alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Senin, 16 Mei 2022

Keluhkan Sikap Tertutup SKPD

BANJARMASIN – Kepala Inspektorat Banjarmasin, James Fudhoil Yamin mengeluhkan sikap tertutup yang kerap dihadapi auditornya. Terutama selama memeriksa pekerjaan jajaran SKPD di pemko.

“Saya sering mendengar keluhan dari bawahan. Sulitnya mencari data selama mengaudit. Jadi, tolong terima kami dengan tangan terbuka,” pintanya.

James melihat, sebagian pegawai atau pejabat pemko telah salah paham. Mengira Inspektorat bakal menyulitkan mereka. Atau bahkan menyeret ke dalam masalah hukum jika terjadi penyimpangan anggaran.

Dia mengingatkan, pada 2 Agustus lalu, Wali Kota Banjarmasin bersama Polresta Banjarmasin dan Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah meneken MoU. Nota kesepahaman terkait penanganan aduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi.

Lewat MoU itu, kepolisian atau kejaksaan tidak boleh ujug-ujug langsung menyelidiki aduan masyarakat yang bersinggungan dengan pemko atau DPRD. Laporan harus diserahkan lebih dulu kepada Inspektorat. Untuk kemudian dikaji dan dipilah. Apakah aduan itu masuk ke ranah administrasi pemerintahan, atau ranah pidana korupsi. “Jika ranah pertama, artinya cukup Inspektorat yang menangani. Kalau yang kedua, barulah diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan,” jelasnya.

Jika masuk ranah pertama, lazimnya setelah investigasi digelar, Inspektorat akan mengambil satu dari tiga kesimpulan. Tidak ada pelanggaran, terjadi penyimpangan administrasi, atau muncul kerugian negara.

James mengakui, selama ini yang sering muncul adalah kesimpulan ketiga. Sekalipun terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara, sanksinya sebenarnya masih lebih “ringan”. “Dalam hukum administrasi negara, duitnya harus dikembalikan. Jadi silakan pilih, ketimbang misalnya dijebloskan ke penjara,” tegasnya.

Inspektorat bisa bertindak sejauh itu karena statusnya sebagai APIP (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintahan). Sesuai amanah Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tentu ada pengecualian. MoU itu praktis tidak berlaku pada kasus yang terungkap berkat OTT (Operasi Tangkap Tangan). “Kalau sudah tertangkap tangan, Inspektorat tak bisa berbuat apa-apa lagi,” tuntasnya.(fud/at/dye)

BANJARMASIN – Kepala Inspektorat Banjarmasin, James Fudhoil Yamin mengeluhkan sikap tertutup yang kerap dihadapi auditornya. Terutama selama memeriksa pekerjaan jajaran SKPD di pemko.

“Saya sering mendengar keluhan dari bawahan. Sulitnya mencari data selama mengaudit. Jadi, tolong terima kami dengan tangan terbuka,” pintanya.

James melihat, sebagian pegawai atau pejabat pemko telah salah paham. Mengira Inspektorat bakal menyulitkan mereka. Atau bahkan menyeret ke dalam masalah hukum jika terjadi penyimpangan anggaran.

Dia mengingatkan, pada 2 Agustus lalu, Wali Kota Banjarmasin bersama Polresta Banjarmasin dan Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah meneken MoU. Nota kesepahaman terkait penanganan aduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi.

Lewat MoU itu, kepolisian atau kejaksaan tidak boleh ujug-ujug langsung menyelidiki aduan masyarakat yang bersinggungan dengan pemko atau DPRD. Laporan harus diserahkan lebih dulu kepada Inspektorat. Untuk kemudian dikaji dan dipilah. Apakah aduan itu masuk ke ranah administrasi pemerintahan, atau ranah pidana korupsi. “Jika ranah pertama, artinya cukup Inspektorat yang menangani. Kalau yang kedua, barulah diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan,” jelasnya.

Jika masuk ranah pertama, lazimnya setelah investigasi digelar, Inspektorat akan mengambil satu dari tiga kesimpulan. Tidak ada pelanggaran, terjadi penyimpangan administrasi, atau muncul kerugian negara.

James mengakui, selama ini yang sering muncul adalah kesimpulan ketiga. Sekalipun terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara, sanksinya sebenarnya masih lebih “ringan”. “Dalam hukum administrasi negara, duitnya harus dikembalikan. Jadi silakan pilih, ketimbang misalnya dijebloskan ke penjara,” tegasnya.

Inspektorat bisa bertindak sejauh itu karena statusnya sebagai APIP (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintahan). Sesuai amanah Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Tentu ada pengecualian. MoU itu praktis tidak berlaku pada kasus yang terungkap berkat OTT (Operasi Tangkap Tangan). “Kalau sudah tertangkap tangan, Inspektorat tak bisa berbuat apa-apa lagi,” tuntasnya.(fud/at/dye)

Most Read

Artikel Terbaru

/