alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Sunday, 26 June 2022

Pembangunan Rumah Sakit Mandek, Puluhan Miliar Terancam Sia-Sia

KOTABARU – Meski sudah menelan dana puluhan miliar, proyek rumah sakit tipe B di Stagen dipastikan tidak dilanjutkan tahun ini. Tiga lokal rumah sakit yang belum selesai itu terancam rusak sebelum difungsikan.

Pekerjaan rumah sakit dari LPSE Kotabaru dikerjakan mulai tahun 2015 sampai 2017. Di awal pekerjaan dianggarkan dengan nilai Rp23,6 miliar, kemudian di tahun 2016 dilanjutkan dengan nilai Rp53,7 miliar. Terakhir di 2017 dilanjutkan dengan kontrak Rp16,9 miliar oleh PT Mutiara Indah Abadi.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Akhmad Rivai kepada Radar Banjarmasin, Jumat (13/1) tadi mengatakan, proyek senilai Rp16,9 miliar itu hanya selesai 49 persen. Kontraktor PT Mutiara Indah Abadi kata dia menemui beberapa hambatan, seperti kurang material dan kendala teknis lainnya.

Favehotel Banjarmasin

Ditambah dengan proses lelang yang lambat. Kontrak ditandatangan 22 September, berakhir 20 Desember 2017 tadi. “Kita sempat lambat lelang memang di tahun 2017 tadi.”

Meski masih jauh dari kata selesai, tapi proyek itu tidak akan dilanjutkan. Sudah tidak ada anggarannya. “Kita kan pemangkasan anggaran, 2018 ini fokus di jalan. Makanya usulan kita untuk rumah sakit belum disetujui,” ujarnya.

Kata Rivai, perkiraan biaya menyelesaikan semua bangunan perlu uang sekitar Rp300 juta. “Itu makanya kami sempat usulkan pembangunan rumah sakit pakai sistem tahun jamak, supaya cepat selesai,” paparnya.

Tapi kata Rivai, ada alternatif anggaran yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk RSUD Kotabaru melalui Dinas Kesehatan. “Tapi kami tidak tahu RSUD dan Dinkes nanti mau dipakai apa dana itu. Apakah untuk pembangunan rumah sakit yang baru atau untuk yang lain.”

Masih kata Rivai, program pembangunan rumah sakit awalnya didasarkan atas kesadaran bahwa RSUD yang sekarang tidak memadai untuk pelayanan maksimal. Sementara jika pasien rujuk ke RSUD kabupaten lain maka harus menyeberang lewat laut. “Sangat tidak efisien. Makanya kita perlu RSUD tipe B,” sebut Rivai.

Dikonfirmasi, Dirut RSUD Kotabaru, Dr Nanang, membenarkan mereka dapat DAK Rp27 miliar. Namun sayang kata dia, dana itu tidak boleh dialokasikan ke pembangunan rumah sakit yang baru. “Pemerintah pusat tidak membolehkan. Karena katanya itu dana pengembangan,” ujar Nanang.

Maka dana itu kata dia sudah diusulkan kepada Bupati Kotabaru Sayed Jafar Alidrus untuk melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit. “Kita mau adakan alat CT Scan. Kalau ini ada maka angka rujukan bisa sangat berkurang dari Kotabaru ke Banjarmasin,” ungkapnya.

Dana Rp26 miliar selain untuk CT Scan juga direncanakan untuk mendatangkan alat-alat lainnya. “Mungkin juga akan ada pekerjaan bangunan sedikit. Tapi kita usulkan hampir semua itu untuk kelengkapan alat.”

Nanang sepakat, kalau RSUD yang saat ini masih tipe C, tidak memadai untuk wilayah Pulau Laut. Karena jika pasien harus rujuk maka memerlukan jarak tempuh yang jauh ke Banjarmasin. “Kalau tipe B kan lebih banyak lagi layanan spesialisnya. Jadi warga juga akan sangat terbantu,” tandasnya.

