alexametrics
33.1 C
Banjarmasin
Senin, 16 Mei 2022

Tujuh Kawasan Bebas dari Iklan Rokok

BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Kesehatan berkomitmen untuk gencar melakukan sosialisasi tentang Perda No 12 Tahun 2017 tetang Kawasan Tanpa Rokok atau KTR.

Sosialisasi ke berbagai instansi dan elemen masyarakat terus dilakukan. Sebab masa sosialisasi dikatakan Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani adalah selama dua tahun terhitung dari tahun 2017.

“Hari ini kita turun langsung untuk membackup Dinas Kesehatan untuk memastikan sosialisasi Perda ini berjalan baik,” kata Nadjmi usai acara Sosialisasi Perda No 12 Tahun 2017 di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru pada Rabu (5/9).

Sesuai Perda, KTR sendiri adalah kawasan atau area yang sudah dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan rokok.

Misalnya kegiatan memproduksi, memperjualbelikan, mengiklankan ataupun mempromosikan produk tembakau. 

Ketika ditanyakan awak media bagaimana soal regulasi iklan rokok yang juga tercantum di Perda tersebut. Nadjmi menjawab bahwa di area atau kawasan tanpa rokok tersebut akan bersih dari hal menyangkut rokok, termasuk iklan.

“Iya, di Perda itu ada, sekarang ini masih sosialisasi selama dua tahun pelaksanaannya, namun 2019 sudah efektif,” jawabnya.

Perda Kawasan Tanpa Rokok sendiri kata Nadjmi bukan bermaksud melarang masyarakat merokok. Melainkan untuk mengatur kawasan mana saja yang tidak diperkenankan adanya asap merokok karena bahaya kesehatannya.

“Ada lokasi yang sudah disediakan untuk bebas asal rokok, jadi masyarakat tetap bisa merokok asalkan jangan di KTR,” terangnya.

Sesuai Perda tersebut. Kawasan Tanpa Rokok yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ada tujuh area. Yaitu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Perihal Perda KTR ini, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari menyatakan sangat mendukung atas peraturan ini. Pasalnya katanya Perda ini akan mampu mewujudkan udara Banjarbaru yang sehat.

“Siapapun berhak menikmati udara yang sehat, jadi dengan adanya Perda ini, udara buruk dari asap rokok bisa diminimalisir, jadi penting untuk berkomitmen dengan peraturan ini,” katanya.

Karena masih sosialisasi, Nurkhalis mengatakan kalau memang Perda ini belum bisa diterapkan dengan maksimal. Namun menurutnya pihak Pemerintah Kota Banjarbaru sebaiknya juga harus memikirkan soal tempat atau area bebas merokok di wilayah Banjarbaru.

“Pemko juga harus banyak membuat tempat-tempat untuk merokok, sehingga para perokok juga dapat terfasilitasi, dan saat ini sarana prasarana KTR masih minim,” pungkasnya. (rvn/ij/bin)

BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Kesehatan berkomitmen untuk gencar melakukan sosialisasi tentang Perda No 12 Tahun 2017 tetang Kawasan Tanpa Rokok atau KTR.

Sosialisasi ke berbagai instansi dan elemen masyarakat terus dilakukan. Sebab masa sosialisasi dikatakan Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani adalah selama dua tahun terhitung dari tahun 2017.

“Hari ini kita turun langsung untuk membackup Dinas Kesehatan untuk memastikan sosialisasi Perda ini berjalan baik,” kata Nadjmi usai acara Sosialisasi Perda No 12 Tahun 2017 di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru pada Rabu (5/9).

Sesuai Perda, KTR sendiri adalah kawasan atau area yang sudah dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan rokok.

Misalnya kegiatan memproduksi, memperjualbelikan, mengiklankan ataupun mempromosikan produk tembakau. 

Ketika ditanyakan awak media bagaimana soal regulasi iklan rokok yang juga tercantum di Perda tersebut. Nadjmi menjawab bahwa di area atau kawasan tanpa rokok tersebut akan bersih dari hal menyangkut rokok, termasuk iklan.

“Iya, di Perda itu ada, sekarang ini masih sosialisasi selama dua tahun pelaksanaannya, namun 2019 sudah efektif,” jawabnya.

Perda Kawasan Tanpa Rokok sendiri kata Nadjmi bukan bermaksud melarang masyarakat merokok. Melainkan untuk mengatur kawasan mana saja yang tidak diperkenankan adanya asap merokok karena bahaya kesehatannya.

“Ada lokasi yang sudah disediakan untuk bebas asal rokok, jadi masyarakat tetap bisa merokok asalkan jangan di KTR,” terangnya.

Sesuai Perda tersebut. Kawasan Tanpa Rokok yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah ada tujuh area. Yaitu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Perihal Perda KTR ini, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Banjarbaru, Nurkhalis Anshari menyatakan sangat mendukung atas peraturan ini. Pasalnya katanya Perda ini akan mampu mewujudkan udara Banjarbaru yang sehat.

“Siapapun berhak menikmati udara yang sehat, jadi dengan adanya Perda ini, udara buruk dari asap rokok bisa diminimalisir, jadi penting untuk berkomitmen dengan peraturan ini,” katanya.

Karena masih sosialisasi, Nurkhalis mengatakan kalau memang Perda ini belum bisa diterapkan dengan maksimal. Namun menurutnya pihak Pemerintah Kota Banjarbaru sebaiknya juga harus memikirkan soal tempat atau area bebas merokok di wilayah Banjarbaru.

“Pemko juga harus banyak membuat tempat-tempat untuk merokok, sehingga para perokok juga dapat terfasilitasi, dan saat ini sarana prasarana KTR masih minim,” pungkasnya. (rvn/ij/bin)

Most Read

Artikel Terbaru

/