alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Sunday, 3 July 2022

Jabatan Walikota Banjarmasin Jadi Taruhan

BANJARMASIN – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid menyarankan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina untuk berhenti berpolemik. Konflik internal hanya akan mengganggu pelayanan publik dan kinerja pembangunan pemko. 

 

“Ketimbang terus berpolemik, wali kota lebih baik secepatnya melaksanakan saran tindakan korektif Ombudsman,” kata Noorhalis. 

Favehotel Banjarmasin

 

Kasus yang dimaksud, apalagi kalau bukan kisruh akibat pembebastugasan Hamli Kursani dari jabatan Sekdako Banjarmasin. Yang ditimpa dugaan telah bertindak indisipliner. 

 

Hamli kemudian mengadu ke Ombudsman. Hasil telaah, diterbitkan LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) pada 22 April kemarin. Yang menyatakan terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur dalam pencopotan pelapor. 

 

Ombudsman kemudian menuntut wali kota mencabut SK pembebastugasan tersebut. Disertai pemulihan hak, kedudukan dan martabat pelapor. Pemko diberi waktu 14 hari untuk melaksanakannya. 

 

“Jika tetap saja dicueki, LAHP akan kami limpahkan ke kantor Ombudsman pusat. Untuk dinaikkan menjadi rekomendasi. Rekomendasi bersifat imperatif,” tegasnya. 

 

Imperatif artinya bersifat memerintah dan mengikat. Tak ditaati, risikonya terkena sanksi. Noorhalis kemudian menyebut Pasal 351 dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

Dimana pengabaian terhadap rekomendasi Ombudsman, bakal memaksa Kementerian Dalam Negeri turun tangan. “Masalahnya bakal melebar. Bahkan mengarah pada jabatan wali kota itu sendiri,” jelasnya. 

 

Noorhalis meminta Ibnu Sina melunak. Mumpung pusat belum ikut campur, alangkah baiknya menuruti saja saran Ombudsman. Dia menjamin lembaganya independen dan tak berniat buruk dalam masalah ini. “Apalagi berpolitik untuk menyudutkan seseorang,” tukasnya. 

 

Mempertaruhkan jabatan seorang kepala daerah, tentu bukan perkara sepele. Namun, Noorhalis melihat masalah ini sederhana. “Semuanya akan selesai jika dilaksanakan. Tapi jika terus berpolemik, bakal mengganggu kinerja pemko. Bahkan berdampak politis,” pungkasnya. (fud/ema)

BANJARMASIN – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid menyarankan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina untuk berhenti berpolemik. Konflik internal hanya akan mengganggu pelayanan publik dan kinerja pembangunan pemko. 

 

“Ketimbang terus berpolemik, wali kota lebih baik secepatnya melaksanakan saran tindakan korektif Ombudsman,” kata Noorhalis. 

Favehotel Banjarmasin

 

Kasus yang dimaksud, apalagi kalau bukan kisruh akibat pembebastugasan Hamli Kursani dari jabatan Sekdako Banjarmasin. Yang ditimpa dugaan telah bertindak indisipliner. 

 

Hamli kemudian mengadu ke Ombudsman. Hasil telaah, diterbitkan LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) pada 22 April kemarin. Yang menyatakan terjadi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur dalam pencopotan pelapor. 

 

Ombudsman kemudian menuntut wali kota mencabut SK pembebastugasan tersebut. Disertai pemulihan hak, kedudukan dan martabat pelapor. Pemko diberi waktu 14 hari untuk melaksanakannya. 

 

“Jika tetap saja dicueki, LAHP akan kami limpahkan ke kantor Ombudsman pusat. Untuk dinaikkan menjadi rekomendasi. Rekomendasi bersifat imperatif,” tegasnya. 

 

Imperatif artinya bersifat memerintah dan mengikat. Tak ditaati, risikonya terkena sanksi. Noorhalis kemudian menyebut Pasal 351 dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

Dimana pengabaian terhadap rekomendasi Ombudsman, bakal memaksa Kementerian Dalam Negeri turun tangan. “Masalahnya bakal melebar. Bahkan mengarah pada jabatan wali kota itu sendiri,” jelasnya. 

 

Noorhalis meminta Ibnu Sina melunak. Mumpung pusat belum ikut campur, alangkah baiknya menuruti saja saran Ombudsman. Dia menjamin lembaganya independen dan tak berniat buruk dalam masalah ini. “Apalagi berpolitik untuk menyudutkan seseorang,” tukasnya. 

 

Mempertaruhkan jabatan seorang kepala daerah, tentu bukan perkara sepele. Namun, Noorhalis melihat masalah ini sederhana. “Semuanya akan selesai jika dilaksanakan. Tapi jika terus berpolemik, bakal mengganggu kinerja pemko. Bahkan berdampak politis,” pungkasnya. (fud/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/