alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 14 August 2022

Kasus Pencaplokan Lahan Transmigrasi, Disnakertrans Beri Keterangan di Kepolisian

BANJARMASIN – Pencaplokan lahan milik warga transmigrasi oleh perusahaan yang terjadi di sejumlah kabupaten di Kalsel hingga kini masih menjadi persoalan. Berhubung belum ada kejelasan penyelesaian, masyarakat sampai mendatangi DPRD Kalsel meminta bantuan. 

Ada dua daerah transmigrasi yang sudah mengadu ke dewan. Warga Trans Desa Ambawang, Kabupaten Tanah Laut (Tala), dan warga Transmigrasi Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala (Batola). Lantas apa respons Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalsel mengenai persoalan yang juga terkait dengan instansinya? “Masalah di Desa Ambawang, saya sudah penuhi panggilan Reskrim setempat untuk dimintai keterangan,” ungkap Kasi Transmigrasi, Rahmadi, kemarin (16/10) sore.

Semua yang diketahui sudah dibeberkan kepada pihak kepolisian. Rencananya setelah pemanggilan, bersama-sama dengan kepolisian akan turun ke lapangan untuk melihat langsung lokasi lahan yang diduga dicaplok oleh perusahaan. “Rabu (9/10) rencananya mau cek lapangan, tapi tampaknya tidak jadi. Entah kapan lagi,” ujarnya.

Apakah setiap warga transmigrasi yang sudah diberikan lahan untuk bertani/berkebun mempunyai sertifikat kepemilikan tanah?  Menurut Rahmadi, setelah para transmigran diberikan pembinaan selama lima tahun mereka biasanya diberikan sertifikat hak kepemilikan atas tanah yang akan digarap dan tempat tinggalnya. “Itu resmi karena kami punya peta kapling. Jadi tidak bisa tertukar. Kalau ada hak lain, itu harus ke luar,” jelasnya.

Sementara mengenai persoalan yang terjadi di Desa Simpang Arja, Batola, Rahmadi mengaku tidak dapat menjelaskan kurang begitu mengetahui penyelesaiannya secara pasti. Dia mengaku hanya mengetahui lahan tersebut ditukar guling. “Setahu saya itu ada perjanjian tukar guling seluas 224 hektare. Namun penyelesaiannya sampai mana saya kurang tahu, karena saya waktu itu masih staf di Disnakertrans,” katanya.

Sebagaimana diketahui, perwakilan warga transmigrasi Desa Ambawang, Kabupaten Tala mendatangi Gedung DRPD Kalsel pada Kamis (11/10). Mereka tak putus asa memperjuangkan haknya untuk merebut kembali tanah miliknya yang sudah dicaplok perusahaan. Sekitar 640 hektare lahan kebun karet milik 312 warga dicaplok perusahaan. Hingga kini persoalannya masih berproses di pengadilan.

Harapan mereka, legislator mampu memediasi persoalan yang menimpa sejak dua tahun terakhir. Warga mengaku miris dengan derita ini. Lahan pemberian pemerintah melalui program transmigrasi malah dikuasai perusahaan dengan dalih Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan pisang dan karet. Bahkan sebagian kebun karet mereka sudah dibabat habis oleh pihak perusahaan tanpa kompensasi. Ketidakadilan inilah yang dituntut warga.

Begitu pula dengan warga transmigrasi Simpang Arja Desa Sinar Baru, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Batola. Karena sudah bertahun-tahun tak ada kejelasan, mereka juga mendatangi dewan dan meminta solusi karena lahan milik ratusan warga desa yang luasnya 224 hektare tumpang tindih dengan perusahaan sawit PT PBB.(gmp/az/dye)

BANJARMASIN – Pencaplokan lahan milik warga transmigrasi oleh perusahaan yang terjadi di sejumlah kabupaten di Kalsel hingga kini masih menjadi persoalan. Berhubung belum ada kejelasan penyelesaian, masyarakat sampai mendatangi DPRD Kalsel meminta bantuan. 

Ada dua daerah transmigrasi yang sudah mengadu ke dewan. Warga Trans Desa Ambawang, Kabupaten Tanah Laut (Tala), dan warga Transmigrasi Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala (Batola). Lantas apa respons Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalsel mengenai persoalan yang juga terkait dengan instansinya? “Masalah di Desa Ambawang, saya sudah penuhi panggilan Reskrim setempat untuk dimintai keterangan,” ungkap Kasi Transmigrasi, Rahmadi, kemarin (16/10) sore.

Semua yang diketahui sudah dibeberkan kepada pihak kepolisian. Rencananya setelah pemanggilan, bersama-sama dengan kepolisian akan turun ke lapangan untuk melihat langsung lokasi lahan yang diduga dicaplok oleh perusahaan. “Rabu (9/10) rencananya mau cek lapangan, tapi tampaknya tidak jadi. Entah kapan lagi,” ujarnya.

Apakah setiap warga transmigrasi yang sudah diberikan lahan untuk bertani/berkebun mempunyai sertifikat kepemilikan tanah?  Menurut Rahmadi, setelah para transmigran diberikan pembinaan selama lima tahun mereka biasanya diberikan sertifikat hak kepemilikan atas tanah yang akan digarap dan tempat tinggalnya. “Itu resmi karena kami punya peta kapling. Jadi tidak bisa tertukar. Kalau ada hak lain, itu harus ke luar,” jelasnya.

Sementara mengenai persoalan yang terjadi di Desa Simpang Arja, Batola, Rahmadi mengaku tidak dapat menjelaskan kurang begitu mengetahui penyelesaiannya secara pasti. Dia mengaku hanya mengetahui lahan tersebut ditukar guling. “Setahu saya itu ada perjanjian tukar guling seluas 224 hektare. Namun penyelesaiannya sampai mana saya kurang tahu, karena saya waktu itu masih staf di Disnakertrans,” katanya.

Sebagaimana diketahui, perwakilan warga transmigrasi Desa Ambawang, Kabupaten Tala mendatangi Gedung DRPD Kalsel pada Kamis (11/10). Mereka tak putus asa memperjuangkan haknya untuk merebut kembali tanah miliknya yang sudah dicaplok perusahaan. Sekitar 640 hektare lahan kebun karet milik 312 warga dicaplok perusahaan. Hingga kini persoalannya masih berproses di pengadilan.

Harapan mereka, legislator mampu memediasi persoalan yang menimpa sejak dua tahun terakhir. Warga mengaku miris dengan derita ini. Lahan pemberian pemerintah melalui program transmigrasi malah dikuasai perusahaan dengan dalih Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan pisang dan karet. Bahkan sebagian kebun karet mereka sudah dibabat habis oleh pihak perusahaan tanpa kompensasi. Ketidakadilan inilah yang dituntut warga.

Begitu pula dengan warga transmigrasi Simpang Arja Desa Sinar Baru, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Batola. Karena sudah bertahun-tahun tak ada kejelasan, mereka juga mendatangi dewan dan meminta solusi karena lahan milik ratusan warga desa yang luasnya 224 hektare tumpang tindih dengan perusahaan sawit PT PBB.(gmp/az/dye)

Most Read

Artikel Terbaru

/