alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Senin, 16 Mei 2022

Ini Formasi CPNS di Banjarmasin yang Paling Banyak Diajukan BKD

BANJARMASIN — Harapan pelamar CPNS membuncah. Setelah moratorium bertahun-tahun, lowongan pegawai negeri itu kembali dibuka. Lantas, berapa formasi yang dijatah untuk Banjarmasin?

Pemko sudah bolak-balik mengusulkan sejak tahun lalu. Jumlahnya 486 formasi. Kebanyakan untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Namun, belum ada kabar berapa usulan formasi yang disetujui pusat.

“Yang bisa saya pastikan, usulan Banjarmasin sudah diverifikasi dan aman. Tapi berapa jatah untuk Banjarmasin, belum dikasih tahu,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Banjarmasin, Ahmad Syaffri Azmi, kemarin (10/9).

Alasannya, dari ratusan usulan kabupaten dan kota di Indonesia, belum semuanya rampung diverifikasi. “Kabarnya baru 70 persen. Sisanya masih bermasalah. Sedangkan pusat ingin membuka perekrutan CPNS secara serentak,” imbuhnya.

Dibuka serentak untuk menyamakan kesempatan dan peluang setiap pelamar. Mencegah pelamar mendaftar kesana kemari pada beberapa daerah sekaligus. “Satu orang satu kesempatan,” tegasnya.

Ditambahkannya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memprioritaskan perekrutan untuk menambal angka pensiunan tahun 2018. Di pemko, diprediksi hingga akhir tahun bakal ada 301 ASN yang menginjak masa pensiun.

Sebagian adalah guru. Maka wajar di Banjarmasin sekarang menjadi tren bagi sekolah untuk merekrut guru honorer. Dari jenjang SD dan SMP, tercatat ada 1.800 lebih guru honorer.

“Kebanyakan guru. Selain itu, usulan formasi kami juga untuk menyediakan pegawai bagi rumah sakit milik pemko,” tukasnya.

Yang dia maksud adalah Rumah Sakit Sultan Suriansyah di Jalan Rantauan Darat, Banjarmasin Selatan. Proyeknya sedang digenjot. Wali kota menargetkan, pada akhir tahun 2019, rumah sakit itu sudah bisa beroperasi.

Kembali pada Syaffri, dia yakin sebentar lagi informasi penerimaan CPNS bakal komplet dan bisa dirilis ke publik. “Saya kira dalam dua atau tiga hari ke depan, kepastian jatah formasi untuk Banjarmasin sudah bisa diketahui,” pungkasnya.

Terakhir kali, Banjarmasin memperoleh jatah penerimaan CPNS pada tahun 2014. Saat itu, dari ratusan usulan, yang disetujui 59 formasi untuk perekrutan guru. Sama seperti ujian empat tahun silam, perekrutan CPNS 2018 juga menggunakan seleksi dengan ujian CAT (Computer Assisted Test).

Sebagai gambaran, lima tahun silam, jumlah ASN pemko mencapai 8 ribu lebih. Setelah moratorium bertahun-tahun, dari yang pensiun dan mutasi, sekarang hanya tersisa sekitar 5.700 ASN.

Akreditasi Tak Termasuk Syarat

Di media sosial, sedang ramai dibahas tentang akreditasi tempat kuliah sebagai syarat penerimaan CPNS. Bahwa pemerintah hanya menerima pelamar dari jurusan yang telah terakreditasi A. Sekurang-kurangnya terakreditasi B.

Standar ini dinilai terlampau tinggi. Lantaran kebanyakan program studi dari kampus di provinsi ini masih mengantongi akreditasi C. Kalaupun ada yang sudah berhasil meraih akreditasi A dan B, jumlahnya tidak banyak.

Informasi ini simpang siur dan menggelisahkan. Saat ditanyakan, Kepala Bidang Pengadaan Kepangkatan dan Mutasi ASN BKD dan Diklat Banjarmasin, Fauzan justru mengaku tak pernah mendengarnya.

