alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Saturday, 2 July 2022

Kejati Tak Jadi tetapkan Tersangka Kasus Perjalanan Fiktif DPRD Kalsel

BANJARMASIN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel tak jadi menetapkan tersangka dalam kasus perjalanan dinas fiktif DPRD Kalsel. Meski telah menjanjikannya akan diumumkan pekan ini, Kejati menundanya dengan alasan masih akan berkoordinasi lagi dengan Kejaksaan Agung.

Kepala Kejati Kalsel, Abdul Muni, kepada awak media mengungkapkan hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi setelah pihaknya mendapat supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu. “Akan kami ekspose dulu di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Jadi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” tutur Muni kemarin.

Menurut Muni dalam kasus ini, untuk calon tersangka memang banyak. “Akan dipadukan dulu dengan hasil KPK. Baru ditetapkan,” ucapnya.

Favehotel Banjarmasin

Hal ini jelas mengecewakan pasalnya Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) Kejati Kalsel Munaji dengan yakin telah berjanji akan membeberkan nama tersangka kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif anggota DRPD Kalsel pekan ini.

Dituturkan kMunaji, selama ini pemeriksaan saksi dan alat bukti sudah cukup, begitu pula saksi ahli yang diminta pihak KPK juga sudah terpenuhi. “Calon tersangkanya sudah ada, yang jelas yang bertanggungjawab dalam keuangan terutama pembuat peraturan gubernur,” ucap Munaji ketika itu.

Diterangkannya, dari sekian banyak perjalanan dinas Anggota DPRD Kalsel, ada sebanyak 23 perjalanan anggota dewan yang fiktif, disitulah muara penyidik dalam melakukan penyidikan untuk mencari siapa yang harus mempertanggungjawabkannya.

Ketika kasus ini mencuat. Tak sedikit para Anggota DPRD Kalsel diperiksa pihak kejaksaan tinggi. Uang yang sudah dikembalikan sekitar Rp5 miliar. “Uang itu merupakan kelebihan dari perjalanan dinas, dan itu pun ada yang hanya sebagian saja mengembalikan,” ujar Munaji.

Pengamat Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Mohammad Effendy menilai Kejati Kalsel harusnya perlu cepat mengungkap kasus ini. Pasalnya, masyarakat sejak lama menunggu hasil dari kasus ini.

Dia menilai, seperti ada pergeseran kasus ini, kasus yang semula soal perjalanan dinas fiktif, malah mencuat kembali ke peraturan gubernur yang berbeda persepsi dengan Kementerian Keuangan. “Masyarakat menunggu. Kasus mana yang menjadi persoalan. Apakah perjalanan dinas fiktif atau soal beda penafsiran Pergub,” ujarnya.

Menyegarkan ingatan pembaca, kasus ini menyeret 55 anggota DPRD Kalsel periode 2014-2019, ada yang diduga memalsukan perjalanan dinas. Penelusuran Radar Banjarmasin dari kasus perjalanan fiktif ini juga menemukan ada beberapa anggota dewan yang mengaku tak berangkat tapi mengaku berangkat. Parahnya, mereka mengambil uang perjalanan dinas tersebut.

Meski demikian, kasus awal ini seakan hilang karena temuan baru soal beda penafsiran antara Pergub dan Permendagri soal status nilai perjalanan dinas anggota DPRD Kalsel. Mengacu pada Pergub Nomor 093 Tahun 2014 yang mengatur perjalanan dinas anggota DPRD itu setara dengan pejabat eselon I.

Padahal, surat edaran dari Kementerian Keuangan menyatakan anggota DPRD hanya setara dengan pejabat eselon II.Karena kesalahan ini, beberapa anggota DPRD mengembalikan selisih uang. Gubernur Kalsel Rudy Ariffin sendiri sempat diperiksa oleh Kejati Kalsel terkait hal ini. Total, sejak awal kasus, kejati telah memeriksa 123 orang. (mof/ay/ran/ema)

BANJARMASIN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel tak jadi menetapkan tersangka dalam kasus perjalanan dinas fiktif DPRD Kalsel. Meski telah menjanjikannya akan diumumkan pekan ini, Kejati menundanya dengan alasan masih akan berkoordinasi lagi dengan Kejaksaan Agung.

