alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Sunday, 26 June 2022

LSM Minta DPRD Bentuk Pansus

KOTABARU – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan diri mereka Laskar Banua Penyelamat Murakata menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Hulu Sungai Tengah (HST) membentuk panitia khusus (pansus) tentang izin pertambangan batubara.

Pansus ini untuk menyelidiki dan menuntut SK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM RI) untuk dicabut.

Koordinator Laskar Banua Penyelamat Murakata Taufik Rahman kepada Radar Banjarmasin mengatakan, pihaknya tetap menolak pertambangan batubara bagaimanapun bentuknya.

Favehotel Banjarmasin

“Izin Operasi Produksi PT MCM di Kabupaten HST, tidak mempunyai AMDAL. Oleh sebab itu kami menuntut DPRD HST sebagai palang pintu di Kabupaten HST, segera membentuk pansus terkait izin tambang ini,” tegasnya Rabu (17/1) kemarin.

Dia mengatakan prihatin dengan kinerja DPRD selama ini. DPRD tak ada suara. Reaksi soal SK Kementerian ESDM soal pertambangan batubara terlebih dahulu datang dari masyarakat.

“Itu yang membuat kecolongan, harusnya pemerintah daerah dan DPRD tahu lebih awal mengenai hal ini. Untuk menutupi kesalahan itu, DPRD HST bisa dengan membuat pansus,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD HST Jainuddin Bahrani mengaku sudah melakukan rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan HST. Intinya pihaknya juga menolak tambang batubara di Blok Batu Tangga Batang Ali Timur.”Masalah pembentukan Pansus Izin Tambang ini, nanti secepatnya kita bicarakan bersama dengan anggota DPRD HST lain.

Hasil rapat dengan Dinas LH, kami juga siap mengawal masalah pertambangan ini,” ujarnya.

Sebelumnya, surat edaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) menyatakan penyesuaian tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM), menjadi tahap Operasi Produksi. Meliputi tiga Kabupaten, mulai dari Tabalong, Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan luas 5.908 hektar.Surat Keputusan Menteri ESDM bernomor 441.K/30/DJB/2017 ini, berlaku sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan 25 Desember 2034 atau 17 tahun waktu kalender.(zay/ay/ran/EMA)

KOTABARU – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan diri mereka Laskar Banua Penyelamat Murakata menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Hulu Sungai Tengah (HST) membentuk panitia khusus (pansus) tentang izin pertambangan batubara.

Pansus ini untuk menyelidiki dan menuntut SK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM RI) untuk dicabut.

Koordinator Laskar Banua Penyelamat Murakata Taufik Rahman kepada Radar Banjarmasin mengatakan, pihaknya tetap menolak pertambangan batubara bagaimanapun bentuknya.

Favehotel Banjarmasin

“Izin Operasi Produksi PT MCM di Kabupaten HST, tidak mempunyai AMDAL. Oleh sebab itu kami menuntut DPRD HST sebagai palang pintu di Kabupaten HST, segera membentuk pansus terkait izin tambang ini,” tegasnya Rabu (17/1) kemarin.

Dia mengatakan prihatin dengan kinerja DPRD selama ini. DPRD tak ada suara. Reaksi soal SK Kementerian ESDM soal pertambangan batubara terlebih dahulu datang dari masyarakat.

“Itu yang membuat kecolongan, harusnya pemerintah daerah dan DPRD tahu lebih awal mengenai hal ini. Untuk menutupi kesalahan itu, DPRD HST bisa dengan membuat pansus,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD HST Jainuddin Bahrani mengaku sudah melakukan rapat dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan HST. Intinya pihaknya juga menolak tambang batubara di Blok Batu Tangga Batang Ali Timur.”Masalah pembentukan Pansus Izin Tambang ini, nanti secepatnya kita bicarakan bersama dengan anggota DPRD HST lain.

Hasil rapat dengan Dinas LH, kami juga siap mengawal masalah pertambangan ini,” ujarnya.

Sebelumnya, surat edaran dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) menyatakan penyesuaian tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM), menjadi tahap Operasi Produksi. Meliputi tiga Kabupaten, mulai dari Tabalong, Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan luas 5.908 hektar.Surat Keputusan Menteri ESDM bernomor 441.K/30/DJB/2017 ini, berlaku sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan 25 Desember 2034 atau 17 tahun waktu kalender.(zay/ay/ran/EMA)

Most Read

Artikel Terbaru

/