alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Sunday, 26 June 2022

Noormiliyani AS Tanda Tangani BAST Barang Milik Negara

BATOLA – Bupati Barito Kuala (Batola) Noormiliyani AS menghadiri sekaligus melakukan penandatanganan naskah Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya  (DJCK) kepada Pemerintah Kabupaten Batola, Jumat (25/5) tadi.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pendopo Kementerian PUPR di Jalan Patimura No 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tersebut turut dihadiri para gubernur dan kepala daerah lainnya.

Noormiliyani menyebut penandatanganan tersebut  diselenggarakan kementerian dengan maksud untuk menertibkan administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan menindak lanjuti persetujuan hibah yang telah ditertibkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR.

Favehotel Banjarmasin

“Itu sesuai dengan surat undangan yang dilayangkan Kementerian PUPR yang ditandatangani Direktur Jenderal Cipta Karya, Sri Hartono, Nomor : UM.02.06-Dc/607 tertanggal 15 Mei 2018 menyatakan pejabat yang berwewenang menandatangani naskah dan BAST adalah Gubernur, Bupati atau Walikota atau Sekretaris Daerah,” sebutnya.

Sedangkan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota hanya berwewenang untuk membubuhkan paraf untuk selanjutnya ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang.

“Penandatanganan naskah dan BAST ini dilakukan agar aset-aset yang berasal dari APBN melalui Kementerian PUPR dapat segera dihibahkan untuk digunakan oleh pemerintah daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (lan)

BATOLA – Bupati Barito Kuala (Batola) Noormiliyani AS menghadiri sekaligus melakukan penandatanganan naskah Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya  (DJCK) kepada Pemerintah Kabupaten Batola, Jumat (25/5) tadi.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pendopo Kementerian PUPR di Jalan Patimura No 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tersebut turut dihadiri para gubernur dan kepala daerah lainnya.

Noormiliyani menyebut penandatanganan tersebut  diselenggarakan kementerian dengan maksud untuk menertibkan administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan menindak lanjuti persetujuan hibah yang telah ditertibkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR.

Favehotel Banjarmasin

“Itu sesuai dengan surat undangan yang dilayangkan Kementerian PUPR yang ditandatangani Direktur Jenderal Cipta Karya, Sri Hartono, Nomor : UM.02.06-Dc/607 tertanggal 15 Mei 2018 menyatakan pejabat yang berwewenang menandatangani naskah dan BAST adalah Gubernur, Bupati atau Walikota atau Sekretaris Daerah,” sebutnya.

Sedangkan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota hanya berwewenang untuk membubuhkan paraf untuk selanjutnya ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang.

“Penandatanganan naskah dan BAST ini dilakukan agar aset-aset yang berasal dari APBN melalui Kementerian PUPR dapat segera dihibahkan untuk digunakan oleh pemerintah daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya. (lan)

Most Read

Artikel Terbaru

/