alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

Pertamina dan Pemerintah Harus Transparan Terkait Langkanya Gas 3 Kg

BANJARMASIN – Kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram yang  bergejolak di masyarakat menimbulkan banyak tanggapan miring. Banyak yang menduga karena pengecer dan agen. Namun menurut  Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan (YLK) Kalsel, Ahmad Murjani mengatakan pangkal permasalahannya ada pada pengawasan.

“Pertamina dan pemerintah harus melakukan pengawasan yang ekstra terhadap distribusinya,” tegasnya.  Dengan pengawasan yang ketat, dia yakin tidak akan terjadi kelangkaan seperti  ini.  Karena dia melihat kondisi ini bukan baru kali ini terjadi, melainkan sudah beberapa kali. Meski telah dilakukan operasi pasar di sejumlah kawasan,  namun masih saja terjadi.

Bahkan,  kabarnya Pertamina sudah menambah  kuota gas elpiji bersubsidi.  Tapi nyatanya masih menimbulkan gejolak di masyarakat. Pertamina dan pemerintah seharusnya turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi. “Sehingga dapat mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan,” pintanya.

Dia menyarankan kepada Pertamina agar lebih terbuka kepada publik mengenai kelangkaan ini.  Jika memang ada kebijakan yang mempengaruhi pendistribusian gas ke wilayah Kalsel dapat disampaikan melalui media.

Murjani melihat selama ini stigma yang timbul, kelangkaan ini disebabkan karena pangkalan atau agen yang lebih mementingkan menjual kepada pengecer ketimbang masyarakat.  Padahal kalaupun terjadi penjualan ke pengecer, dia yakin jumlahnya tidak terlalu banyak.

Dosen pasca sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Cahaya Bangsa Banjarmasin ini mendesak kepada Pertamina dan pemerintah agar segera memberikan solusi yang tepat. Sehingga masyarakat tidak dirugikan. 

“Pertamina dan pemerintah harus tegas menyampaikan kepada masyarakat kondisi sebenarnya yang terjadi, karena ini menjadi tanggungjawab Pertamina dan pemerintah,” harapnya. (gmp)

BANJARMASIN – Kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram yang  bergejolak di masyarakat menimbulkan banyak tanggapan miring. Banyak yang menduga karena pengecer dan agen. Namun menurut  Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Kalimantan Selatan (YLK) Kalsel, Ahmad Murjani mengatakan pangkal permasalahannya ada pada pengawasan.

“Pertamina dan pemerintah harus melakukan pengawasan yang ekstra terhadap distribusinya,” tegasnya.  Dengan pengawasan yang ketat, dia yakin tidak akan terjadi kelangkaan seperti  ini.  Karena dia melihat kondisi ini bukan baru kali ini terjadi, melainkan sudah beberapa kali. Meski telah dilakukan operasi pasar di sejumlah kawasan,  namun masih saja terjadi.

Bahkan,  kabarnya Pertamina sudah menambah  kuota gas elpiji bersubsidi.  Tapi nyatanya masih menimbulkan gejolak di masyarakat. Pertamina dan pemerintah seharusnya turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi. “Sehingga dapat mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan,” pintanya.

Dia menyarankan kepada Pertamina agar lebih terbuka kepada publik mengenai kelangkaan ini.  Jika memang ada kebijakan yang mempengaruhi pendistribusian gas ke wilayah Kalsel dapat disampaikan melalui media.

Murjani melihat selama ini stigma yang timbul, kelangkaan ini disebabkan karena pangkalan atau agen yang lebih mementingkan menjual kepada pengecer ketimbang masyarakat.  Padahal kalaupun terjadi penjualan ke pengecer, dia yakin jumlahnya tidak terlalu banyak.

Dosen pasca sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Cahaya Bangsa Banjarmasin ini mendesak kepada Pertamina dan pemerintah agar segera memberikan solusi yang tepat. Sehingga masyarakat tidak dirugikan. 

“Pertamina dan pemerintah harus tegas menyampaikan kepada masyarakat kondisi sebenarnya yang terjadi, karena ini menjadi tanggungjawab Pertamina dan pemerintah,” harapnya. (gmp)

Most Read

Artikel Terbaru

/