Dari pantauan Radar Banjarmasin di lapangan, kondisi RSUD sekarang memang kurang efektif untuk melayani warga Kotabaru. Selain arealnya yang tidak terlalu besar, juga untuk mendeteksi penyakit secara spesifik warga masih harus ke Banjarmasin.

Sementara itu di lapangan, pekerjaan rumah sakit di Stagen masih jauh dari kata selesai. Untuk rumah sakit tipe B biasanya ada 20 lokal, di Stagen baru dikerjakan tiga lokal, dan tidak selesai.

Warga di Kotabaru dimintai tanggapannya rata-rata menyayangkan rumah sakit di Stagen tidak selesai, dan tidak dilanjutkan. “Sudah berapa uang habis ke sana? Kenapa tidak dilanjutkan. Sayang jadinya kalau begitu saja, mending tidak usah sama sekali dari awal kan,” kata Rapi warga Kotabaru.

Seperti telah diberitakan Radar Banjarmasin, tahun 2018 Pemkab Kotabaru memaksimalkan anggaran kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Tujuannya untuk memaksimalkan perbaikan jalan di kabupaten ini.

Kontraktor Kecewa

Sementara itu, Kontraktor PT MIA, Kirno kecewa dengan sikap Dinas Cipta Karya dan Permukiman yang dia nilai memutus kontrak tanpa memerhatikan hak mereka. “Padahal tinggal pekerjaan pemasangan alat elektrik saja lagi. Tanggal 27 Desember sudah datang alatnya,” keluh Kirno.

Menurut dia, kontraktor mestinya diberikan kesempatan selama 50 hari. Sesuai dengan Pasal 93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. “Tinggal dikit saja, kan pekerjaan terbagi dua, bangunan dan alat. Kami tinggal memasang alat listrik kelistrikan saja,” sesalnya.

Selain itu dia juga mengatakan, buruknya pelayanan pengambilan hak kontraktor. Dalam proyek rumah sakit kata Kirno, dia sudah mengambil dana 28 persen. Sementara sisa dana sekitar 21 persen sampai sekarang tidak dibayar.

“Tanggal 25 Desember kami urus pencairan di BPKAD. Tanggal 28 keluar suratnya. Kami ke Bank, kata orang Bank uangnya habis,” akunya.

Kirno menambahkan, sekarang PT MIA sedang melakukan jajak pendapat dengan tim pengacara mereka. “Apakah nanti kami bawa ke jalur hukum. Kami pelajari dulu,” tandasnya.

Ditemui di ruangannya, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Akhmad Rivai, Selasa (16/1) kemarin mengatakan, dana 2017 mengalami defisit. “Sampai akhir tahun dana bagi hasil belum dikirim pemerintah pusat. Ini baru sekali ini terjadi,” ujarnya.

Dengan tidak masuknya dana bagi hasil dari pemerintah pusat kata Rivai, maka di akhir tahun tadi instansinya kekurangan dana. “Ada enam total pekerjaan yang belum kita bayar, kita hutang jadinya.”

Adapun mengenai protes PT MIA tidak diberi kesempatan tambahan waktu hingga 50 hari, kata Rivai itu merupakan keputusan. “Soal itu bisa ditanya sama Adi Eka,” imbuhnya.

Sayang, Selasa siang kemarin Kabid Cipta Karya, Adi Eka, tidak terlihat di kantor. Dihubungi nomor teleponnya terdengar aktif tapi tidak ada jawaban. Begitu juga dengan pesan singkat melalui WhatsApp belum dia baca.

Terpisah Kepala BPKAD, Abdul Kadir, mengatakan hingga sekarang dana bagi hasil memang belum ditransfer pemerintah pusat. “Ada yang sudah masuk tapi itu DAU, itu untuk bayar gajih,” paparnya.

