alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 22 May 2022

Bolak-Balik Anggaran Incinerator

BANJARMASIN – Alokasi anggaran untuk pengadaan incinerator telah disetujui wali kota dan DPRD. Lokasinya juga telah ditunjuk, menempati TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Basirih di Jalan Gubernur Subarjo. Tinggal menentukan siapa yang akan mengerjakannya.

Pemko rupanya bimbang. Apakah pengadaan alat pembakar sampah medis itu diserahkan kepada Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab Rumah Sakit Sultan Suriansyah. Atau diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengelola TPA.

“Ini memang membingungkan. Karena aturan main dari pusat berubah-ubah,” kata Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Suprayogi, kemarin (5/9).

Dia mengambil contoh proyek rumah sakit di Jalan Rantauan Darat tersebut. Semula digarap Dinas Perumahan dan Permukiman, kemudian diambil alih Dinas Kesehatan. Kini dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

“Akhirnya bolak-balik. Yang saya baca, jangankan rumah sakit, sekolah dan pasar saja kini harus dibangun oleh PU. Bukan lagi oleh dinas teknis terkait,” imbuh politisi Partai PDI Perjuangan tersebut.

Suprayogi menegaskan, siapapun yang nantinya ditunjuk, incinerator wajib ada. Untuk menanggulangi sampah medis dari rumah sakit dan puskesmas di kota ini. Lagipula, incinerator bisa menjadi pemasukan baru.

Pemko bisa menarik retribusi. Ketika ada rumah sakit swasta yang mengirimkan sampah medisnya untuk dibakar di TPA Basirih. “Walaupun saya melihat, idealnya Dinas LH yang menangani ini. Karena TPA berada dibawah naungan LH,” tukas Suprayogi.

Sementara itu, Kepala Dinas LH Banjarmasin, Mukhyar membenarkan kebingungan tersebut. “Saya sudah konsultasi ke kementerian. Jawabannya, LH bukanlah pengepul limbah B3,” ujarnya.

Sampah medis tergolong limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang perlu penanganan khusus. Jawaban itu menyiratkan, incinerator harus ditangani Dinkes. Bukan LH. “Tapi saya juga tidak mau buru-buru mengambil kesimpulan. Regulasinya masih harus dipelajari,” imbuhnya.

Sekalipun, Mukhyar tak masalah jika tugas itu diserahkan ke dinasnya. “Lagipula ini cuma pengadaan, artinya membeli, bukan membangun incinerator,” jelasnya.

Yang agak bertele-tele justru pengurusan dokumen pengadaan. Incinerator wajib disertai dokumen Amdal (analisis dampak lingkungan). “Yang saya tahu, pembuatan Amdalnya saja butuh setengah miliar,” sebutnya.

TPA Basirih ditunjuk karena lebih realistis. Mengingat ada aturan bahwa incinerator harus berjarak 300 meter dari permukiman warga. Sedangkan rumkit pemko berdekatan dengan permukiman padat penduduk.

Anggaran sebesar Rp5 miliar dialokasikan pada tahun depan. Dinas LH juga sudah menyediakan lahan seluas lima hektare di samping TPA. “Prinsipnya, apakah LH atau Dinkes, incinerator wajib ada. Tak bisa ditawar-tawar,” tegas Mukhyar. (fud/at/nur)

BANJARMASIN – Alokasi anggaran untuk pengadaan incinerator telah disetujui wali kota dan DPRD. Lokasinya juga telah ditunjuk, menempati TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Basirih di Jalan Gubernur Subarjo. Tinggal menentukan siapa yang akan mengerjakannya.

Pemko rupanya bimbang. Apakah pengadaan alat pembakar sampah medis itu diserahkan kepada Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab Rumah Sakit Sultan Suriansyah. Atau diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai pengelola TPA.

“Ini memang membingungkan. Karena aturan main dari pusat berubah-ubah,” kata Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Suprayogi, kemarin (5/9).

Dia mengambil contoh proyek rumah sakit di Jalan Rantauan Darat tersebut. Semula digarap Dinas Perumahan dan Permukiman, kemudian diambil alih Dinas Kesehatan. Kini dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

“Akhirnya bolak-balik. Yang saya baca, jangankan rumah sakit, sekolah dan pasar saja kini harus dibangun oleh PU. Bukan lagi oleh dinas teknis terkait,” imbuh politisi Partai PDI Perjuangan tersebut.

Suprayogi menegaskan, siapapun yang nantinya ditunjuk, incinerator wajib ada. Untuk menanggulangi sampah medis dari rumah sakit dan puskesmas di kota ini. Lagipula, incinerator bisa menjadi pemasukan baru.

Pemko bisa menarik retribusi. Ketika ada rumah sakit swasta yang mengirimkan sampah medisnya untuk dibakar di TPA Basirih. “Walaupun saya melihat, idealnya Dinas LH yang menangani ini. Karena TPA berada dibawah naungan LH,” tukas Suprayogi.

Sementara itu, Kepala Dinas LH Banjarmasin, Mukhyar membenarkan kebingungan tersebut. “Saya sudah konsultasi ke kementerian. Jawabannya, LH bukanlah pengepul limbah B3,” ujarnya.

Sampah medis tergolong limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang perlu penanganan khusus. Jawaban itu menyiratkan, incinerator harus ditangani Dinkes. Bukan LH. “Tapi saya juga tidak mau buru-buru mengambil kesimpulan. Regulasinya masih harus dipelajari,” imbuhnya.

Sekalipun, Mukhyar tak masalah jika tugas itu diserahkan ke dinasnya. “Lagipula ini cuma pengadaan, artinya membeli, bukan membangun incinerator,” jelasnya.

Yang agak bertele-tele justru pengurusan dokumen pengadaan. Incinerator wajib disertai dokumen Amdal (analisis dampak lingkungan). “Yang saya tahu, pembuatan Amdalnya saja butuh setengah miliar,” sebutnya.

TPA Basirih ditunjuk karena lebih realistis. Mengingat ada aturan bahwa incinerator harus berjarak 300 meter dari permukiman warga. Sedangkan rumkit pemko berdekatan dengan permukiman padat penduduk.

Anggaran sebesar Rp5 miliar dialokasikan pada tahun depan. Dinas LH juga sudah menyediakan lahan seluas lima hektare di samping TPA. “Prinsipnya, apakah LH atau Dinkes, incinerator wajib ada. Tak bisa ditawar-tawar,” tegas Mukhyar. (fud/at/nur)

Most Read

Artikel Terbaru

/