alexametrics
27.1 C
Banjarmasin
Sunday, 14 August 2022

Setdako Kaget, Wahana Bermain Mitra Plaza Punya HGB Sendiri

BANJARMASIN – Siring Sungai Baru masih terputus. Persis dekat Jembatan Antasari, oleh wahana bermain anak-anak di Mitra Plaza. Bangunan tua itu sudah lama diincar pemko untuk dibongkar.

Menyusul permukiman warga di bantaran sungai beserta rumah lantingnya berhasil digusur beberapa tahun lalu. Namun, yang terjadi malah sebaliknya.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin, Hamdi mengaku kaget setelah melihat sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) wahana bermain tersebut.

“Jelas kaget! Semua mengira bangunan di atas bantaran Sungai Martapura itu tak mungkin memiliki sertifikat. Ternyata memang benar-benar ada,” ungkapnya, kemarin (20/3).

Hamdi melihat alas hak itu dari rapat terakhir bersama Bagian Aset pemko, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta perwakilan Mitra, belum lama ini. Dimana sejumlah dokumen kerjasama antar kedua belah pihak dibuka.

Tertera dengan jelas, HGB itu masih berlaku sampai 2024. “Artinya terbit pada tahun 2004 silam. Sebab lazimnya HGB punya masa berlaku selama 20 tahun,” tukasnya.

Ini berbeda sekali dengan HGB bangunan utama, Mitra Plaza. Yang masa HGB-nya bakal kedaluwarsa pada pengujung tahun ini. Mitra sudah mengajukan permohonan perpanjangan, tapi pemko masih menimbang. Apakah menyetujui atau menolaknya.

“Itulah yang luput dari prediksi. Awalnya kami mengira alas hak antara Mitra Plaza dan wahana bermain ini menyatu. Ternyata terpisah,” ujarnya.

Bagaimana HGB itu akhirnya bisa diterbitkan, Hamdi mengaku tak tahu. Apalagi sebagian bangunan wahana bermain ini berdiri di atas sungai. “Itu urusan instansi lain,” tegasnya.

Lantas, apa yang diperbuat pemko? Menurut Hamdi, ada dua pilihan. Pertama, menyediakan anggaran untuk membebaskannya. Yang dirasa sulit karena tak alokasinya tak ada.

Kedua, menunggu hingga masa berlaku HGB itu habis. “Yang artinya harus bersabar enam tahun lagi. Kalau mau cepat, harus beli dong,” tukasnya.

Pilihan manapun yang dipilih pemko, diakui Hamdi, sama saja sulitnya. “Makanya saya coba kontak Bakeuda (Badan Keuangan dan Aset Daerah). Masalah ini butuh rapat lanjutan,” pungkasnya. (fud/at/nur)

BANJARMASIN – Siring Sungai Baru masih terputus. Persis dekat Jembatan Antasari, oleh wahana bermain anak-anak di Mitra Plaza. Bangunan tua itu sudah lama diincar pemko untuk dibongkar.

Menyusul permukiman warga di bantaran sungai beserta rumah lantingnya berhasil digusur beberapa tahun lalu. Namun, yang terjadi malah sebaliknya.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin, Hamdi mengaku kaget setelah melihat sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) wahana bermain tersebut.

“Jelas kaget! Semua mengira bangunan di atas bantaran Sungai Martapura itu tak mungkin memiliki sertifikat. Ternyata memang benar-benar ada,” ungkapnya, kemarin (20/3).

Hamdi melihat alas hak itu dari rapat terakhir bersama Bagian Aset pemko, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta perwakilan Mitra, belum lama ini. Dimana sejumlah dokumen kerjasama antar kedua belah pihak dibuka.

Tertera dengan jelas, HGB itu masih berlaku sampai 2024. “Artinya terbit pada tahun 2004 silam. Sebab lazimnya HGB punya masa berlaku selama 20 tahun,” tukasnya.

Ini berbeda sekali dengan HGB bangunan utama, Mitra Plaza. Yang masa HGB-nya bakal kedaluwarsa pada pengujung tahun ini. Mitra sudah mengajukan permohonan perpanjangan, tapi pemko masih menimbang. Apakah menyetujui atau menolaknya.

“Itulah yang luput dari prediksi. Awalnya kami mengira alas hak antara Mitra Plaza dan wahana bermain ini menyatu. Ternyata terpisah,” ujarnya.

Bagaimana HGB itu akhirnya bisa diterbitkan, Hamdi mengaku tak tahu. Apalagi sebagian bangunan wahana bermain ini berdiri di atas sungai. “Itu urusan instansi lain,” tegasnya.

Lantas, apa yang diperbuat pemko? Menurut Hamdi, ada dua pilihan. Pertama, menyediakan anggaran untuk membebaskannya. Yang dirasa sulit karena tak alokasinya tak ada.

Kedua, menunggu hingga masa berlaku HGB itu habis. “Yang artinya harus bersabar enam tahun lagi. Kalau mau cepat, harus beli dong,” tukasnya.

Pilihan manapun yang dipilih pemko, diakui Hamdi, sama saja sulitnya. “Makanya saya coba kontak Bakeuda (Badan Keuangan dan Aset Daerah). Masalah ini butuh rapat lanjutan,” pungkasnya. (fud/at/nur)

Most Read

Artikel Terbaru

/