alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Friday, 20 May 2022

Buntut Kasus Jual-Beli Berkas KTP Pilkada, Noor Akhirnya Dilaporkan

BANJARMASIN – Dugaan kecurangan yang dituduhkan kepada bakal calon DPD  berbuntut panjang. Adhariani dan Samsani berniat melaporkan Mohammad Noor ke Polda Kalsel.

Mereka mengaku dirugikan karena Mohammad Noor menuduh mereka telah membeli  fotokopi KTP duplikat sebagai syarat dukungan mendaftar calon Anggota DPD RI asal Kalsel. “Buat saya, ini pencemaran nama baik. Tunggu putusan DKPP, akan saya laporkan,” tegas Adhariani kemarin. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sendiri akan dijatuhkan pada Kamis (6/9) nanti.

Adhariani mengaku berang. Pasalnya, mencuatnya kasus ini berpotensi merusak integritas dirinya selama ini. “Akan saya tuntut di pengadilan jika putusan DKPP nanti tak ada bukti. Kita berhadapan di hadapan hukum dan buktikan secara hukum,” cecarnya.

Menurutnya, apa yang disampaikan Noor pada sidang DKPP 30 Agustus lalu, tak memiliki bukti yang valid. Noor saat itu menuduh dia bersama dengan Samsani dan Abdus Sani, telah membeli KTP bekas dukungan Pilkada pada seseorang bernama Fachriansyah.  “Saya tegaskan tak ada jual beli itu,” sebutnya.

Mantan Politisi PAN itu menerangkan, dirinya juga sebelumnya sudah bertemu dengan Noor di Kantor DPD Kalsel. Ketika itu Adhariani menanyakan langsung hal itu kepada Noor. Pada pertemuan itu, Noor berkilah dia tidak melaporkan Adhariani. Belakangan, nama Adhariani ternyata dilaporkan ke Bawaslu Kalsel.

Ketika mengetahui namanya ada, Adhariani pun memanggil Fahriansyah untuk mengklarifikasi kebenaran yang memberikan fotokopi KTP kepada dirinya. Pada pertemuan itu sebutnya, Fahriansyah menyatakan tak pernah melakukan itu dengan membuat surat pernyataan di atas materai. “Ini yang saya bingung, sebelumnya menyebut tak ada nama saya. Belakangan nama saya dilaporkannya. Buktinya pun tak ada,” terangnya.

Di sisi lain, dia menyayangkan dalam laporan ke Bawaslu hanya nama mereka bertiga (Adhariani, Samsani dan Abdul Sani) yang disebutkan. Padahal terangnya, ada dua nama lain bakal calon Anggota DPD RI asal Kalsel yang juga dipanggil Bawaslu, yakni Sofwat Hadi dan Habib Hamid Abdullah. “Di sidang DKPP pun terungkap. Ada dua nama calon yang saat ini masih menjabat sebagai Anggota DPD RI,” tukasnya.

Adhariani mengatakan dia tak ingin berbicara lebih jauh terkait motif di balik tudingan yang disebutkan Noor.  “Jangan bemanuver di tahun politik sampai bermain asumsi dan opini,” pesannya.

Terpisah, Samsani juga memastikan akan melaporkan Noor ke Polda Kalsel usai putusan DKPP. Dia sendiri mengetahui kasus ini sejak lama. Saat itu, Noor berbicara di salah satu media lokal pada tanggal 8 Mei 2018. Dalam berita itu, Noor mengatakan ada 25 ribu KTP diperjualbelikan oleh Fachriansyah kepada bakal calon DPD.

Namun terang Samsani, saat itu Noor tak menyebut siapa yang membeli.  Nah, karena dukungan fotokopi KTP dirinya ada dari warga tabalong,   dirinya pun terindikasi salah satu bakal calon yang dituduhkan. Samsani sempat memanggil Fachriansyah untuk mengklarifikasi.  “Fahriansyah pun menyatakan tak pernah ada yang ditudingkan itu,” terang Samsani.

Samsani mengatakan, setelah itu dia menghubungi Noor dan mempertanyakan tudingan itu. Di mana membeli dan kapan?  Namun Noor s tak bisa membuktikan tudingan itu. “Saya katakan ketika itu kepada dia (Noor). Ini tahun politik, jangan membuat hal-hal yang tak baik,” sebutnya yang mengatakan tak benar jika dia mengajak Noor “berdamai”.

Sebelumnya, Noor mengatakan aduannya ke Bawaslu berdasarkan hasil investigasi mandiri. Dia kemudian melaporkan hal itu ke Bawaslu pada 7 Mei 2018 lalu. Pada laporannya, ada transaksi KTP dukungan yang dilakukan Fachriansyah kepada anggota DPD. Tak tanggung-tanggung, dia menyebut tiga nama bakal calon DPD:  Adhariani, Abdussani, dan Samsani yang melakukan pembelian berkas KTP kepada mantan tim sukses calon independen Tabalong di Pilkada baru-baru tadi. (mof/ay/ran)

BANJARMASIN – Dugaan kecurangan yang dituduhkan kepada bakal calon DPD  berbuntut panjang. Adhariani dan Samsani berniat melaporkan Mohammad Noor ke Polda Kalsel.