Kepala Kejati Kalsel, Abdul Muni, kepada awak media mengungkapkan hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi setelah pihaknya mendapat supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu. “Akan kami ekspose dulu di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Jadi belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka,” tutur Muni kemarin.

Menurut Muni dalam kasus ini, untuk calon tersangka memang banyak. “Akan dipadukan dulu dengan hasil KPK. Baru ditetapkan,” ucapnya.

Favehotel Banjarmasin

Hal ini jelas mengecewakan pasalnya Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) Kejati Kalsel Munaji dengan yakin telah berjanji akan membeberkan nama tersangka kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif anggota DRPD Kalsel pekan ini.

Dituturkan kMunaji, selama ini pemeriksaan saksi dan alat bukti sudah cukup, begitu pula saksi ahli yang diminta pihak KPK juga sudah terpenuhi. “Calon tersangkanya sudah ada, yang jelas yang bertanggungjawab dalam keuangan terutama pembuat peraturan gubernur,” ucap Munaji ketika itu.

Diterangkannya, dari sekian banyak perjalanan dinas Anggota DPRD Kalsel, ada sebanyak 23 perjalanan anggota dewan yang fiktif, disitulah muara penyidik dalam melakukan penyidikan untuk mencari siapa yang harus mempertanggungjawabkannya.

Ketika kasus ini mencuat. Tak sedikit para Anggota DPRD Kalsel diperiksa pihak kejaksaan tinggi. Uang yang sudah dikembalikan sekitar Rp5 miliar. “Uang itu merupakan kelebihan dari perjalanan dinas, dan itu pun ada yang hanya sebagian saja mengembalikan,” ujar Munaji.

Pengamat Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Mohammad Effendy menilai Kejati Kalsel harusnya perlu cepat mengungkap kasus ini. Pasalnya, masyarakat sejak lama menunggu hasil dari kasus ini.

Dia menilai, seperti ada pergeseran kasus ini, kasus yang semula soal perjalanan dinas fiktif, malah mencuat kembali ke peraturan gubernur yang berbeda persepsi dengan Kementerian Keuangan. “Masyarakat menunggu. Kasus mana yang menjadi persoalan. Apakah perjalanan dinas fiktif atau soal beda penafsiran Pergub,” ujarnya.

Menyegarkan ingatan pembaca, kasus ini menyeret 55 anggota DPRD Kalsel periode 2014-2019, ada yang diduga memalsukan perjalanan dinas. Penelusuran Radar Banjarmasin dari kasus perjalanan fiktif ini juga menemukan ada beberapa anggota dewan yang mengaku tak berangkat tapi mengaku berangkat. Parahnya, mereka mengambil uang perjalanan dinas tersebut.

Meski demikian, kasus awal ini seakan hilang karena temuan baru soal beda penafsiran antara Pergub dan Permendagri soal status nilai perjalanan dinas anggota DPRD Kalsel. Mengacu pada Pergub Nomor 093 Tahun 2014 yang mengatur perjalanan dinas anggota DPRD itu setara dengan pejabat eselon I.

Padahal, surat edaran dari Kementerian Keuangan menyatakan anggota DPRD hanya setara dengan pejabat eselon II.Karena kesalahan ini, beberapa anggota DPRD mengembalikan selisih uang. Gubernur Kalsel Rudy Ariffin sendiri sempat diperiksa oleh Kejati Kalsel terkait hal ini. Total, sejak awal kasus, kejati telah memeriksa 123 orang. (mof/ay/ran/ema)

Most Read

Artikel Terbaru

/