alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Thursday, 7 July 2022

Balangan Tuan Rumah Rakorda LPSE se Kalsel

PARINGIN – Pemerintah Kabupaten Balangan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) se – Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan belum lama tadi.

Rakorda kali ini merupakan gelaran yang ke-11 dengan mengangkat tema Tantangan LPSE Dalam Menyongsong Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Balangan, Tafiqurrahman menuturkan, dalam Rakorda yang dihadiri seluruh LPSE Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan ini, ada beberapa materi yang disampaikan.

Di antara materi yang dipaparkan tersebut, kata dia, yaitu tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Serta Tantangan LPSE Terhadap Penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disampaikan oleh Dodi Wahyugi, selaku Kepala Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi.

“Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai strategi percepatan standardisasi LPSE: 2014,” tuturnya.

Ditambahkan Ufiq, salah satu saran yang ingin diraih dalam rapat ini adalah, agar LPSE sebagai penyelenggara layanan pengelolaan teknologi informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat mendukung UKPBJ yang diarahkan menjadi CoE (Center of Excellence) atau Pusat Keunggulan PBJ.

“Dalam Perpres baru ada perubahan istilah ULP menjadi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa),” terangnya.

Menurut Gubernur Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Gusti Yanuar Noor Ripai, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sesuai dengan visi pemerintah, yaitu untuk belanja negara yang transparan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

“Selain itu, dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini proses pengadaan bisa menjadi lebih cepat,” ungkapnya.

Diungkapkannya, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 juga tentu membawa suasana baru dalam dunia pengadaan, serta pada proses pengadaan secara elektronik melalui SPSE.

Sementara itu, Bupati Balangan Ansharuddin mengucapkan selamat datang bagi seluruh peserta Rakorda se Kalsel di Bumi Sanggam.

“Semoga Rakorda ini bisa menjadi sarana ruang untuk saling berbagi dalam saru tujuan membangun banua yang lebih maju,” imbuhnya.

Hasil Rakorda sendiri secara umun mengamanatkan, untuk mencapai 17 standar LPSE perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama melalui berbagi pengalaman untuk saling melengkapi. (why)

PARINGIN – Pemerintah Kabupaten Balangan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) se – Kalimantan Selatan, yang dilaksanakan belum lama tadi.

Rakorda kali ini merupakan gelaran yang ke-11 dengan mengangkat tema Tantangan LPSE Dalam Menyongsong Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdakab Balangan, Tafiqurrahman menuturkan, dalam Rakorda yang dihadiri seluruh LPSE Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan ini, ada beberapa materi yang disampaikan.

Di antara materi yang dipaparkan tersebut, kata dia, yaitu tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia Serta Tantangan LPSE Terhadap Penerapan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disampaikan oleh Dodi Wahyugi, selaku Kepala Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi.

“Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai strategi percepatan standardisasi LPSE: 2014,” tuturnya.

Ditambahkan Ufiq, salah satu saran yang ingin diraih dalam rapat ini adalah, agar LPSE sebagai penyelenggara layanan pengelolaan teknologi informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat mendukung UKPBJ yang diarahkan menjadi CoE (Center of Excellence) atau Pusat Keunggulan PBJ.

“Dalam Perpres baru ada perubahan istilah ULP menjadi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa),” terangnya.

Menurut Gubernur Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Gusti Yanuar Noor Ripai, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sesuai dengan visi pemerintah, yaitu untuk belanja negara yang transparan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

“Selain itu, dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini proses pengadaan bisa menjadi lebih cepat,” ungkapnya.

Diungkapkannya, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 juga tentu membawa suasana baru dalam dunia pengadaan, serta pada proses pengadaan secara elektronik melalui SPSE.

Sementara itu, Bupati Balangan Ansharuddin mengucapkan selamat datang bagi seluruh peserta Rakorda se Kalsel di Bumi Sanggam.

“Semoga Rakorda ini bisa menjadi sarana ruang untuk saling berbagi dalam saru tujuan membangun banua yang lebih maju,” imbuhnya.

Hasil Rakorda sendiri secara umun mengamanatkan, untuk mencapai 17 standar LPSE perlu meningkatkan koordinasi dan kerja sama melalui berbagi pengalaman untuk saling melengkapi. (why)

Most Read

Artikel Terbaru

/