alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Monday, 23 May 2022

Sarankan Ibnu Bicara ke Gubernur

BANJARMASIN – Mantan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Irwan Anshari angkat suara. Dia merasa tak enak hati dengan situasi menggantung yang dialami Sekdako Banjarmasin non aktif, Hamli Kursani.

“Menggantung tanpa kejelasan selama lima bulan lebih. Jelas tidak mudah. Ini pasti berdampak ke pemko,” ujarnya, kemarin (13/9).

Irwan adalah orang nomor dua di Balai Kota pada era Wali Kota Muhidin. Setelah tak menjabat, dia kembali menjadi pegawai pemko. Menjadi staf di Badan Keuangan dan Aset Daerah Banjarmasin.

Dia meminta Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina untuk segera mengakhiri konflik internal ini. “Kalau memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengembalikan jabatan tersebut, maka wali kota harus mencarikan jalan keluar lain,” ujarnya.

Banyak yang menyebut, konflik antara Ibnu dan Hamli sudah terlanjur meruncing. Terlepas dari tekanan Ombudsman RI untuk memulihkan jabatan Hamli. Lalu, apa yang dimaksud Irwan dengan jalan keluar lain tersebut?  “Misalkan begini. Wali kota berbicara dengan gubernur. Mencarikan posisi, meminta pemprov untuk menampung Hamli. Itu lebih terhormat,” jawabnya.

Satu lagi yang membuat Irwan merasa tak nyaman, sebagian pejabat teras pemko dicapnya dengan label cuek. Tak peka atas permasalahan internal yang sedang terjadi.

Terlepas dari apa yang telah diperbuatnya, Hamli telah mengabdi selama tiga dekade di pemko. “Sekda itu jabatan karir. Bukan jabatan politik. Beliau memulai dari bawah. Merangkak hingga berada di puncak. Pejabat lain mestinya lebih care,” tukasnya.

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah mengaku terkejut dengan pemberitaan terakhir. Inspektorat dan MPPHDP (Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai) telah menyatakan Hamli bersalah. Atas dugaan kuat telah bertindak indisipliner.

MPPHDP belum menentukan jenis sanksi, lantaran masih dikonsultasikan ke pemprov. Mengingat terlapor atau terperiksa adalah seorang pejabat tinggi. “Sebagai wakil wali kota, saya adalah penasehat MPPHDP. Saya justru tidak pernah menerima undangan sidang itu,” ujarnya.

Tampak jelas, Hermansyah gusar dengan fakta yang baru terungkap tersebut. “Siapa ketua dan anggotanya? Apa undang-undang yang mereka baca? Apakah mereka membaca peraturan berbeda dengan yang saya baca,” cecarnya.(fud/at/dye)

 

BANJARMASIN – Mantan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Irwan Anshari angkat suara. Dia merasa tak enak hati dengan situasi menggantung yang dialami Sekdako Banjarmasin non aktif, Hamli Kursani.

“Menggantung tanpa kejelasan selama lima bulan lebih. Jelas tidak mudah. Ini pasti berdampak ke pemko,” ujarnya, kemarin (13/9).

Irwan adalah orang nomor dua di Balai Kota pada era Wali Kota Muhidin. Setelah tak menjabat, dia kembali menjadi pegawai pemko. Menjadi staf di Badan Keuangan dan Aset Daerah Banjarmasin.

Dia meminta Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina untuk segera mengakhiri konflik internal ini. “Kalau memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengembalikan jabatan tersebut, maka wali kota harus mencarikan jalan keluar lain,” ujarnya.

Banyak yang menyebut, konflik antara Ibnu dan Hamli sudah terlanjur meruncing. Terlepas dari tekanan Ombudsman RI untuk memulihkan jabatan Hamli. Lalu, apa yang dimaksud Irwan dengan jalan keluar lain tersebut?  “Misalkan begini. Wali kota berbicara dengan gubernur. Mencarikan posisi, meminta pemprov untuk menampung Hamli. Itu lebih terhormat,” jawabnya.

Satu lagi yang membuat Irwan merasa tak nyaman, sebagian pejabat teras pemko dicapnya dengan label cuek. Tak peka atas permasalahan internal yang sedang terjadi.

Terlepas dari apa yang telah diperbuatnya, Hamli telah mengabdi selama tiga dekade di pemko. “Sekda itu jabatan karir. Bukan jabatan politik. Beliau memulai dari bawah. Merangkak hingga berada di puncak. Pejabat lain mestinya lebih care,” tukasnya.

Wakil Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah mengaku terkejut dengan pemberitaan terakhir. Inspektorat dan MPPHDP (Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai) telah menyatakan Hamli bersalah. Atas dugaan kuat telah bertindak indisipliner.

MPPHDP belum menentukan jenis sanksi, lantaran masih dikonsultasikan ke pemprov. Mengingat terlapor atau terperiksa adalah seorang pejabat tinggi. “Sebagai wakil wali kota, saya adalah penasehat MPPHDP. Saya justru tidak pernah menerima undangan sidang itu,” ujarnya.

Tampak jelas, Hermansyah gusar dengan fakta yang baru terungkap tersebut. “Siapa ketua dan anggotanya? Apa undang-undang yang mereka baca? Apakah mereka membaca peraturan berbeda dengan yang saya baca,” cecarnya.(fud/at/dye)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/