alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Monday, 4 July 2022

11.000 Dukungan Tolak Tambang di Pulau Laut Diserahkan

BANJARMASIN – Setelah Jumat pekan lalu pihak penggugat (PT Sebuku Group) mendatangkan dua saksi ahli dari kemeterian, kemarin giliran tergugat (Pemprov Kalsel) menghadirkan saksi ahli pada sidang lanjutan di PTUN Banjarmasin.

Kali ini Pemprov menghadirkan saksi ahli, mantan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Karta Sirang. Dia adalah mantan anggota tim tata ruang dan tim raperda di Kalsel. Karta menjabarkan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan batubara di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru.

Berdasarkan hasil penelitian timnya pada tahun 2013-2015 lalu, areal pertambangan batubara yang dimiliki grup Sebuku, berada di zona rendah daya dukung daya tampung (DDDT) Lingkungan Hidup di kawasan kawasan Pulau Laut. Sehingga sangat berisiko bila dilakukan pertambangan.

Favehotel Banjarmasin

Dipaparkannya, daya tampung dan daya dukung air di Pulau Laut hanya 51,53 persen. Persentase tersebut masuk kategori rendah dan membahayakan, pasalnya akan berdampak kawasan tersebut krisis air. “Persentasenya lebih dari separo atau 50 persen. Ini rawan terjadinya krisis air,” terang Karta.

Karta menyebut, jika tetap dipaksakan ada penambangan, maka berpotensi merusak daya resap air, sumber daya air, dan merusak komposisi tanah. “Ini sudah kami teliti sejak lama. Silahkan majelis hakim menilai,” ujarnya.

Dia menambahkan, ketika tetap dilakukan pertambangan secara masif, dampaknya juga air akan terkontaminasi oleh logam berat, sehingga tidak bisa dipakai lagi untuk kepentingan lain. “Ini yang paling membahayakan,” tukasnya.

Kepada dirinya, kuasa hukum penggugat, Yusril Ihza Mahendra sempat mempertanyakan apa dampak yang ditimbulkan apabila hutan Pulau Laut tak ditambang dan dijadikan areal perkebunan kelapa sawit? Karta menjawab dampak terhadap lingkungan dari sawit juga ada, namun jauh lebih aman jika dibandingkan dengan kegiatan pertambangan.

“Kelapa sawit menyerap air untuk dirinya, sedangkan pada eksplorasi batubara, air terbuang hilang. Kalau pun dilakukan penutupan permukaan lahan atau reboisasi, jangka waktu pemulihan jauh lebih panjang eks tambang,” jelasnya.

Sementara, Kuasa Hukum Pemprov Kalsel, Andi M Asrun menerangkan, dihadirkannya saksi ahli dari peneliti lingkungan berkorelasi dengan saksi ahli dari Kementarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dihadirkan penggugat pekan lalu. “Kesimpulannya satu, DDDT di Pulau laut sangat rendah, dan tak mungkin dilakukan pertambangan. Ini yang juga disampaikan saksi ahli Esther lalu,” kata Asrun.

Ditegaskan Asrun, keterangan saksi ahli yang mereka hadirkan kemarin murni dari hasil penelitian, bukan karena mem-backup kepentingan siapapun, termasuk gubernur. “Penelitiannya sudah jauh hari, sejak tahun 2013 lalu. Jadi ini murni penelitian,” tegasnya.

Di sisi lain, kuasa hukum penggugat, Yusril Ihza Mahendra menyayangkan saksi ahli yang dihadirkan pihak tergugat bertolak belakang dengan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang sudah dikeluarkan. “Apabila hanya satu ahli saja yang menolak, itu tidak bisa menggugurkan pendapat yang telah dituangkan dalam dokumen amdal, saya pikir ahli tersebut tidak menerangkan apa-apa,” tutur Yusril.

Sebelum sidang, ratusan warga dari sejumlah lembaga sosial masyarakat di Kotabaru dan Banjarmasin, menyerahkan 11 ribu dukungan (fotokopi KTP) dan tanda tangan kepada tim kuasa hukum gubernur. Dukungan tersebut, sebagai pernyataan sikap warga Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru yang menolak tambang.

Proses penyerahan dilakukan perwakilan warga Pulaulaut, Sugiannor dan Hardiyandi kepada Andi M Asrun. Ada delapan box bukti dukungan mulai dari dukungan KTP dan tanda tangan yang sudah dibubuhkan. Bahkan penyataan warga ini ada yang sudah didaftarkan di notaris Kotabaru.

“Kami sampaikan bukti ini 11.000 tanda tangan, dan bukti Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang disampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai langkah nyata menjawab pernyataan Yusril Izha Mahendra yang mempertanyakan warga Pulau laut mana yang menolak tambang,” tegas Hariyandi.