Kata Kadir, masalah ini bukan cuma dialami Kotabaru tapi juga daerah lainnya. “Kami sudah ke Jakarta tapi belum ada informasi jelas kenapa terlambat. Benar ini baru ini terjadi,” keluhnya. (zal/ay/ran)

KOTABARU – Meski sudah menelan dana puluhan miliar, proyek rumah sakit tipe B di Stagen dipastikan tidak dilanjutkan tahun ini. Tiga lokal rumah sakit yang belum selesai itu terancam rusak sebelum difungsikan.

Pekerjaan rumah sakit dari LPSE Kotabaru dikerjakan mulai tahun 2015 sampai 2017. Di awal pekerjaan dianggarkan dengan nilai Rp23,6 miliar, kemudian di tahun 2016 dilanjutkan dengan nilai Rp53,7 miliar. Terakhir di 2017 dilanjutkan dengan kontrak Rp16,9 miliar oleh PT Mutiara Indah Abadi.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Akhmad Rivai kepada Radar Banjarmasin, Jumat (13/1) tadi mengatakan, proyek senilai Rp16,9 miliar itu hanya selesai 49 persen. Kontraktor PT Mutiara Indah Abadi kata dia menemui beberapa hambatan, seperti kurang material dan kendala teknis lainnya.

Favehotel Banjarmasin

Ditambah dengan proses lelang yang lambat. Kontrak ditandatangan 22 September, berakhir 20 Desember 2017 tadi. “Kita sempat lambat lelang memang di tahun 2017 tadi.”

Meski masih jauh dari kata selesai, tapi proyek itu tidak akan dilanjutkan. Sudah tidak ada anggarannya. “Kita kan pemangkasan anggaran, 2018 ini fokus di jalan. Makanya usulan kita untuk rumah sakit belum disetujui,” ujarnya.

Kata Rivai, perkiraan biaya menyelesaikan semua bangunan perlu uang sekitar Rp300 juta. “Itu makanya kami sempat usulkan pembangunan rumah sakit pakai sistem tahun jamak, supaya cepat selesai,” paparnya.

Tapi kata Rivai, ada alternatif anggaran yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk RSUD Kotabaru melalui Dinas Kesehatan. “Tapi kami tidak tahu RSUD dan Dinkes nanti mau dipakai apa dana itu. Apakah untuk pembangunan rumah sakit yang baru atau untuk yang lain.”

Masih kata Rivai, program pembangunan rumah sakit awalnya didasarkan atas kesadaran bahwa RSUD yang sekarang tidak memadai untuk pelayanan maksimal. Sementara jika pasien rujuk ke RSUD kabupaten lain maka harus menyeberang lewat laut. “Sangat tidak efisien. Makanya kita perlu RSUD tipe B,” sebut Rivai.

Dikonfirmasi, Dirut RSUD Kotabaru, Dr Nanang, membenarkan mereka dapat DAK Rp27 miliar. Namun sayang kata dia, dana itu tidak boleh dialokasikan ke pembangunan rumah sakit yang baru. “Pemerintah pusat tidak membolehkan. Karena katanya itu dana pengembangan,” ujar Nanang.

Maka dana itu kata dia sudah diusulkan kepada Bupati Kotabaru Sayed Jafar Alidrus untuk melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit. “Kita mau adakan alat CT Scan. Kalau ini ada maka angka rujukan bisa sangat berkurang dari Kotabaru ke Banjarmasin,” ungkapnya.

Dana Rp26 miliar selain untuk CT Scan juga direncanakan untuk mendatangkan alat-alat lainnya. “Mungkin juga akan ada pekerjaan bangunan sedikit. Tapi kita usulkan hampir semua itu untuk kelengkapan alat.”

Nanang sepakat, kalau RSUD yang saat ini masih tipe C, tidak memadai untuk wilayah Pulau Laut. Karena jika pasien harus rujuk maka memerlukan jarak tempuh yang jauh ke Banjarmasin. “Kalau tipe B kan lebih banyak lagi layanan spesialisnya. Jadi warga juga akan sangat terbantu,” tandasnya.

