alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Friday, 27 May 2022

Fraksi Golkar : Menyikapi Pengurangan Anggaran, Harus Ada Skala Prioritas

PARINGIN – Menanggapi penyampaian Bupati Balangan terhadap Raperda Perubahan APBD 2018, Fraksi Partai Golkar memberikan pemandangan umum melalui juru bicaranya Siprinsyah pada rapat paripurna yang digelar Selasa (4/9) malam.

Diungkapkan Siprinsyah di depan Bupati Balangan dan jajaran Kepala SKPD setempat yang berhadir bahwa, Fraksi Partai Golkar telah terlibat secara aktif dalam pembahasan kebijakan umum Perubahan Anggaran APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 baik melalui Badan Anggaran maupun Komisi.

“Kami dapat memahami dan memaklumi bahwa, yang menjadi alasan dan dasar hukum dilakukannya perubahan APBD 2018 adalah dalam rangka menyesuaikan realisasi Anggaran APBD, serta adanya perubahan asumsi-asumsi lainnya sesuai dengan keadaan yang terjadi dan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi dalam APBD 2018,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah daerah adalah  sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan   rakyat, kiranya  dalam melakukan perubahan ABPD  harus terus memperhatikan asas, fungsi serta prinsip dan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi dan distribusi.

Keuangan daerah, katanya, harus terus dikelola secara tertib, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan berkeadilan serta taat asas, guna pemerataan dan manfaat secara optimal bagi masyarakat Kabupaten Balangan.

“Seperti yang disampaikan bupati bahwa adanya pengurangan anggaran pada Perubahan APBD 2018 ini, maka Fraksi Golkar  mengharapkan dalam  penyusunannya tetap perlu dilakukan penataan prioritas program yang benar-benar urgen,” imbuhnya.

Hal itu, lanjutnya, penting dilakukan agar penyelarasan anggaran yang sepadan dengan keuangan daerah, yang mana untuk meningkatkan semangat dasar dan mengangkat konsep  yang dapat mendorong ke arah pencapaian Visi Misi Kabupaten Balangan untuk penyejahteraan masyarakat Bumi Sanggam. (why)

PARINGIN – Menanggapi penyampaian Bupati Balangan terhadap Raperda Perubahan APBD 2018, Fraksi Partai Golkar memberikan pemandangan umum melalui juru bicaranya Siprinsyah pada rapat paripurna yang digelar Selasa (4/9) malam.

Diungkapkan Siprinsyah di depan Bupati Balangan dan jajaran Kepala SKPD setempat yang berhadir bahwa, Fraksi Partai Golkar telah terlibat secara aktif dalam pembahasan kebijakan umum Perubahan Anggaran APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018 baik melalui Badan Anggaran maupun Komisi.

“Kami dapat memahami dan memaklumi bahwa, yang menjadi alasan dan dasar hukum dilakukannya perubahan APBD 2018 adalah dalam rangka menyesuaikan realisasi Anggaran APBD, serta adanya perubahan asumsi-asumsi lainnya sesuai dengan keadaan yang terjadi dan perubahan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi dalam APBD 2018,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah daerah adalah  sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan   rakyat, kiranya  dalam melakukan perubahan ABPD  harus terus memperhatikan asas, fungsi serta prinsip dan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi dan distribusi.

Keuangan daerah, katanya, harus terus dikelola secara tertib, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan berkeadilan serta taat asas, guna pemerataan dan manfaat secara optimal bagi masyarakat Kabupaten Balangan.

“Seperti yang disampaikan bupati bahwa adanya pengurangan anggaran pada Perubahan APBD 2018 ini, maka Fraksi Golkar  mengharapkan dalam  penyusunannya tetap perlu dilakukan penataan prioritas program yang benar-benar urgen,” imbuhnya.

Hal itu, lanjutnya, penting dilakukan agar penyelarasan anggaran yang sepadan dengan keuangan daerah, yang mana untuk meningkatkan semangat dasar dan mengangkat konsep  yang dapat mendorong ke arah pencapaian Visi Misi Kabupaten Balangan untuk penyejahteraan masyarakat Bumi Sanggam. (why)

Most Read

Artikel Terbaru

/