Dia mengatakan, Yusril melecehkan perjuangan warga Pulau Laut yang melakukan penolakan tambang. “Kami sudah menolak tambang di Pulau Laut sejak tahun 2000 silam. Kami datang ke sini jangan dikatakan menghayal, jangan dikatakan mengada-ada. Kami tahu pulau kami, itu tanah banyu kami,” tegasnya. (mof/ay/ran)

 

BANJARMASIN – Setelah Jumat pekan lalu pihak penggugat (PT Sebuku Group) mendatangkan dua saksi ahli dari kemeterian, kemarin giliran tergugat (Pemprov Kalsel) menghadirkan saksi ahli pada sidang lanjutan di PTUN Banjarmasin.

Kali ini Pemprov menghadirkan saksi ahli, mantan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Karta Sirang. Dia adalah mantan anggota tim tata ruang dan tim raperda di Kalsel. Karta menjabarkan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan batubara di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru.

Berdasarkan hasil penelitian timnya pada tahun 2013-2015 lalu, areal pertambangan batubara yang dimiliki grup Sebuku, berada di zona rendah daya dukung daya tampung (DDDT) Lingkungan Hidup di kawasan kawasan Pulau Laut. Sehingga sangat berisiko bila dilakukan pertambangan.

Favehotel Banjarmasin

Dipaparkannya, daya tampung dan daya dukung air di Pulau Laut hanya 51,53 persen. Persentase tersebut masuk kategori rendah dan membahayakan, pasalnya akan berdampak kawasan tersebut krisis air. “Persentasenya lebih dari separo atau 50 persen. Ini rawan terjadinya krisis air,” terang Karta.

Karta menyebut, jika tetap dipaksakan ada penambangan, maka berpotensi merusak daya resap air, sumber daya air, dan merusak komposisi tanah. “Ini sudah kami teliti sejak lama. Silahkan majelis hakim menilai,” ujarnya.

Dia menambahkan, ketika tetap dilakukan pertambangan secara masif, dampaknya juga air akan terkontaminasi oleh logam berat, sehingga tidak bisa dipakai lagi untuk kepentingan lain. “Ini yang paling membahayakan,” tukasnya.

Kepada dirinya, kuasa hukum penggugat, Yusril Ihza Mahendra sempat mempertanyakan apa dampak yang ditimbulkan apabila hutan Pulau Laut tak ditambang dan dijadikan areal perkebunan kelapa sawit? Karta menjawab dampak terhadap lingkungan dari sawit juga ada, namun jauh lebih aman jika dibandingkan dengan kegiatan pertambangan.

“Kelapa sawit menyerap air untuk dirinya, sedangkan pada eksplorasi batubara, air terbuang hilang. Kalau pun dilakukan penutupan permukaan lahan atau reboisasi, jangka waktu pemulihan jauh lebih panjang eks tambang,” jelasnya.

Sementara, Kuasa Hukum Pemprov Kalsel, Andi M Asrun menerangkan, dihadirkannya saksi ahli dari peneliti lingkungan berkorelasi dengan saksi ahli dari Kementarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dihadirkan penggugat pekan lalu. “Kesimpulannya satu, DDDT di Pulau laut sangat rendah, dan tak mungkin dilakukan pertambangan. Ini yang juga disampaikan saksi ahli Esther lalu,” kata Asrun.

Ditegaskan Asrun, keterangan saksi ahli yang mereka hadirkan kemarin murni dari hasil penelitian, bukan karena mem-backup kepentingan siapapun, termasuk gubernur. “Penelitiannya sudah jauh hari, sejak tahun 2013 lalu. Jadi ini murni penelitian,” tegasnya.

Di sisi lain, kuasa hukum penggugat, Yusril Ihza Mahendra menyayangkan saksi ahli yang dihadirkan pihak tergugat bertolak belakang dengan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang sudah dikeluarkan. “Apabila hanya satu ahli saja yang menolak, itu tidak bisa menggugurkan pendapat yang telah dituangkan dalam dokumen amdal, saya pikir ahli tersebut tidak menerangkan apa-apa,” tutur Yusril.

Sebelum sidang, ratusan warga dari sejumlah lembaga sosial masyarakat di Kotabaru dan Banjarmasin, menyerahkan 11 ribu dukungan (fotokopi KTP) dan tanda tangan kepada tim kuasa hukum gubernur. Dukungan tersebut, sebagai pernyataan sikap warga Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru yang menolak tambang.

Proses penyerahan dilakukan perwakilan warga Pulaulaut, Sugiannor dan Hardiyandi kepada Andi M Asrun. Ada delapan box bukti dukungan mulai dari dukungan KTP dan tanda tangan yang sudah dibubuhkan. Bahkan penyataan warga ini ada yang sudah didaftarkan di notaris Kotabaru.

“Kami sampaikan bukti ini 11.000 tanda tangan, dan bukti Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang disampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai langkah nyata menjawab pernyataan Yusril Izha Mahendra yang mempertanyakan warga Pulau laut mana yang menolak tambang,” tegas Hariyandi.

Dia mengatakan, Yusril melecehkan perjuangan warga Pulau Laut yang melakukan penolakan tambang. “Kami sudah menolak tambang di Pulau Laut sejak tahun 2000 silam. Kami datang ke sini jangan dikatakan menghayal, jangan dikatakan mengada-ada. Kami tahu pulau kami, itu tanah banyu kami,” tegasnya. (mof/ay/ran)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/