alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 14 August 2022

Investasi dan Perpustakaan Jadi Isu Utama

ROMBONGAN Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina berangkat menuju Palangkaraya, kemarin (9/10) siang. Ibukota Kalteng itu ditunjuk menjadi tuan rumah pertemuan Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Regional Kalimantan.

Rekomendasi tersebut kemudian akan diboyong ke level nasional. Pada tahun sebelumnya di Singkawang, Kalbar, pelestarian hutan mangrove menjadi pokok bahasan.

Kali ini, ada dua isu sekaligus yang diangkat. Yakni tentang penguatan investasi dan pengembangan perpustakaan.

“Ada sembilan kota di Kalimantan yang bergabung dalam pembahasan ini. Banjarmasin sebagai ketua wilayah. Kami ingin fokus pada masalah penanaman modal. Apakah itu investasi dari dalam maupun luar negeri,” jelas Ibnu.

Ini sesuai amanah dari Presiden Joko Widodo. Daerah dituntut menciptakan kemudahan bagi pengusaha dan investor. Agar iklim berbisnis kian kondusif.

Dibeberkan Ibnu, Pemko Banjarmasin sebenarnya sudah jauh-jauh hari membentuk Satgas Kemudahan Berusaha. “Tugasnya adalah memantau perizinan yang prosesnya lambat, tersendat atau bahkan mangrak untuk dipercepat dan dipermudah,” ujarnya.

Namun, dalam Apeksi, akan dibahas Online Single Submission (OSS) di Kalimantan. Sistem itu telah diluncurkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sistem yang digadang-gadang bakal memudahkan pengurusan izin investasi secara daring.

“Ini pas! Kalau melihat sembilan kota ini, memiliki kemiripan sebagai kota-kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa,” jelasnya.

Melihat peluang investasi di Kalimantan, diakui Ibnu, pertambangan masih menjadi incaran. Apalagi menyusul harga batu bara yang semakin membaik. “Tapi kami berharap lebih banyak investasi pada sektor pariwisata dan hiburan,” tukasnya.

Sedangkan pada isu kedua, akan dikukuhkan asosiasi kelompok kerja untuk perpustakaan se-Kalimantan. Bukan sekadar untuk mendongkrak minat baca masyarakat. Perpustakaan juga menjadi ciri apakah kota itu telah peduli terhadap pendidikan atau belum.

“Dari kedua isu besar ini, harus di-breakdown-kan. Bagaimana kerangka kerjasamanya untuk pemko-pemko ini,” pungkas Ibnu. (fud/at/nur)

ROMBONGAN Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina berangkat menuju Palangkaraya, kemarin (9/10) siang. Ibukota Kalteng itu ditunjuk menjadi tuan rumah pertemuan Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) Regional Kalimantan.

Rekomendasi tersebut kemudian akan diboyong ke level nasional. Pada tahun sebelumnya di Singkawang, Kalbar, pelestarian hutan mangrove menjadi pokok bahasan.

Kali ini, ada dua isu sekaligus yang diangkat. Yakni tentang penguatan investasi dan pengembangan perpustakaan.

“Ada sembilan kota di Kalimantan yang bergabung dalam pembahasan ini. Banjarmasin sebagai ketua wilayah. Kami ingin fokus pada masalah penanaman modal. Apakah itu investasi dari dalam maupun luar negeri,” jelas Ibnu.

Ini sesuai amanah dari Presiden Joko Widodo. Daerah dituntut menciptakan kemudahan bagi pengusaha dan investor. Agar iklim berbisnis kian kondusif.

Dibeberkan Ibnu, Pemko Banjarmasin sebenarnya sudah jauh-jauh hari membentuk Satgas Kemudahan Berusaha. “Tugasnya adalah memantau perizinan yang prosesnya lambat, tersendat atau bahkan mangrak untuk dipercepat dan dipermudah,” ujarnya.

Namun, dalam Apeksi, akan dibahas Online Single Submission (OSS) di Kalimantan. Sistem itu telah diluncurkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sistem yang digadang-gadang bakal memudahkan pengurusan izin investasi secara daring.

“Ini pas! Kalau melihat sembilan kota ini, memiliki kemiripan sebagai kota-kota yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa,” jelasnya.

Melihat peluang investasi di Kalimantan, diakui Ibnu, pertambangan masih menjadi incaran. Apalagi menyusul harga batu bara yang semakin membaik. “Tapi kami berharap lebih banyak investasi pada sektor pariwisata dan hiburan,” tukasnya.

Sedangkan pada isu kedua, akan dikukuhkan asosiasi kelompok kerja untuk perpustakaan se-Kalimantan. Bukan sekadar untuk mendongkrak minat baca masyarakat. Perpustakaan juga menjadi ciri apakah kota itu telah peduli terhadap pendidikan atau belum.

“Dari kedua isu besar ini, harus di-breakdown-kan. Bagaimana kerangka kerjasamanya untuk pemko-pemko ini,” pungkas Ibnu. (fud/at/nur)

Most Read

Artikel Terbaru

/