Dari pantauan Radar Banjarmasin di lapangan, kondisi RSUD sekarang memang kurang efektif untuk melayani warga Kotabaru. Selain arealnya yang tidak terlalu besar, juga untuk mendeteksi penyakit secara spesifik warga masih harus ke Banjarmasin.

Sementara itu di lapangan, pekerjaan rumah sakit di Stagen masih jauh dari kata selesai. Untuk rumah sakit tipe B biasanya ada 20 lokal, di Stagen baru dikerjakan tiga lokal, dan tidak selesai.

Warga di Kotabaru dimintai tanggapannya rata-rata menyayangkan rumah sakit di Stagen tidak selesai, dan tidak dilanjutkan. “Sudah berapa uang habis ke sana? Kenapa tidak dilanjutkan. Sayang jadinya kalau begitu saja, mending tidak usah sama sekali dari awal kan,” kata Rapi warga Kotabaru.

Seperti telah diberitakan Radar Banjarmasin, tahun 2018 Pemkab Kotabaru memaksimalkan anggaran kepada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Tujuannya untuk memaksimalkan perbaikan jalan di kabupaten ini.

Kontraktor Kecewa

Sementara itu, Kontraktor PT MIA, Kirno kecewa dengan sikap Dinas Cipta Karya dan Permukiman yang dia nilai memutus kontrak tanpa memerhatikan hak mereka. “Padahal tinggal pekerjaan pemasangan alat elektrik saja lagi. Tanggal 27 Desember sudah datang alatnya,” keluh Kirno.

Menurut dia, kontraktor mestinya diberikan kesempatan selama 50 hari. Sesuai dengan Pasal 93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya. “Tinggal dikit saja, kan pekerjaan terbagi dua, bangunan dan alat. Kami tinggal memasang alat listrik kelistrikan saja,” sesalnya.

Selain itu dia juga mengatakan, buruknya pelayanan pengambilan hak kontraktor. Dalam proyek rumah sakit kata Kirno, dia sudah mengambil dana 28 persen. Sementara sisa dana sekitar 21 persen sampai sekarang tidak dibayar.

“Tanggal 25 Desember kami urus pencairan di BPKAD. Tanggal 28 keluar suratnya. Kami ke Bank, kata orang Bank uangnya habis,” akunya.

Kirno menambahkan, sekarang PT MIA sedang melakukan jajak pendapat dengan tim pengacara mereka. “Apakah nanti kami bawa ke jalur hukum. Kami pelajari dulu,” tandasnya.

Ditemui di ruangannya, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Akhmad Rivai, Selasa (16/1) kemarin mengatakan, dana 2017 mengalami defisit. “Sampai akhir tahun dana bagi hasil belum dikirim pemerintah pusat. Ini baru sekali ini terjadi,” ujarnya.

Dengan tidak masuknya dana bagi hasil dari pemerintah pusat kata Rivai, maka di akhir tahun tadi instansinya kekurangan dana. “Ada enam total pekerjaan yang belum kita bayar, kita hutang jadinya.”

Adapun mengenai protes PT MIA tidak diberi kesempatan tambahan waktu hingga 50 hari, kata Rivai itu merupakan keputusan. “Soal itu bisa ditanya sama Adi Eka,” imbuhnya.

Sayang, Selasa siang kemarin Kabid Cipta Karya, Adi Eka, tidak terlihat di kantor. Dihubungi nomor teleponnya terdengar aktif tapi tidak ada jawaban. Begitu juga dengan pesan singkat melalui WhatsApp belum dia baca.

Terpisah Kepala BPKAD, Abdul Kadir, mengatakan hingga sekarang dana bagi hasil memang belum ditransfer pemerintah pusat. “Ada yang sudah masuk tapi itu DAU, itu untuk bayar gajih,” paparnya.

Kata Kadir, masalah ini bukan cuma dialami Kotabaru tapi juga daerah lainnya. “Kami sudah ke Jakarta tapi belum ada informasi jelas kenapa terlambat. Benar ini baru ini terjadi,” keluhnya. (zal/ay/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/