alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Monday, 23 May 2022

Dewan Memilih Berhati-hati

BANJARMASIN – Wali kota berencana mengubah nota kesepakatan proyek Rumah Sakit Sultan Suriansyah. Tentu tak semudah itu. Pemko harus terlebih dulu mengantongi persetujuan dari dewan.

Pertama, dalam nota kesepakatan awal antara pemko dan dewan, diteken tahun 2016, skema yang disetujui adalah proyek tahun tunggal. Sedangkan wali kota kini menginginkan skema proyek berubah menjadi tahun jamak (multi years).

Kedua, masih dari nota yang lama, disebutkan proyek vital ini ditarget rampung per akhir tahun 2019. Masa pengerjaan kini diperpanjang hingga tahun 2020. Dampak dari mangkraknya proyek sepanjang tahun 2017 silam.

Ketua DPRD Banjarmasin, Ananda membenarkan, surat permintaan dari wali kota telah sampai ke tangannya. Dewan memilih untuk tidak terburu-buru mengabulkan.

“Ini masalah krusial dan sensitif. Kami harus ekstra hati-hati. Membatalkan perjanjian lama untuk perjanjian baru demi hajat masyarakat, niatnya memang baik. Tapi saya tidak ingin perkara ini menjerat kami di kemudian hari,” tegas Ananda.

Surat itu kemudian dibahas unsur pimpinan dewan. Dibawa ke rapat Banmus (Badan Musyawarah). Hingga dewan akhirnya menyurati pemprov untuk meminta masukan.

Lantas, apa hasilnya? Ananda menjawab, DPRD sebenarnya menerima usulan pemko. “Insya Allah tidak melanggar aturan. Tapi kami memilih untuk menunggu jawaban dari pemprov,” imbuhnya.

Selain dua faktor di atas, ada satu lagi yang menjadi bahan pertimbangan. Kementerian Dalam Negeri melarang adanya proyek multi years yang melampaui masa jabatan seorang kepala daerah. Pilkada kebetulan akan digelar pada 2020 mendatang. Berbarengan dengan proyek multi years 2019-2020.

Namun, Ananda menjamin takkan ada masalah. “Betul, Pilkada sudah digelar pada 2020. Tapi masa jabatan Ibnu dan Herman kan sampai 2021,” tegasnya.

Bukan hanya menunggu rekomendasi dari pemprov, Ananda juga menuntut kronologi rinci atas pembangunan rumah sakit di Banjarmasin Selatan tersebut. Mengingat sudah ada sejumlah perubahan dari desain rumah sakit. “Kami meminta pemko membuat kronologi serinci-rincinya. Dari perencanaan awal hingga pengerjaan sekarang,” pungkasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menyebutkan, proyek ini masih memerlukan anggaran sekitar Rp126 miliar. Itu baru untuk fisik rumah sakit. Belum terhitung pengadaan alat kesehatan sebesar Rp60 miliar.

Belajar dari pengalaman, proyek terus tertunda gara-gara menunggu proses lelang. Skema multi years kemudian dipilih. Untuk menghindari masalah yang sama terulang. Ibnu optimis usulannya bakal disetujui dewan. (fud/at/nur)

BANJARMASIN – Wali kota berencana mengubah nota kesepakatan proyek Rumah Sakit Sultan Suriansyah. Tentu tak semudah itu. Pemko harus terlebih dulu mengantongi persetujuan dari dewan.

Pertama, dalam nota kesepakatan awal antara pemko dan dewan, diteken tahun 2016, skema yang disetujui adalah proyek tahun tunggal. Sedangkan wali kota kini menginginkan skema proyek berubah menjadi tahun jamak (multi years).

Kedua, masih dari nota yang lama, disebutkan proyek vital ini ditarget rampung per akhir tahun 2019. Masa pengerjaan kini diperpanjang hingga tahun 2020. Dampak dari mangkraknya proyek sepanjang tahun 2017 silam.

Ketua DPRD Banjarmasin, Ananda membenarkan, surat permintaan dari wali kota telah sampai ke tangannya. Dewan memilih untuk tidak terburu-buru mengabulkan.

“Ini masalah krusial dan sensitif. Kami harus ekstra hati-hati. Membatalkan perjanjian lama untuk perjanjian baru demi hajat masyarakat, niatnya memang baik. Tapi saya tidak ingin perkara ini menjerat kami di kemudian hari,” tegas Ananda.

Surat itu kemudian dibahas unsur pimpinan dewan. Dibawa ke rapat Banmus (Badan Musyawarah). Hingga dewan akhirnya menyurati pemprov untuk meminta masukan.

Lantas, apa hasilnya? Ananda menjawab, DPRD sebenarnya menerima usulan pemko. “Insya Allah tidak melanggar aturan. Tapi kami memilih untuk menunggu jawaban dari pemprov,” imbuhnya.

Selain dua faktor di atas, ada satu lagi yang menjadi bahan pertimbangan. Kementerian Dalam Negeri melarang adanya proyek multi years yang melampaui masa jabatan seorang kepala daerah. Pilkada kebetulan akan digelar pada 2020 mendatang. Berbarengan dengan proyek multi years 2019-2020.

Namun, Ananda menjamin takkan ada masalah. “Betul, Pilkada sudah digelar pada 2020. Tapi masa jabatan Ibnu dan Herman kan sampai 2021,” tegasnya.

Bukan hanya menunggu rekomendasi dari pemprov, Ananda juga menuntut kronologi rinci atas pembangunan rumah sakit di Banjarmasin Selatan tersebut. Mengingat sudah ada sejumlah perubahan dari desain rumah sakit. “Kami meminta pemko membuat kronologi serinci-rincinya. Dari perencanaan awal hingga pengerjaan sekarang,” pungkasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina menyebutkan, proyek ini masih memerlukan anggaran sekitar Rp126 miliar. Itu baru untuk fisik rumah sakit. Belum terhitung pengadaan alat kesehatan sebesar Rp60 miliar.

Belajar dari pengalaman, proyek terus tertunda gara-gara menunggu proses lelang. Skema multi years kemudian dipilih. Untuk menghindari masalah yang sama terulang. Ibnu optimis usulannya bakal disetujui dewan. (fud/at/nur)

Most Read

Artikel Terbaru

/