alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 14 August 2022

APBD 2019 Banjarmasin Turun Rp205 Miliar

BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin sudah menyodorkan Rancangan APBD Tahun 2019 ke DPRD Banjarmasin. Jika dibandingkan dengan anggaran 2018, bukan kenaikan, justru terjadi penurunan. Dari Rp1,543 triliun menjadi Rp1,338 triliun.

Rancangan itu disampaikan dalam Sidang Paripurna, Senin (15/10) sore. Melihat penurunan yang cukup tajam tersebut, Ibnu Sina mengakui penyusunan anggaran harus lebih ketat terhadap skala prioritas.

“Pemko harus menginventarisir masalah yang ada. Dicermati. Lalu diputuskan, mana yang didahulukan dan mana saja yang masih bisa ditunda,” jelas Ibnu.

Dalam pemaparan pandangan umum, setiap fraksi di dewan menyetujui rancangan tersebut. Untuk diteruskan dalam pembahasan antara dewan bersama pemko.

Agus Suprapto dari Fraksi Golkar mengaku optimis. Jika melihat kenaikan target PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dibandingkan tahun kemarin, ada kenaikan sebesar 11,3 persen atau mencapai Rp296,4 miliar.

Namun, dia meminta pemko tak lekas besar kepala. Target itu tetap harus terukur. “Jangan sampai pada pembahasan APBD Perubahan nanti, ujung-ujungnya target itu malah dikoreksi. Lagi-lagi diturunkan karena SKPD ternyata tidak sanggup mengejar target PAD-nya,” cecarnya.

Dari fraksi lain, mengemuka kritik bernada serupa terhadap pemko. Bahwa R-APBD harus mengacu KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang sudah lebih dulu dibahas.

Jangan sampai bermunculan usulan program pembangunan baru yang terkesan dadakan dan dipaksakan. Sehingga bisa mengganggu jadwal pembahasan hingga pengesahan APBD.

Kembali pada R-APBD, untuk rincian belanja daerah, pada pos belanja tidak langsung dialokasikan Rp650 miliar. Belanja tidak langsung ditujukan untuk gaji pegawai, bantuan sosial dan hibah. Sedangkan untuk belanja langsung dianggarkan Rp840 miliar. Belanja langsung inilah yang dipakai untuk membiayai pembangunan kota.

Pileg Jangan Ganggu Konsentrasi Dewan

Ketua DPRD Banjarmasin, Ananda menuntut agar anggota dewan fokus dalam membahas Rancangan APBD 2019. Maklum, suhu politik kian memanas. Pileg 2019 tinggal enam bulan lagi.

Sementara, hampir semua anggota dewan di Banjarmasin kembali mencalonkan diri dalam pemilihan. Dia mengingatkan, agar kesibukan di partai tidak akan mengganggu tugas utama mereka di dewan.

“Saya maklum. Rata-rata anggota dewan mulai menyiapkan diri menghadapi Pileg dan Pilpres 2019. Sudah mulai sibuk berkampanye. Tapi mereka harus tetap fokus dengan tanggungjawabnya di sini,” tegas Ananda.

Menurutnya, dengan membagi waktu, energi dan pikiran secara tepat, justru akan memberi citra positif bagi para anggota dewan. Agar pemilih tidak kapok untuk kembali memberikan suara mereka.

“Bukan cuma citra positif bagi pribadi, tapi juga dampak positif bagi masyarakat. Karena APBD yang disusun itu efisien, efektif dan produktif,” tukasnya.

Ananda memancang target. APBD 2019 harus disahkan tepat waktu. Sehingga pembangunan dan pelayanan publik yang dijalankan pemko bisa berjalan dengan mulus. (fud/at/nur)

BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin sudah menyodorkan Rancangan APBD Tahun 2019 ke DPRD Banjarmasin. Jika dibandingkan dengan anggaran 2018, bukan kenaikan, justru terjadi penurunan. Dari Rp1,543 triliun menjadi Rp1,338 triliun.

Rancangan itu disampaikan dalam Sidang Paripurna, Senin (15/10) sore. Melihat penurunan yang cukup tajam tersebut, Ibnu Sina mengakui penyusunan anggaran harus lebih ketat terhadap skala prioritas.

“Pemko harus menginventarisir masalah yang ada. Dicermati. Lalu diputuskan, mana yang didahulukan dan mana saja yang masih bisa ditunda,” jelas Ibnu.

Dalam pemaparan pandangan umum, setiap fraksi di dewan menyetujui rancangan tersebut. Untuk diteruskan dalam pembahasan antara dewan bersama pemko.

Agus Suprapto dari Fraksi Golkar mengaku optimis. Jika melihat kenaikan target PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dibandingkan tahun kemarin, ada kenaikan sebesar 11,3 persen atau mencapai Rp296,4 miliar.

Namun, dia meminta pemko tak lekas besar kepala. Target itu tetap harus terukur. “Jangan sampai pada pembahasan APBD Perubahan nanti, ujung-ujungnya target itu malah dikoreksi. Lagi-lagi diturunkan karena SKPD ternyata tidak sanggup mengejar target PAD-nya,” cecarnya.

Dari fraksi lain, mengemuka kritik bernada serupa terhadap pemko. Bahwa R-APBD harus mengacu KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang sudah lebih dulu dibahas.

Jangan sampai bermunculan usulan program pembangunan baru yang terkesan dadakan dan dipaksakan. Sehingga bisa mengganggu jadwal pembahasan hingga pengesahan APBD.

Kembali pada R-APBD, untuk rincian belanja daerah, pada pos belanja tidak langsung dialokasikan Rp650 miliar. Belanja tidak langsung ditujukan untuk gaji pegawai, bantuan sosial dan hibah. Sedangkan untuk belanja langsung dianggarkan Rp840 miliar. Belanja langsung inilah yang dipakai untuk membiayai pembangunan kota.

Pileg Jangan Ganggu Konsentrasi Dewan

Ketua DPRD Banjarmasin, Ananda menuntut agar anggota dewan fokus dalam membahas Rancangan APBD 2019. Maklum, suhu politik kian memanas. Pileg 2019 tinggal enam bulan lagi.

Sementara, hampir semua anggota dewan di Banjarmasin kembali mencalonkan diri dalam pemilihan. Dia mengingatkan, agar kesibukan di partai tidak akan mengganggu tugas utama mereka di dewan.

“Saya maklum. Rata-rata anggota dewan mulai menyiapkan diri menghadapi Pileg dan Pilpres 2019. Sudah mulai sibuk berkampanye. Tapi mereka harus tetap fokus dengan tanggungjawabnya di sini,” tegas Ananda.

Menurutnya, dengan membagi waktu, energi dan pikiran secara tepat, justru akan memberi citra positif bagi para anggota dewan. Agar pemilih tidak kapok untuk kembali memberikan suara mereka.

“Bukan cuma citra positif bagi pribadi, tapi juga dampak positif bagi masyarakat. Karena APBD yang disusun itu efisien, efektif dan produktif,” tukasnya.

Ananda memancang target. APBD 2019 harus disahkan tepat waktu. Sehingga pembangunan dan pelayanan publik yang dijalankan pemko bisa berjalan dengan mulus. (fud/at/nur)

Most Read

Artikel Terbaru

/