alexametrics
23.1 C
Banjarmasin
Monday, 27 June 2022

Kala Gerakan #SaveMeratus Menyasar Kantor Gubernur Kalsel

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pengurus Wilayah Kalsel melakukan unjuk rasa di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel. Mereka mempertanyakan sikap Pemprov Kalsel terhadap terbitnya SK Kementerian ESDM RI yang memberikan Izin Operasi Produksi untuk PT. Mantimin Coal Mining di Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, serta Tabalong.

DONNY MUSLIM, BANJARBARU

“Hidup warga Banua! Hidup Rakyat HST,” seru Koordinator Lapangan KAMMI Kalsel, Muhammad Alfiansyah ketika melakukan demonstrasi, kemarin (15/1). Kala itu, cuaca di Halaman Setdaprov Kalsel sedang panas terik. Namun, dengan semangat membara, massa aksi terus menggelorakan seruan ala gerakan mahasiswa tersebut.

Favehotel Banjarmasin

Kumpulan mahasiswa dari beragam kampus di Banua tersebut ingin bertemu dengan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. Meski diadang oleh belasan personel kepolisian, mereka yang berpakaian serba putih itu berulang-ulang menyerukan perintah agar Paman Birin keluar dari ruangan kerjanya yang berada di lantai empat. “Keluar paman birin!” seru salah seorang peserta aksi.

Konkretnya, massa ingin mendengar pernyataan sikap Paman Birin untuk menolak tegas Izin Operasi Produksi PT. Mantimin Coal Mining yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM RI. “Apakah Pemprov Kalsel mampu mengusulkan dan mendesak pencabutan izin tersebut? Kami sama sekali belum pernah mendengar sikap Paman Birin terkait beredarnya izin yang satu ini,” ujar Alfi.

Menurut Mantan Ketua BEM Uniska ini, Gubernur Kalsel harusnya hadir dan menyatakan sikap terkait persoalan-persoalan yang menyentuh masyarakat. “Padahal, saya kira gampang saja untuk menyatakan sikap,” kata dia.

Suara lainnya datang dari Ketua KAMMI Pengurus Wilayah Kalsel, Ahmad Saini. Menurutnya, Kabupaten Hulu Sungai Tengah jangan sampai ada praktik pertambangan. Ia berkaca dari bencana alam yang terjadi HST beberapa waktu lalu. “Belum ditambang saja banjir, apalagi jika sudah ada penambangan,” cecar Saini.

Lantas, ditunggu-tunggu, gayung rupanya tak bersambut. Unjuk rasa hanya disambut oleh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kesbangpol, Dinas ESDM, serta DLHD Kalsel yang berbicara di hadapan mahasiswa. Paman Birin tak ada di tempat.

Aksi sebenarnya sempat sangat memanas. Para mahasiswa ingin mengecek langsung keberadaan Paman Birin menuju ruang kerjanya. Namun, niat tersebut urung terlaksana. Barisan mahasiswa tetap berada di Halaman Kantor Setdaprov Kalsel.

Kepala Kesbangpol Kalsel, Taufiq Sugino mengatakan Pemprov Kalsel sebenarnya sudah sejalan dengan sikap KAMMI Kalsel: menolak pertambangan di HST jika AMDAL nya bermasalah lantaran ditolak warga. “Kami akan mengakomodasi suara dari mahasiswa yang hadir hari ini. Paman Birin juga sudah kami hubungi. Pemprov Kalsel siap menampung suara masyarakat,” kata dia.

Massa dari KAMMI Kalsel jelas tak puas dengan jawaban pejabat yang normatif. Yang mereka inginkan, bukti konkret berupa surat penolakan untuk Kementerian ESDM RI. Lebih spesifik, menuju Direktorat Jenderal Minerba yang telah menerbitkan izin.

“Mana suratnya,” tanya Fahrurraji, salah satu peserta aksi. Untungnya, pihak Pemprov Kalsel sudah menyiapkan bukti fisik surat yang dibuat Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kalsel. Lantas, sang koorlap, Alfiansyah membacakan surat yang ditujukan untuk Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara ESDM RI yang kini dijabat oleh Sri Rahardjo.

