alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

Duit Rp 86 Miliar Terbuang Sia-Sia di Terminal Km 17

BANJARMASIN – Dibangun dengan anggaran besar, terminal Gambut Barakat terancam tak akan dipakai lagi. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan letak terminal itu tidak tepat secara geografis.

“Saya akan bahas supaya jangan jadi bingung, terminal tipe A itu sangat penting tidak boleh jauh dari kota, jadi kita harus cari tempat lain,” ujar Budi usai menghadiri Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2018, di Gedung Sultan Suriansyah, Kamis (5/9) siang.

Apakah dengan statemen ini, Menhub merekomendasikan untuk mencari lokasi pembangunan terminal yang baru, yang tentu saja akan mengeluarkan biaya lagi?  “Akan kita evaluasi yang terbaik akan kita bahas bersama-sama dengan (pemerintah) tingkat satu,” jawabnya.

Menurut Budi meski bangunan terminal itu sudah diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat, tapi menurutnya masih perlu dilihat kembali. Apakah sudah representatif dan memenuhi syarat.

“Nanti kita lihat lagi apakah ini sudah final atau sudah bagus nanti saya review terakhir,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor mengatakan pengelolaan terminal Kilometer 17 Gambut Barakat sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemprov tidak bisa ikut campur. Apapun kebijakan pusat akan dilaksanakan oleh pemprov.

“Terminal itu wilayah pemerintah pusat, jadi kebijakannya ada di mereka, provinsi hanya mengikuti dari pusat,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui pembangunan terminal yang berlokasi di kilometer 17 sudah rampung sejak tahun 2010 silam. Pembangunan terminal ini menghabiskan dana Rp86 miliar. Rinciannya, Rp22 miliar dari sokongan pemerintah pusat untuk pembangunan fisik, dan Rp52 miliar dari Pemkab Banjar untuk pembebasan lahan dan pembuatan akses jalan. Selain itu, dana juga disokong oleh Pemprov Kalsel, yakni Rp8 miliar untuk pembangunan jalan utama dan siring jalan.

Dibangunnya terminal Km 17 Gambut lalu, mendapat penolakan dari para sopir. Bahkan, penolakan para sopir sempat berujung demonstrasi di Gedung DPRD Kalsel. Mereka menolak terminal yang tadinya di Km 6, dipindahkan ke terminal Km 17.

Wacana terakhir, setelah semua tarik ulur, terminal ini akan dioperionalkan di Desember 2018. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Kalsel Kementerian Perhubungan, Ardono mengatakan Kementerian masih akan melakukan rehab beberapa bangunan yang mengalami kerusakan.

Ardono mengakui, bebebapa sarana penunjang terminal masih sangat minim untuk dilakukan operasional penuh. Dia memberi contoh belum berfungsi maksimalnya jaringan air bersih dan listrik. Dia menargetkan pengerjaan selesai pada Bulan Oktober. Dengan adanya kebijakan Menhub yang baru maka operasional terminal terancam. Dana besar untuk membangunnya menguap. (gmp/ran/ema)

BANJARMASIN – Dibangun dengan anggaran besar, terminal Gambut Barakat terancam tak akan dipakai lagi. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan letak terminal itu tidak tepat secara geografis.

“Saya akan bahas supaya jangan jadi bingung, terminal tipe A itu sangat penting tidak boleh jauh dari kota, jadi kita harus cari tempat lain,” ujar Budi usai menghadiri Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2018, di Gedung Sultan Suriansyah, Kamis (5/9) siang.

Apakah dengan statemen ini, Menhub merekomendasikan untuk mencari lokasi pembangunan terminal yang baru, yang tentu saja akan mengeluarkan biaya lagi?  “Akan kita evaluasi yang terbaik akan kita bahas bersama-sama dengan (pemerintah) tingkat satu,” jawabnya.

Menurut Budi meski bangunan terminal itu sudah diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat, tapi menurutnya masih perlu dilihat kembali. Apakah sudah representatif dan memenuhi syarat.

“Nanti kita lihat lagi apakah ini sudah final atau sudah bagus nanti saya review terakhir,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor mengatakan pengelolaan terminal Kilometer 17 Gambut Barakat sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemprov tidak bisa ikut campur. Apapun kebijakan pusat akan dilaksanakan oleh pemprov.

“Terminal itu wilayah pemerintah pusat, jadi kebijakannya ada di mereka, provinsi hanya mengikuti dari pusat,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui pembangunan terminal yang berlokasi di kilometer 17 sudah rampung sejak tahun 2010 silam. Pembangunan terminal ini menghabiskan dana Rp86 miliar. Rinciannya, Rp22 miliar dari sokongan pemerintah pusat untuk pembangunan fisik, dan Rp52 miliar dari Pemkab Banjar untuk pembebasan lahan dan pembuatan akses jalan. Selain itu, dana juga disokong oleh Pemprov Kalsel, yakni Rp8 miliar untuk pembangunan jalan utama dan siring jalan.

Dibangunnya terminal Km 17 Gambut lalu, mendapat penolakan dari para sopir. Bahkan, penolakan para sopir sempat berujung demonstrasi di Gedung DPRD Kalsel. Mereka menolak terminal yang tadinya di Km 6, dipindahkan ke terminal Km 17.

Wacana terakhir, setelah semua tarik ulur, terminal ini akan dioperionalkan di Desember 2018. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Kalsel Kementerian Perhubungan, Ardono mengatakan Kementerian masih akan melakukan rehab beberapa bangunan yang mengalami kerusakan.

Ardono mengakui, bebebapa sarana penunjang terminal masih sangat minim untuk dilakukan operasional penuh. Dia memberi contoh belum berfungsi maksimalnya jaringan air bersih dan listrik. Dia menargetkan pengerjaan selesai pada Bulan Oktober. Dengan adanya kebijakan Menhub yang baru maka operasional terminal terancam. Dana besar untuk membangunnya menguap. (gmp/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/