Mereka mengaku dirugikan karena Mohammad Noor menuduh mereka telah membeli  fotokopi KTP duplikat sebagai syarat dukungan mendaftar calon Anggota DPD RI asal Kalsel. “Buat saya, ini pencemaran nama baik. Tunggu putusan DKPP, akan saya laporkan,” tegas Adhariani kemarin. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sendiri akan dijatuhkan pada Kamis (6/9) nanti.

Adhariani mengaku berang. Pasalnya, mencuatnya kasus ini berpotensi merusak integritas dirinya selama ini. “Akan saya tuntut di pengadilan jika putusan DKPP nanti tak ada bukti. Kita berhadapan di hadapan hukum dan buktikan secara hukum,” cecarnya.

Menurutnya, apa yang disampaikan Noor pada sidang DKPP 30 Agustus lalu, tak memiliki bukti yang valid. Noor saat itu menuduh dia bersama dengan Samsani dan Abdus Sani, telah membeli KTP bekas dukungan Pilkada pada seseorang bernama Fachriansyah.  “Saya tegaskan tak ada jual beli itu,” sebutnya.

Mantan Politisi PAN itu menerangkan, dirinya juga sebelumnya sudah bertemu dengan Noor di Kantor DPD Kalsel. Ketika itu Adhariani menanyakan langsung hal itu kepada Noor. Pada pertemuan itu, Noor berkilah dia tidak melaporkan Adhariani. Belakangan, nama Adhariani ternyata dilaporkan ke Bawaslu Kalsel.

Ketika mengetahui namanya ada, Adhariani pun memanggil Fahriansyah untuk mengklarifikasi kebenaran yang memberikan fotokopi KTP kepada dirinya. Pada pertemuan itu sebutnya, Fahriansyah menyatakan tak pernah melakukan itu dengan membuat surat pernyataan di atas materai. “Ini yang saya bingung, sebelumnya menyebut tak ada nama saya. Belakangan nama saya dilaporkannya. Buktinya pun tak ada,” terangnya.

Di sisi lain, dia menyayangkan dalam laporan ke Bawaslu hanya nama mereka bertiga (Adhariani, Samsani dan Abdul Sani) yang disebutkan. Padahal terangnya, ada dua nama lain bakal calon Anggota DPD RI asal Kalsel yang juga dipanggil Bawaslu, yakni Sofwat Hadi dan Habib Hamid Abdullah. “Di sidang DKPP pun terungkap. Ada dua nama calon yang saat ini masih menjabat sebagai Anggota DPD RI,” tukasnya.

Adhariani mengatakan dia tak ingin berbicara lebih jauh terkait motif di balik tudingan yang disebutkan Noor.  “Jangan bemanuver di tahun politik sampai bermain asumsi dan opini,” pesannya.

Terpisah, Samsani juga memastikan akan melaporkan Noor ke Polda Kalsel usai putusan DKPP. Dia sendiri mengetahui kasus ini sejak lama. Saat itu, Noor berbicara di salah satu media lokal pada tanggal 8 Mei 2018. Dalam berita itu, Noor mengatakan ada 25 ribu KTP diperjualbelikan oleh Fachriansyah kepada bakal calon DPD.

Namun terang Samsani, saat itu Noor tak menyebut siapa yang membeli.  Nah, karena dukungan fotokopi KTP dirinya ada dari warga tabalong,   dirinya pun terindikasi salah satu bakal calon yang dituduhkan. Samsani sempat memanggil Fachriansyah untuk mengklarifikasi.  “Fahriansyah pun menyatakan tak pernah ada yang ditudingkan itu,” terang Samsani.

Samsani mengatakan, setelah itu dia menghubungi Noor dan mempertanyakan tudingan itu. Di mana membeli dan kapan?  Namun Noor s tak bisa membuktikan tudingan itu. “Saya katakan ketika itu kepada dia (Noor). Ini tahun politik, jangan membuat hal-hal yang tak baik,” sebutnya yang mengatakan tak benar jika dia mengajak Noor “berdamai”.

Sebelumnya, Noor mengatakan aduannya ke Bawaslu berdasarkan hasil investigasi mandiri. Dia kemudian melaporkan hal itu ke Bawaslu pada 7 Mei 2018 lalu. Pada laporannya, ada transaksi KTP dukungan yang dilakukan Fachriansyah kepada anggota DPD. Tak tanggung-tanggung, dia menyebut tiga nama bakal calon DPD:  Adhariani, Abdussani, dan Samsani yang melakukan pembelian berkas KTP kepada mantan tim sukses calon independen Tabalong di Pilkada baru-baru tadi. (mof/ay/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/