alexametrics
26.1 C
Banjarmasin
Monday, 4 July 2022

Akhirnya Tenda Biru Dibongkar, Proyek Bandara Dilanjutkan

BANJARBARU – Usai sudah perjuangan Muhammad bin Abdurraup untuk terus menguasai lahan seluas 7,9 hektare yang masuk dalam kawasan proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor. Aparat gabungan, Kamis (25/1) kemarin memaksa dia bersama lima orang rekannya meninggalkan tanah yang diklaimnya.

Tak kurang dari TNI AD, TN AU, kepolisian dan Satpol PP Banjarbaru yang turun membongkar gubuk yang biasa disebut tenda biru, tempat mereka menjaga lahan kini telah rata dengan tanah.

Proses penertiban lahan area proyek yang diduduki Muhammad Bin Abdurraup sempat berjalan alot. Sebab, saat dilakukan diskusi mereka tak mau meninggalkan lokasi.

Favehotel Banjarmasin

“Meski tidak ada kesepakatan, mereka bisa kami keluarkan dan diantar ke rumahnya masing-masing tanpa ada kekerasan,” kata General Manager Bandara Syamsudin Noor, Wahyudi.

Dia mengungkapkan, penertiban secara paksa terpaksa mereka lakukan. Sebab, usaha secara kekeluargaan untuk meminta warga meninggalkan lahan selalu menemui jalan buntu.

“Kalau mereka tetap di sana proyek akan terhambat, karena lahan yang mereka kuasai merupakan lokasi untuk pembangunan fasilitas pendukung bandara, seperti kargo,” ungkapnya.

Sebelum melakukan penertiban secara paksa, manajemen Bandara Syamsudin Noor telah berkoordinasi dengan berbagai pihak secara maraton. “Setelah mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder, akhirnya hari ini (kemarin) kami lakukan penertiban. Sekarang, tidak ada lagi barang mereka yang tersisa,” ujar Wahyudi.

Kalaupun keluarga Muhammad bin Abdurraup tidak terima diusir dari lahan yang selama ini dikuasainya, Wahyudi mempersilakan untuk menempuh jalur hukum. “Kami akan mengikuti peraturan, kalau memang putusan pengadilan meminta kami untuk membayar maka akan kami bayar,” katanya.

Dia yakin selama ini Angkasa Pura I sudah melakukan pembayaran ganti rugi lahan sesuai dengan hukum dan berdasarkan data kepemilikan yang telah diinventarisasi oleh panitia pengadaan tanah (P2T) Kota Banjarbaru. “Sebagian ada yang tunai, sebagian lagi dititipkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui mekanisme konsinyasi,” ungkapnya.

Dia berharap, setelah tidak ada lagi permasalahan lahan pihak pelaksana proyek bisa lebih cepat melakukan pembangunan. “Jangan ada lagi alasan, pekerjaan molor lantaran ada penguasaan lahan,” harapnya.

Kuasa hukum Muhammad bin Abdurraup, Husrani mengatakan pembongkaran paksa tenda biru oleh pihak pengembang Bandara Syamsudin Noor sudah melabrak rasa kemanusiaan. “Walaupun sudah dibongkar, kami tetap tak sepakat. Hanya demi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) pihak pengembang sudah mengabaikan hak klien saya,” tegasnya.

Ia juga menyayangkan langkah pihak pengembang yang sudah melibatkan jajaran TNI AD, TNI AU, kepolisian serta Satpol PP Kota Banjarbaru. “Apa benar cara yang mereka lakukan ini,” ucap Husrani sangsi. (ris/dom/ay/ran)

BANJARBARU – Usai sudah perjuangan Muhammad bin Abdurraup untuk terus menguasai lahan seluas 7,9 hektare yang masuk dalam kawasan proyek pengembangan Bandara Syamsudin Noor. Aparat gabungan, Kamis (25/1) kemarin memaksa dia bersama lima orang rekannya meninggalkan tanah yang diklaimnya.

Tak kurang dari TNI AD, TN AU, kepolisian dan Satpol PP Banjarbaru yang turun membongkar gubuk yang biasa disebut tenda biru, tempat mereka menjaga lahan kini telah rata dengan tanah.

Proses penertiban lahan area proyek yang diduduki Muhammad Bin Abdurraup sempat berjalan alot. Sebab, saat dilakukan diskusi mereka tak mau meninggalkan lokasi.

Favehotel Banjarmasin

“Meski tidak ada kesepakatan, mereka bisa kami keluarkan dan diantar ke rumahnya masing-masing tanpa ada kekerasan,” kata General Manager Bandara Syamsudin Noor, Wahyudi.

Dia mengungkapkan, penertiban secara paksa terpaksa mereka lakukan. Sebab, usaha secara kekeluargaan untuk meminta warga meninggalkan lahan selalu menemui jalan buntu.

“Kalau mereka tetap di sana proyek akan terhambat, karena lahan yang mereka kuasai merupakan lokasi untuk pembangunan fasilitas pendukung bandara, seperti kargo,” ungkapnya.

Sebelum melakukan penertiban secara paksa, manajemen Bandara Syamsudin Noor telah berkoordinasi dengan berbagai pihak secara maraton. “Setelah mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder, akhirnya hari ini (kemarin) kami lakukan penertiban. Sekarang, tidak ada lagi barang mereka yang tersisa,” ujar Wahyudi.

Kalaupun keluarga Muhammad bin Abdurraup tidak terima diusir dari lahan yang selama ini dikuasainya, Wahyudi mempersilakan untuk menempuh jalur hukum. “Kami akan mengikuti peraturan, kalau memang putusan pengadilan meminta kami untuk membayar maka akan kami bayar,” katanya.

Dia yakin selama ini Angkasa Pura I sudah melakukan pembayaran ganti rugi lahan sesuai dengan hukum dan berdasarkan data kepemilikan yang telah diinventarisasi oleh panitia pengadaan tanah (P2T) Kota Banjarbaru. “Sebagian ada yang tunai, sebagian lagi dititipkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru melalui mekanisme konsinyasi,” ungkapnya.

Dia berharap, setelah tidak ada lagi permasalahan lahan pihak pelaksana proyek bisa lebih cepat melakukan pembangunan. “Jangan ada lagi alasan, pekerjaan molor lantaran ada penguasaan lahan,” harapnya.

Kuasa hukum Muhammad bin Abdurraup, Husrani mengatakan pembongkaran paksa tenda biru oleh pihak pengembang Bandara Syamsudin Noor sudah melabrak rasa kemanusiaan. “Walaupun sudah dibongkar, kami tetap tak sepakat. Hanya demi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) pihak pengembang sudah mengabaikan hak klien saya,” tegasnya.

Ia juga menyayangkan langkah pihak pengembang yang sudah melibatkan jajaran TNI AD, TNI AU, kepolisian serta Satpol PP Kota Banjarbaru. “Apa benar cara yang mereka lakukan ini,” ucap Husrani sangsi. (ris/dom/ay/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/