alexametrics
28.1 C
Banjarmasin
Kamis, 19 Mei 2022

1.219 Siswa Pemegang KIP di Banjarmasin Dicoret, ini Sebabnya

Nama bantuannya adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Yang berhak menerimanya adalah pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, pengelolaan bantuan ini sesungguhnya tidak pintar-pintar amat.

KARTU Indonesia Pintar diluncurkan mendekati akhir 2014. Hampir empat tahun berjalan, penyaluran bantuan untuk pelajar miskin itu masih tersendat-sendat. Jika tak ingin disebut dirundung banyak masalah.

Mulai dari data yang tidak akurat, penerima bantuan yang diam-diam sudah “menghilang”, hingga lambannya penerbitan SK pencairan oleh kementerian.

Ceritanya, melalui Dapodik (Data Pokok Pendidikan) 2018, ada 14.280 siswa SD kurang mampu di Banjarmasin yang diusulkan menerima PIP. Saat divalidasi, muncul temuan; 934 siswa dinyatakan tidak layak untuk dibantu.

“Setelah diteliti, 934 siswa ini ternyata dari keluarga mampu. Bukan siswa miskin. Pihak sekolah juga membenarkan temuan itu,” kata Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Banjarmasin, Nuryadi, kemarin (31/8).

Dia menambahkan, ada lima syarat untuk menerima PIP. Yakni pemegang kartu PKH (Program Keluarga Harapan) atau pemegang KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Karena PKH dan KKS otomatis membuktikan keluarga siswa tergolong masyarakat berpenghasilan rendah.

Siswa yang yatim dan piatu juga termasuk. Bersama siswa yang orang tuanya menjadi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). “Atau, siswa yang orang tuanya terbelit kasus hukum. Mereka juga berhak dibantu,” imbuhnya.

Nominal bantuan PIP sebenarnya tak seberapa. Berhitung dengan kesanggupan keuangan negara. Besarannya adalah Rp225 ribu per tahun untuk siswa kelas I dan VI. Sedangkan untuk kelas II sampai V dibantu Rp450 ribu per tahun.

Otomatis, pagu anggaran yang semula mencapai Rp5,7 miliar dipangkas menjadi Rp5,3 miliar. Jika ditotal dengan pemegang KIP dari jenjang SMP, APBN menjatah Rp12,5 miliar untuk Banjarmasin.

Itu baru satu masalah. Muncul masalah susulan. Ketika diaudit Inspektorat Jenderal, ada 285 siswa calon penerima PIP yang dinyatakan bermasalah. “Bermasalah karena namanya ada, tapi orangnya enggak ada,” jelas Nuryadi.

Ratusan siswa ini rupanya pindah sekolah keluar kota. Tapi belum melapor ke Disdik. “Saat kami konfirmasi ke pihak bank, rekening siswanya memang sudah tidak ada,” tambahnya.

Dan masalah terakhir, bantuan untuk 395 siswa tak bisa dicairkan. Pencairan membutuhkan SK (Surat Keputusan) Penerima PIP. Disdik mengeluhkan tidak tepat waktunya penerbitan SK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bandingkan misalnya dengan 934 siswa di atas yang justru telah mengantongi SK. “Kami sudah laporkan masalah ini ke kementerian. Harus ada percepatan penerbitan SK pada Oktober nanti. Supaya bisa lekas dicairkan,” tegas Nuryadi.

Jika dihitung-hitung, dari usulan semula maka tersisa 12.666 siswa. Berapa bantuan yang sudah disalurkan? Hingga triwulan kedua, Nuryadi memperkirakan sudah 10 ribu siswa yang menerima PIP.

Atau, pencairan per tanggal 30 Juni mencapai Rp4,8 miliar. “Pusat langsung mentransfer ke rekening siswa melalui BRI. Tidak melalui perantaraan kami. Itulah kenapa tak terpantau. Data-data ini saya peroleh dari pihak bank,” tukasnya.

Sampai di sini, artinya ada 1.219 siswa yang namanya sudah pasti dicoret dari PIP. Bisakah mereka digantikan dengan siswa lain. Yang memang miskin dan mendesak untuk ditolong. Bisakah?

Jawabannya tentu saja bisa. Sekolah boleh mengajukan nama pengganti. Namun, usulan penggantian takkan secepat itu dikabulkan. Lagi-lagi harus ada validasi data.

