alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Monday, 23 May 2022

Dewan Tak Cabut Laporan, Kasus Perusakan Tetap Lanjut

BANJARMASIN – Kasus perusakan di gedung DPRD Provinsi Kalsel pada aksi unjuk rasa beberapa hari lalu dipastikan akan terus berlanjut. DPRD Kalsel mengatakan pihaknya tidak akan mencabut laporan yang masuk ke kepolisian.

“Karena sudah masuk ranah kepolisian, proses hukumnya sedang berjalan, DPRD menyerahkan proses sepenuhnya kepada kepolisian,” tegas Wakil Ketua DPRD Kalsel, Asbullah usai rapat yang dilakukan unsur pimpinan DPRD, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pimpinan fraksi DPRD Provinsi Kalsel, Senin (17/9).

Sikap tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Pihaknya tidak ingin ke depan peristiwa serupa terulang. Dia mengatakan hal ini sebagai pembelajaran, kesadaran pendidikan berbangsa dan bernegara bagi mahasiswa. “Supaya mereka mengerti, memahami dan taat hukum,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, aksi unjuk rasa bukan hal baru. Semua anggota dewan tanpa terkecuali sudah sering menemui aksi unjuk rasa. Tapi selama ini masih dalam tahap wajar. “Pengunjuk rasa tidak sampai melakukan perusakan. Namun yang terjadi beberapa hari lalu sudah masuk tindakan anarkis dan pidana. Tentu ini sangat membahayakan,” tambahnya.

Sejauh ini, sudah ada enam mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka. Kapolresta Banjarmasin, Komisaris Besar Polisi Sumarto mengatakan sudah cukup alat bukti yang ditemukan. Meski demikian, para mahaisswa ini hanya dikenakan tahanan kota dan wajib lapor atas jaminan institui dimana mereka belajar.

Zainul Muslihin salah seorang koordinator aksi yang menuntut rekan-rekannya bebas mengatakan perusakan di gedung dewan tidak sebanding dengan yang dirasakan masyarakat jika pemerintah tak mengambil langkah untuk menstabilkan ekonomi sekarang. “Berapa sih harga plakat yang rusak itu, kami bisa menggantinya. Tapi perlu diingat imbas dari ekonomi, sangat besar. Ini persoalan kecil. Kami sudah berkali-kali ingin ketemu dengan anggota dewan selalu tak ada,” tuturnya. (gmp/ ay/ran)

BANJARMASIN – Kasus perusakan di gedung DPRD Provinsi Kalsel pada aksi unjuk rasa beberapa hari lalu dipastikan akan terus berlanjut. DPRD Kalsel mengatakan pihaknya tidak akan mencabut laporan yang masuk ke kepolisian.

“Karena sudah masuk ranah kepolisian, proses hukumnya sedang berjalan, DPRD menyerahkan proses sepenuhnya kepada kepolisian,” tegas Wakil Ketua DPRD Kalsel, Asbullah usai rapat yang dilakukan unsur pimpinan DPRD, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan pimpinan fraksi DPRD Provinsi Kalsel, Senin (17/9).

Sikap tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Pihaknya tidak ingin ke depan peristiwa serupa terulang. Dia mengatakan hal ini sebagai pembelajaran, kesadaran pendidikan berbangsa dan bernegara bagi mahasiswa. “Supaya mereka mengerti, memahami dan taat hukum,” ujarnya.

Sebagai wakil rakyat, aksi unjuk rasa bukan hal baru. Semua anggota dewan tanpa terkecuali sudah sering menemui aksi unjuk rasa. Tapi selama ini masih dalam tahap wajar. “Pengunjuk rasa tidak sampai melakukan perusakan. Namun yang terjadi beberapa hari lalu sudah masuk tindakan anarkis dan pidana. Tentu ini sangat membahayakan,” tambahnya.

Sejauh ini, sudah ada enam mahasiswa yang ditetapkan sebagai tersangka. Kapolresta Banjarmasin, Komisaris Besar Polisi Sumarto mengatakan sudah cukup alat bukti yang ditemukan. Meski demikian, para mahaisswa ini hanya dikenakan tahanan kota dan wajib lapor atas jaminan institui dimana mereka belajar.

Zainul Muslihin salah seorang koordinator aksi yang menuntut rekan-rekannya bebas mengatakan perusakan di gedung dewan tidak sebanding dengan yang dirasakan masyarakat jika pemerintah tak mengambil langkah untuk menstabilkan ekonomi sekarang. “Berapa sih harga plakat yang rusak itu, kami bisa menggantinya. Tapi perlu diingat imbas dari ekonomi, sangat besar. Ini persoalan kecil. Kami sudah berkali-kali ingin ketemu dengan anggota dewan selalu tak ada,” tuturnya. (gmp/ ay/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/