“Kemarin ada rapat koordinasi di BKN (Badan Kepegawaian Negara) regional terkait penerimaan CPNS. Soal akreditasi tidak menjadi syarat. Tidak ada disebutkan,” ujarnya. (fud/at/nur)

 

BANJARMASIN — Harapan pelamar CPNS membuncah. Setelah moratorium bertahun-tahun, lowongan pegawai negeri itu kembali dibuka. Lantas, berapa formasi yang dijatah untuk Banjarmasin?

Pemko sudah bolak-balik mengusulkan sejak tahun lalu. Jumlahnya 486 formasi. Kebanyakan untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Namun, belum ada kabar berapa usulan formasi yang disetujui pusat.

“Yang bisa saya pastikan, usulan Banjarmasin sudah diverifikasi dan aman. Tapi berapa jatah untuk Banjarmasin, belum dikasih tahu,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Diklat Banjarmasin, Ahmad Syaffri Azmi, kemarin (10/9).

Alasannya, dari ratusan usulan kabupaten dan kota di Indonesia, belum semuanya rampung diverifikasi. “Kabarnya baru 70 persen. Sisanya masih bermasalah. Sedangkan pusat ingin membuka perekrutan CPNS secara serentak,” imbuhnya.

Dibuka serentak untuk menyamakan kesempatan dan peluang setiap pelamar. Mencegah pelamar mendaftar kesana kemari pada beberapa daerah sekaligus. “Satu orang satu kesempatan,” tegasnya.

Ditambahkannya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memprioritaskan perekrutan untuk menambal angka pensiunan tahun 2018. Di pemko, diprediksi hingga akhir tahun bakal ada 301 ASN yang menginjak masa pensiun.

Sebagian adalah guru. Maka wajar di Banjarmasin sekarang menjadi tren bagi sekolah untuk merekrut guru honorer. Dari jenjang SD dan SMP, tercatat ada 1.800 lebih guru honorer.

“Kebanyakan guru. Selain itu, usulan formasi kami juga untuk menyediakan pegawai bagi rumah sakit milik pemko,” tukasnya.

Yang dia maksud adalah Rumah Sakit Sultan Suriansyah di Jalan Rantauan Darat, Banjarmasin Selatan. Proyeknya sedang digenjot. Wali kota menargetkan, pada akhir tahun 2019, rumah sakit itu sudah bisa beroperasi.

Kembali pada Syaffri, dia yakin sebentar lagi informasi penerimaan CPNS bakal komplet dan bisa dirilis ke publik. “Saya kira dalam dua atau tiga hari ke depan, kepastian jatah formasi untuk Banjarmasin sudah bisa diketahui,” pungkasnya.

Terakhir kali, Banjarmasin memperoleh jatah penerimaan CPNS pada tahun 2014. Saat itu, dari ratusan usulan, yang disetujui 59 formasi untuk perekrutan guru. Sama seperti ujian empat tahun silam, perekrutan CPNS 2018 juga menggunakan seleksi dengan ujian CAT (Computer Assisted Test).

Sebagai gambaran, lima tahun silam, jumlah ASN pemko mencapai 8 ribu lebih. Setelah moratorium bertahun-tahun, dari yang pensiun dan mutasi, sekarang hanya tersisa sekitar 5.700 ASN.

Akreditasi Tak Termasuk Syarat

Di media sosial, sedang ramai dibahas tentang akreditasi tempat kuliah sebagai syarat penerimaan CPNS. Bahwa pemerintah hanya menerima pelamar dari jurusan yang telah terakreditasi A. Sekurang-kurangnya terakreditasi B.

Standar ini dinilai terlampau tinggi. Lantaran kebanyakan program studi dari kampus di provinsi ini masih mengantongi akreditasi C. Kalaupun ada yang sudah berhasil meraih akreditasi A dan B, jumlahnya tidak banyak.

Informasi ini simpang siur dan menggelisahkan. Saat ditanyakan, Kepala Bidang Pengadaan Kepangkatan dan Mutasi ASN BKD dan Diklat Banjarmasin, Fauzan justru mengaku tak pernah mendengarnya.

“Kemarin ada rapat koordinasi di BKN (Badan Kepegawaian Negara) regional terkait penerimaan CPNS. Soal akreditasi tidak menjadi syarat. Tidak ada disebutkan,” ujarnya. (fud/at/nur)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/