alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Friday, 20 May 2022

Tunggu Revisi UU ASN Disahkan, Guru Honorer Harap-harap Cemas

BANJARMASIN – Resah dan cemas masih menghinggapi tenaga pendidikan Kategori 2 (K2) di Kalsel. Mereka terus berupaya memperjuangkan nasibnya dengan mengadu ke dewan. Mereka juga mendesak UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) segera direvisi.

“Dalam pertemuan dengan dewan dan Dinas Pendidikan Kalsel, kita dapat informasi dari anggota legislatif, UU ASN di pusat sudah revisi tapi masih menunggu disahkan,” tutur Ketua Forum K2 Kalsel, Masniah, kemarin.

Honorer berharap, lanjut Masniah, tidak hanya Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel saja, melainkan komisi dewan di seluruh Indonesia mendukung dan ikut mendesak pemerintah pusat agar mendukung usulan UU ASN direvisi. Agar para guru honorer di seluruh Indonesia bisa diangkat menjadi ASN tanpa ada batasan umur.

“UU yang revisi mengangkat honorer K2 tanpa batasan umur melainkan masa kerja, mudah-mudahan itu berhasil,” harapnya.

Perjuangan guru honor Kalsel ini mendapat tanggapan positif dari Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Haris Makkie. Ditemui awak media, ia berjanji akan mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat mengenai tuntutan para guru honorer di Kalsel.

Haris memahami keinginan dan tuntutan para tenaga pendidik. Apalagi jasa-jasa yang sudah mereka berikan terhadap dunia pendidikan di Banua. Sudah sepatutnya diberikan apresiasi. Dia memastikan, Pemprov Kalsel memperhatikan kesejahteraan para guru. 

“Semua itu akan menjadi perhatian kami, dan akan ditindak lanjuti. Tidak ada pemerintah yang tidak memperhatikan masyarakat apalagi mereka sudah berjasa kepada anak-anak di Kalsel,” ujarnya.
Sekretaris Komisii IV DPRD Kalsel, M Lutfi Saifudin berharap pemerintah bisa mengakomodir permintaan tenaga honorer. Terutama yang sudah lama mengabdi. Supaya pemerintah mengangkat sebagai ASN. “Harusnya mendahulukan guru honorer untuk diangkat,” katanya.

Namun, jika masih terhambat dengan regulasi dari pusat, dia berharap Pemprov Kalsel dapat meningkatkan kesejahteraan para guru honorer. Sebab menurutnya, honor yang diterima para guru honorer saat ini dinilai masih belum cukup. “Setidaknya sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP), kalau tidak bisa, setidaknya setiap tahun ada peningkatan, disesuaikan dengan kemampuan daerah,” ujarnya.

Lutfi mengatakan, pihaknya juga mendengar UU ASN sedang direvisi oleh pemerintah pusat. Harapannya ada keberpihakan terhadap para tenaga honorer K2 untuk diangkat sebagai CPNS tanpa melihat batasan umur melainkan masa kerja.

“Informasi dari teman di DPR RI ada revisi dan sedang dalam tahap finalisasi. Kita doakan saja, mudahan ada harapan bagi para guru honorer,” katanya. (gmp)

BANJARMASIN – Resah dan cemas masih menghinggapi tenaga pendidikan Kategori 2 (K2) di Kalsel. Mereka terus berupaya memperjuangkan nasibnya dengan mengadu ke dewan. Mereka juga mendesak UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) segera direvisi.

“Dalam pertemuan dengan dewan dan Dinas Pendidikan Kalsel, kita dapat informasi dari anggota legislatif, UU ASN di pusat sudah revisi tapi masih menunggu disahkan,” tutur Ketua Forum K2 Kalsel, Masniah, kemarin.

Honorer berharap, lanjut Masniah, tidak hanya Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel saja, melainkan komisi dewan di seluruh Indonesia mendukung dan ikut mendesak pemerintah pusat agar mendukung usulan UU ASN direvisi. Agar para guru honorer di seluruh Indonesia bisa diangkat menjadi ASN tanpa ada batasan umur.

“UU yang revisi mengangkat honorer K2 tanpa batasan umur melainkan masa kerja, mudah-mudahan itu berhasil,” harapnya.

Perjuangan guru honor Kalsel ini mendapat tanggapan positif dari Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Haris Makkie. Ditemui awak media, ia berjanji akan mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat mengenai tuntutan para guru honorer di Kalsel.

Haris memahami keinginan dan tuntutan para tenaga pendidik. Apalagi jasa-jasa yang sudah mereka berikan terhadap dunia pendidikan di Banua. Sudah sepatutnya diberikan apresiasi. Dia memastikan, Pemprov Kalsel memperhatikan kesejahteraan para guru. 

“Semua itu akan menjadi perhatian kami, dan akan ditindak lanjuti. Tidak ada pemerintah yang tidak memperhatikan masyarakat apalagi mereka sudah berjasa kepada anak-anak di Kalsel,” ujarnya.
Sekretaris Komisii IV DPRD Kalsel, M Lutfi Saifudin berharap pemerintah bisa mengakomodir permintaan tenaga honorer. Terutama yang sudah lama mengabdi. Supaya pemerintah mengangkat sebagai ASN. “Harusnya mendahulukan guru honorer untuk diangkat,” katanya.

Namun, jika masih terhambat dengan regulasi dari pusat, dia berharap Pemprov Kalsel dapat meningkatkan kesejahteraan para guru honorer. Sebab menurutnya, honor yang diterima para guru honorer saat ini dinilai masih belum cukup. “Setidaknya sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP), kalau tidak bisa, setidaknya setiap tahun ada peningkatan, disesuaikan dengan kemampuan daerah,” ujarnya.

Lutfi mengatakan, pihaknya juga mendengar UU ASN sedang direvisi oleh pemerintah pusat. Harapannya ada keberpihakan terhadap para tenaga honorer K2 untuk diangkat sebagai CPNS tanpa melihat batasan umur melainkan masa kerja.

“Informasi dari teman di DPR RI ada revisi dan sedang dalam tahap finalisasi. Kita doakan saja, mudahan ada harapan bagi para guru honorer,” katanya. (gmp)

Most Read

Artikel Terbaru

/