alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Sunday, 26 June 2022

Kajari Tanbu Siap Menjadi Mitra Kepala Desa

BATULICIN – Kajari Tanbu Tjakra Suyana Eka Putera mengatakan kesepakatan antar Kejari Tanbu dan kepala desa terkait penanganan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara didasari pada MoU antara Kementerian Desa dengan Jaksa Agung.

“Setelah MoU ini dilakukan, maka secara resmi kami sudah menjadi mitra kepala desa dalam bekerja,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan MoU.

Lanjutnya, sebagaimana instruksi kejagung, kejaksaan berkewajiban mengawal  pembangunan dan mengamankan jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Favehotel Banjarmasin

“Kejaksaan tidak hanya mengawal pembangunan, namun harus mengawal jalannya pemerintahan, baik di pemerintahan desa maupun pemerintahan kabupaten,” jelasnya.

Dia mengharapkan melalui MoU ini, tidak ada  kejadian dan permasalahan yang membuat kabupaten ini tercoreng akibat permasalahan hukum.

“Misalnya ada konflik dengan masyarakat atau pihak yang mengusik dalam proses pembangunan itu, maka kepala desa berhak minta bantuan kepada kepolisian,” katanya.

Menurutnya, peran Kejari Tanbu akan menyiapkan segala  administrasi yang dapat menjamin rasa aman sehingga proses pembangunan bisa berjalan dengan lancar. (kry/ij/ram)

BATULICIN – Kajari Tanbu Tjakra Suyana Eka Putera mengatakan kesepakatan antar Kejari Tanbu dan kepala desa terkait penanganan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara didasari pada MoU antara Kementerian Desa dengan Jaksa Agung.

“Setelah MoU ini dilakukan, maka secara resmi kami sudah menjadi mitra kepala desa dalam bekerja,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan MoU.

Lanjutnya, sebagaimana instruksi kejagung, kejaksaan berkewajiban mengawal  pembangunan dan mengamankan jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Favehotel Banjarmasin

“Kejaksaan tidak hanya mengawal pembangunan, namun harus mengawal jalannya pemerintahan, baik di pemerintahan desa maupun pemerintahan kabupaten,” jelasnya.

Dia mengharapkan melalui MoU ini, tidak ada  kejadian dan permasalahan yang membuat kabupaten ini tercoreng akibat permasalahan hukum.

“Misalnya ada konflik dengan masyarakat atau pihak yang mengusik dalam proses pembangunan itu, maka kepala desa berhak minta bantuan kepada kepolisian,” katanya.

Menurutnya, peran Kejari Tanbu akan menyiapkan segala  administrasi yang dapat menjamin rasa aman sehingga proses pembangunan bisa berjalan dengan lancar. (kry/ij/ram)

Most Read

Artikel Terbaru

/