Namun, Nuryadi tampak tidak terlalu antusias. “Sebab begini, saya melihat pusat lebih mengutamakan usulan terdahulu yang belum terakomodir. Usulan baru takkan mudah,” pungkasnya. (fud)

Nama bantuannya adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Yang berhak menerimanya adalah pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, pengelolaan bantuan ini sesungguhnya tidak pintar-pintar amat.

KARTU Indonesia Pintar diluncurkan mendekati akhir 2014. Hampir empat tahun berjalan, penyaluran bantuan untuk pelajar miskin itu masih tersendat-sendat. Jika tak ingin disebut dirundung banyak masalah.

Mulai dari data yang tidak akurat, penerima bantuan yang diam-diam sudah “menghilang”, hingga lambannya penerbitan SK pencairan oleh kementerian.

Ceritanya, melalui Dapodik (Data Pokok Pendidikan) 2018, ada 14.280 siswa SD kurang mampu di Banjarmasin yang diusulkan menerima PIP. Saat divalidasi, muncul temuan; 934 siswa dinyatakan tidak layak untuk dibantu.

“Setelah diteliti, 934 siswa ini ternyata dari keluarga mampu. Bukan siswa miskin. Pihak sekolah juga membenarkan temuan itu,” kata Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan Banjarmasin, Nuryadi, kemarin (31/8).

Dia menambahkan, ada lima syarat untuk menerima PIP. Yakni pemegang kartu PKH (Program Keluarga Harapan) atau pemegang KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Karena PKH dan KKS otomatis membuktikan keluarga siswa tergolong masyarakat berpenghasilan rendah.

Siswa yang yatim dan piatu juga termasuk. Bersama siswa yang orang tuanya menjadi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). “Atau, siswa yang orang tuanya terbelit kasus hukum. Mereka juga berhak dibantu,” imbuhnya.

Nominal bantuan PIP sebenarnya tak seberapa. Berhitung dengan kesanggupan keuangan negara. Besarannya adalah Rp225 ribu per tahun untuk siswa kelas I dan VI. Sedangkan untuk kelas II sampai V dibantu Rp450 ribu per tahun.

Otomatis, pagu anggaran yang semula mencapai Rp5,7 miliar dipangkas menjadi Rp5,3 miliar. Jika ditotal dengan pemegang KIP dari jenjang SMP, APBN menjatah Rp12,5 miliar untuk Banjarmasin.

Itu baru satu masalah. Muncul masalah susulan. Ketika diaudit Inspektorat Jenderal, ada 285 siswa calon penerima PIP yang dinyatakan bermasalah. “Bermasalah karena namanya ada, tapi orangnya enggak ada,” jelas Nuryadi.

Ratusan siswa ini rupanya pindah sekolah keluar kota. Tapi belum melapor ke Disdik. “Saat kami konfirmasi ke pihak bank, rekening siswanya memang sudah tidak ada,” tambahnya.

Dan masalah terakhir, bantuan untuk 395 siswa tak bisa dicairkan. Pencairan membutuhkan SK (Surat Keputusan) Penerima PIP. Disdik mengeluhkan tidak tepat waktunya penerbitan SK oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bandingkan misalnya dengan 934 siswa di atas yang justru telah mengantongi SK. “Kami sudah laporkan masalah ini ke kementerian. Harus ada percepatan penerbitan SK pada Oktober nanti. Supaya bisa lekas dicairkan,” tegas Nuryadi.

Jika dihitung-hitung, dari usulan semula maka tersisa 12.666 siswa. Berapa bantuan yang sudah disalurkan? Hingga triwulan kedua, Nuryadi memperkirakan sudah 10 ribu siswa yang menerima PIP.

Atau, pencairan per tanggal 30 Juni mencapai Rp4,8 miliar. “Pusat langsung mentransfer ke rekening siswa melalui BRI. Tidak melalui perantaraan kami. Itulah kenapa tak terpantau. Data-data ini saya peroleh dari pihak bank,” tukasnya.

Sampai di sini, artinya ada 1.219 siswa yang namanya sudah pasti dicoret dari PIP. Bisakah mereka digantikan dengan siswa lain. Yang memang miskin dan mendesak untuk ditolong. Bisakah?

Jawabannya tentu saja bisa. Sekolah boleh mengajukan nama pengganti. Namun, usulan penggantian takkan secepat itu dikabulkan. Lagi-lagi harus ada validasi data.

Namun, Nuryadi tampak tidak terlalu antusias. “Sebab begini, saya melihat pusat lebih mengutamakan usulan terdahulu yang belum terakomodir. Usulan baru takkan mudah,” pungkasnya. (fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/