alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Monday, 23 May 2022

Cegah TKI Non Prosedural Masuk, Imigrasi Langsung Pantau BP3TKI

BANJARBARU – Cegah tenaga kerja non prosedural masuk ke Kalsel, Kantor Imigrasi Banjarmasin turun langsung melakukan pemantauan di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Banjarbaru, Rabu (26/9) pagi.

“Kami turun ke lapangan menindaklanjuti keluarnya Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06  Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non-Prosedural,” kata Kepala Kantor Imigrasi Banjarmasin, Syahrifullah

Makin maraknya TKI Non Prosedural,  serta tidak adanya izin resmi menyulitkan dalam penanganannya. Izin resmi dimaksud, diantaranya kelengkapan persyaratan paspor yang diajukan pemohon paspor TKI. Salah satunya adalah persyaratan surat rekomendasi dari BP3TKI. 

“Permohonan paspor yang masuk,  terutama untuk keperluan umrah banyak sekali temuan keabsahan dokumen persyaratan paspor yang diragukan,” ungkapnya.

Di Unit Layanan Paspor Barabai, misalnya persyaratan paspor tambahan seperti rekomendasi Kemenag dan Surat Jaminan Biro Travel Umrah yang hanya di-scan. Diharapkan hal ini tidak terjadi di BP3TKI. 

Apalagi jika bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sudah dialih statuskan menjadi bandara internasional. Pasti diperlukan kerja sama yang baik dengan seluruh instansi terkait untuk mencegah masuknya TKI Non Prosedural.

“Untuk mencegah masuknya TKI Non Prosedural, kalau perlu kita bikin nota kesepahaman bersama Imigrasi dan BP3TKI,” ujarnya.

Kepala Balai BP3TKI,  Amanullah mengatakan pihaknya tidak bisa sepenuhnya mencegah pemohon paspor. Sebab itu merupakan kewenangan dari Imigrasi Banjarmasin. Untuk meminimalisir permohonan paspor TKI Non Prosedural, pihaknya bekerja sama dengan Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Kementerian Agama serta intansi terkait lainnya. (gmp)

BANJARBARU – Cegah tenaga kerja non prosedural masuk ke Kalsel, Kantor Imigrasi Banjarmasin turun langsung melakukan pemantauan di Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) di Banjarbaru, Rabu (26/9) pagi.

“Kami turun ke lapangan menindaklanjuti keluarnya Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06  Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non-Prosedural,” kata Kepala Kantor Imigrasi Banjarmasin, Syahrifullah

Makin maraknya TKI Non Prosedural,  serta tidak adanya izin resmi menyulitkan dalam penanganannya. Izin resmi dimaksud, diantaranya kelengkapan persyaratan paspor yang diajukan pemohon paspor TKI. Salah satunya adalah persyaratan surat rekomendasi dari BP3TKI. 

“Permohonan paspor yang masuk,  terutama untuk keperluan umrah banyak sekali temuan keabsahan dokumen persyaratan paspor yang diragukan,” ungkapnya.

Di Unit Layanan Paspor Barabai, misalnya persyaratan paspor tambahan seperti rekomendasi Kemenag dan Surat Jaminan Biro Travel Umrah yang hanya di-scan. Diharapkan hal ini tidak terjadi di BP3TKI. 

Apalagi jika bandara Syamsudin Noor Banjarmasin sudah dialih statuskan menjadi bandara internasional. Pasti diperlukan kerja sama yang baik dengan seluruh instansi terkait untuk mencegah masuknya TKI Non Prosedural.

“Untuk mencegah masuknya TKI Non Prosedural, kalau perlu kita bikin nota kesepahaman bersama Imigrasi dan BP3TKI,” ujarnya.

Kepala Balai BP3TKI,  Amanullah mengatakan pihaknya tidak bisa sepenuhnya mencegah pemohon paspor. Sebab itu merupakan kewenangan dari Imigrasi Banjarmasin. Untuk meminimalisir permohonan paspor TKI Non Prosedural, pihaknya bekerja sama dengan Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Kementerian Agama serta intansi terkait lainnya. (gmp)

Most Read

Artikel Terbaru

Pikap Tabrak Pohon, Sopir Terjepit

BPK adalah Aset Kota

Keluarga Sudah Ikhlas

Izin Kafe, Isi Karaoke

Dompet dan Handphone Sasaran Copet

/