alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Friday, 20 May 2022

Lebih Banyak dari 2014, Segini Modal untuk Kursi DPD Tahun ini

BANJARMASIN – Tahapan kampanye Pemilu 2019 sudah ditetapkan mulai 23 September mendatang. KPU mengingatkan partai peserta pemilu dan calon Anggota DPD RI agar segera menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisioner KPU Kalsel Bidang Teknis dan Penyelenggara, Sarmuji mewanti-wanti parpol dan calon untuk memperhatikan tahapan ini.

“Tahapan ini wajib diselesaikan peserta pemilu. Parpol dan calon DPD harus melaporkan dana kampanye mereka paling lambat 23 september mendatang,” tegas Sarmuji kemarin.

Jangan coba-coba mengabaikannya. Sebab tak melaporkan LADK ini ancamannya cukup berat. Parpol maupun calon DPD RI bisa di-diskualifikasi kepesertaannya. Bagi Bakal Caleg DPRD, LADK mereka dilaporkan oleh parpol bersangkutan.

Jadi, apa yang harus dicantumkan?

Pertama harus ada nomor rekening khusus dana kampanye Parpol. Bagi calon anggota DPD, rekening yang dicantumkan adalah milik mereka pribadi. Pelaporan LADK dilakukan secara offline.

Peserta pemilu wajib melaporkan dana kampanye hingga bantuan dari perseorangan atau golongan. “KPU pun akan dimudahkan memantau siapa saja yang menyumbangkan dana kampanye ke peserta pemilu,” tambah Samuji.

Yang lebih penting, ada pembatasan dana kampanye. Sumbangan dari perseorangan tidak boleh lebih dari Rp2,5 miliar. Sedangkan badan usaha tidak boleh lebih Rp25 miliar. “Sementara, bagi calon anggota DPD RI maksimal dana kampanye jumlahnya Rp1,5 miliar,” urainya.

Jumlah ini lebih longgar jika dibanding pada pemilu 2014 lalu. Di 2014, sumbangan dana kampanye perseorangan tidak boleh melebihi Rp 1 miliar dan badan usaha tidak boleh lebih Rp 5 miliar.

Ketua KPU Kalsel, Edy Ariansyah mengamini jika hal ini harus segera diurus. Tak ada dispensasi bagi yang terlambat. Parpol dan calon DPD RI bisa di-diskualifikasi jika tak melaporkan LADK.

LADK sendiri dilaporkan sepaket dengan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). “Jika Caleg terpilih terlambat menyetor LPPDK, maka akan dicoret alias tidak akan ditetapkan sebagai anggota DPRD dan otomatis kursi partai kosong,” tegas Edy. (mof/ay/ran)

BANJARMASIN – Tahapan kampanye Pemilu 2019 sudah ditetapkan mulai 23 September mendatang. KPU mengingatkan partai peserta pemilu dan calon Anggota DPD RI agar segera menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisioner KPU Kalsel Bidang Teknis dan Penyelenggara, Sarmuji mewanti-wanti parpol dan calon untuk memperhatikan tahapan ini.

“Tahapan ini wajib diselesaikan peserta pemilu. Parpol dan calon DPD harus melaporkan dana kampanye mereka paling lambat 23 september mendatang,” tegas Sarmuji kemarin.

Jangan coba-coba mengabaikannya. Sebab tak melaporkan LADK ini ancamannya cukup berat. Parpol maupun calon DPD RI bisa di-diskualifikasi kepesertaannya. Bagi Bakal Caleg DPRD, LADK mereka dilaporkan oleh parpol bersangkutan.

Jadi, apa yang harus dicantumkan?

Pertama harus ada nomor rekening khusus dana kampanye Parpol. Bagi calon anggota DPD, rekening yang dicantumkan adalah milik mereka pribadi. Pelaporan LADK dilakukan secara offline.

Peserta pemilu wajib melaporkan dana kampanye hingga bantuan dari perseorangan atau golongan. “KPU pun akan dimudahkan memantau siapa saja yang menyumbangkan dana kampanye ke peserta pemilu,” tambah Samuji.

Yang lebih penting, ada pembatasan dana kampanye. Sumbangan dari perseorangan tidak boleh lebih dari Rp2,5 miliar. Sedangkan badan usaha tidak boleh lebih Rp25 miliar. “Sementara, bagi calon anggota DPD RI maksimal dana kampanye jumlahnya Rp1,5 miliar,” urainya.

Jumlah ini lebih longgar jika dibanding pada pemilu 2014 lalu. Di 2014, sumbangan dana kampanye perseorangan tidak boleh melebihi Rp 1 miliar dan badan usaha tidak boleh lebih Rp 5 miliar.

Ketua KPU Kalsel, Edy Ariansyah mengamini jika hal ini harus segera diurus. Tak ada dispensasi bagi yang terlambat. Parpol dan calon DPD RI bisa di-diskualifikasi jika tak melaporkan LADK.

LADK sendiri dilaporkan sepaket dengan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). “Jika Caleg terpilih terlambat menyetor LPPDK, maka akan dicoret alias tidak akan ditetapkan sebagai anggota DPRD dan otomatis kursi partai kosong,” tegas Edy. (mof/ay/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/