alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Thursday, 18 August 2022

ADUH !!! Banjarmasin Kebanjiran Miras Kiriman Tetangga

 

BANJARMASIN – Apa kabar Perda Miras? Regulasi pengatur peredaran minuman beralkohol di Banjarmasin itu hingga kini tak jelas. Belum beres satu masalah, malah muncul lagi problem baru.

Kemarin (20/3) di Balai Kota, pemko, Polresta Banjarmasin dan BNN berembuk. “Kita buka-bukaan saja lah. Di kota ini banyak yang jualan miras ilegal. Dari yang pakai gerobak sampai dari meja bar,” ungkap Wakil Walikota Banjarmasin, Hermansyah.

Dan yang membuat Hermansyah geram, miras-miras itu statusnya boleh dikata “setengah legal”. Maksudnya, retribusinya telah dibayarkan. Tapi bukan kepada Banjarmasin. Melainkan untuk dinikmati oleh provinsi tetangga.

“Miras-miras yang beredar ini masuk dari Kalteng dan Kaltim. Kan lucu! Dijual untuk masyarakat Banjarmasin, tapi retribusinya tidak masuk kemari,” imbuhnya.

Tanpa retribusi, sambung Hermansyah, pemko tak mendapat pemasukan yang bisa dialihkan untuk membiayai operasi penertiban miras ilegal. “Walaupun sebenarnya razia tidak efektif. Malam ini kami razia, malam besok mereka jualan lagi,” tukasnya.

Kembali pada pertanyaan utama, kapan Perda Miras mulai diterapkan? Sejak disahkan, Perda No 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol terus menuai kontroversi yang tak ada habisnya.

Perda ini dinilai mematok syarat terlampau ketat. Jika dibandingkan dengan perda lama yang telah direvisinya. Yakni Perda No 27 Tahun 2010 yang dinilai lebih longgar dan realistis.

Misal, tempat perdagangan miras kini harus berjarak satu kilometer dari masjid atau sekolah. Apakah pemegang SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) itu hotel berbintang atau restoran.

“Masalahnya ini Banjarmasin, di mana-mana ada masjid. Sebut saja Hotel Aria Barito. Yang berjarak hanya beberapa ratus meter dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin,” tukasnya.

Tak ayal, pengaturan soal jarak inilah yang masih diperdebatkan. “Saya paham, miras harus diatur, tidak dilarang. Saya juga tak ingin pemko disebut menghambat iklim investasi,” jelasnya.

Disebutkan Hermansyah, dari 20 diskotek, hotel dan restoran yang SIUP-MB-nya telah kedaluwarsa, 17 diantaranya telah mengajukan permohonan izin baru. Namun, pemko masih mikir-mikir untuk memperpanjangnya. (fud/at/nur)

 

 

BANJARMASIN – Apa kabar Perda Miras? Regulasi pengatur peredaran minuman beralkohol di Banjarmasin itu hingga kini tak jelas. Belum beres satu masalah, malah muncul lagi problem baru.

Kemarin (20/3) di Balai Kota, pemko, Polresta Banjarmasin dan BNN berembuk. “Kita buka-bukaan saja lah. Di kota ini banyak yang jualan miras ilegal. Dari yang pakai gerobak sampai dari meja bar,” ungkap Wakil Walikota Banjarmasin, Hermansyah.

Dan yang membuat Hermansyah geram, miras-miras itu statusnya boleh dikata “setengah legal”. Maksudnya, retribusinya telah dibayarkan. Tapi bukan kepada Banjarmasin. Melainkan untuk dinikmati oleh provinsi tetangga.

“Miras-miras yang beredar ini masuk dari Kalteng dan Kaltim. Kan lucu! Dijual untuk masyarakat Banjarmasin, tapi retribusinya tidak masuk kemari,” imbuhnya.

Tanpa retribusi, sambung Hermansyah, pemko tak mendapat pemasukan yang bisa dialihkan untuk membiayai operasi penertiban miras ilegal. “Walaupun sebenarnya razia tidak efektif. Malam ini kami razia, malam besok mereka jualan lagi,” tukasnya.

Kembali pada pertanyaan utama, kapan Perda Miras mulai diterapkan? Sejak disahkan, Perda No 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol terus menuai kontroversi yang tak ada habisnya.

Perda ini dinilai mematok syarat terlampau ketat. Jika dibandingkan dengan perda lama yang telah direvisinya. Yakni Perda No 27 Tahun 2010 yang dinilai lebih longgar dan realistis.

Misal, tempat perdagangan miras kini harus berjarak satu kilometer dari masjid atau sekolah. Apakah pemegang SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) itu hotel berbintang atau restoran.

“Masalahnya ini Banjarmasin, di mana-mana ada masjid. Sebut saja Hotel Aria Barito. Yang berjarak hanya beberapa ratus meter dengan Masjid Raya Sabilal Muhtadin,” tukasnya.

Tak ayal, pengaturan soal jarak inilah yang masih diperdebatkan. “Saya paham, miras harus diatur, tidak dilarang. Saya juga tak ingin pemko disebut menghambat iklim investasi,” jelasnya.

Disebutkan Hermansyah, dari 20 diskotek, hotel dan restoran yang SIUP-MB-nya telah kedaluwarsa, 17 diantaranya telah mengajukan permohonan izin baru. Namun, pemko masih mikir-mikir untuk memperpanjangnya. (fud/at/nur)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/