alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

Tunjangan Hamli Rp125 Juta Tertahan

BANJARMASIN – Bukan sekadar pemulihan nama baik dan pengembalian jabatan, pemko juga dituntut membayarkan TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) sebesar Rp125 juta kepada Hamli Kursani.

Sejak dibebastugaskan dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, pemko menahan pembayaran tunjangan Hamli. Nilainya tidak sedikit, mencapai Rp25 juta per bulan yang bersumber dari APBD. “Kalau dikalikan lima bulan, dari Mei sampai September, sekitar Rp125 juta. Itulah yang harus dibayarkan begitu beliau kembali aktif sebagai sekda,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil.

Hamli pernah coba menagih tunjangannya. Namun, ditolak oleh pemko. Alasannya, tanpa beban kerja, pemko tak memiliki dasar yang cukup kuat untuk mencairkan tunjangan tersebut.

Namun, Subhan menegaskan, Bakeuda masih menunggu. Terkait kepastian tanggal pengembalian jabatan Hamli. Mengingat proses administrasinya masih berjalan. “Bakeuda kan hanya sebagai kasir saja. Kalau ada perintah untuk mencairkan, ya kami bayarkan. Dan sampai saat ini kami masih menunggu,” tegas Subhan.

Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Diklat Banjarmasin, Ahmad Syaffri Azmi diwartakan sebelumnnya mengatakan ada sejumlah tetek-bengek administrasi yang harus dibereskan. BKD juga masih menunggu kepulangan wali kota dari perjalanan keluar daerah.

SK penonaktifan Hamli diteken Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina pada 10 April lalu. Tujuannya, guna memudahkan pemeriksaan Hamli atas dugaan tindakan indisipliner kepegawaian.

Sejak itu, konflik keduanya kian meruncing. Inspektorat memanggil dan memeriksa Hamli. Lelaki 58 tahun itu lantas balik mengadukan Ibnu ke Ombudsman. Mediasi telah ditempuh, dan berakhir buntu.
Pada puncak harjad kemarin, Senin (24/9), Ibnu menyatakan akan mengembalikan jabatan Hamli. Atas dasar masukan dari Gubernur Kalsel. BKD (Badan Kepegawaian Daerah) diminta untuk membereskan proses administrasinya.(fud/at/dye)

BANJARMASIN – Bukan sekadar pemulihan nama baik dan pengembalian jabatan, pemko juga dituntut membayarkan TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) sebesar Rp125 juta kepada Hamli Kursani.

Sejak dibebastugaskan dari jabatan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, pemko menahan pembayaran tunjangan Hamli. Nilainya tidak sedikit, mencapai Rp25 juta per bulan yang bersumber dari APBD. “Kalau dikalikan lima bulan, dari Mei sampai September, sekitar Rp125 juta. Itulah yang harus dibayarkan begitu beliau kembali aktif sebagai sekda,” kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil.

Hamli pernah coba menagih tunjangannya. Namun, ditolak oleh pemko. Alasannya, tanpa beban kerja, pemko tak memiliki dasar yang cukup kuat untuk mencairkan tunjangan tersebut.

Namun, Subhan menegaskan, Bakeuda masih menunggu. Terkait kepastian tanggal pengembalian jabatan Hamli. Mengingat proses administrasinya masih berjalan. “Bakeuda kan hanya sebagai kasir saja. Kalau ada perintah untuk mencairkan, ya kami bayarkan. Dan sampai saat ini kami masih menunggu,” tegas Subhan.

Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) dan Diklat Banjarmasin, Ahmad Syaffri Azmi diwartakan sebelumnnya mengatakan ada sejumlah tetek-bengek administrasi yang harus dibereskan. BKD juga masih menunggu kepulangan wali kota dari perjalanan keluar daerah.

SK penonaktifan Hamli diteken Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina pada 10 April lalu. Tujuannya, guna memudahkan pemeriksaan Hamli atas dugaan tindakan indisipliner kepegawaian.

Sejak itu, konflik keduanya kian meruncing. Inspektorat memanggil dan memeriksa Hamli. Lelaki 58 tahun itu lantas balik mengadukan Ibnu ke Ombudsman. Mediasi telah ditempuh, dan berakhir buntu.
Pada puncak harjad kemarin, Senin (24/9), Ibnu menyatakan akan mengembalikan jabatan Hamli. Atas dasar masukan dari Gubernur Kalsel. BKD (Badan Kepegawaian Daerah) diminta untuk membereskan proses administrasinya.(fud/at/dye)

Most Read

Artikel Terbaru

/