Surat yang dikeluarkan tertulis 16 Januari 2017. Perwakilan ESDM Kalsel, Indharto mengatakan, pihak Pemprov Kalsel sudah menyatakan sikap sejak jauh hari sebelum surat keputusan terbit 4 Desember 2017 yang lalu. “Karena sudah ada penolakan dari Kabupaten HST serta masyarakat sejak lama,” kata dia.

Mendengar ucapan Indharto, massa aksi masih tak terpuaskan. Mereka meminta Pemprov Kalsel merilis ulang surat penolakan kepada Kementerian ESDM RI. Dalam tenggat waktu satu minggu sejak digelar aksi.

“Baik. Kalau memang dari mahasiswa menghendaki. Yang pastinya, kami sejak dulu sudah mengirimkan surat ini kepada ESDM Kalsel,” ujar Indharto.

Jika tuntutan mereka tak digubris, KAMMI Kalsel jelas bersikap tegas bakal membawa massa yang lebih banyak. “Kami bakal mengajak elemen masyarakat lainnya,” pungkas Alfi, sang korlap. (ay/ran)

 

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pengurus Wilayah Kalsel melakukan unjuk rasa di Halaman Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel. Mereka mempertanyakan sikap Pemprov Kalsel terhadap terbitnya SK Kementerian ESDM RI yang memberikan Izin Operasi Produksi untuk PT. Mantimin Coal Mining di Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah, serta Tabalong.

DONNY MUSLIM, BANJARBARU

“Hidup warga Banua! Hidup Rakyat HST,” seru Koordinator Lapangan KAMMI Kalsel, Muhammad Alfiansyah ketika melakukan demonstrasi, kemarin (15/1). Kala itu, cuaca di Halaman Setdaprov Kalsel sedang panas terik. Namun, dengan semangat membara, massa aksi terus menggelorakan seruan ala gerakan mahasiswa tersebut.

Favehotel Banjarmasin

Kumpulan mahasiswa dari beragam kampus di Banua tersebut ingin bertemu dengan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor. Meski diadang oleh belasan personel kepolisian, mereka yang berpakaian serba putih itu berulang-ulang menyerukan perintah agar Paman Birin keluar dari ruangan kerjanya yang berada di lantai empat. “Keluar paman birin!” seru salah seorang peserta aksi.

Konkretnya, massa ingin mendengar pernyataan sikap Paman Birin untuk menolak tegas Izin Operasi Produksi PT. Mantimin Coal Mining yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM RI. “Apakah Pemprov Kalsel mampu mengusulkan dan mendesak pencabutan izin tersebut? Kami sama sekali belum pernah mendengar sikap Paman Birin terkait beredarnya izin yang satu ini,” ujar Alfi.

Menurut Mantan Ketua BEM Uniska ini, Gubernur Kalsel harusnya hadir dan menyatakan sikap terkait persoalan-persoalan yang menyentuh masyarakat. “Padahal, saya kira gampang saja untuk menyatakan sikap,” kata dia.

Suara lainnya datang dari Ketua KAMMI Pengurus Wilayah Kalsel, Ahmad Saini. Menurutnya, Kabupaten Hulu Sungai Tengah jangan sampai ada praktik pertambangan. Ia berkaca dari bencana alam yang terjadi HST beberapa waktu lalu. “Belum ditambang saja banjir, apalagi jika sudah ada penambangan,” cecar Saini.

Lantas, ditunggu-tunggu, gayung rupanya tak bersambut. Unjuk rasa hanya disambut oleh perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kesbangpol, Dinas ESDM, serta DLHD Kalsel yang berbicara di hadapan mahasiswa. Paman Birin tak ada di tempat.

Aksi sebenarnya sempat sangat memanas. Para mahasiswa ingin mengecek langsung keberadaan Paman Birin menuju ruang kerjanya. Namun, niat tersebut urung terlaksana. Barisan mahasiswa tetap berada di Halaman Kantor Setdaprov Kalsel.

Kepala Kesbangpol Kalsel, Taufiq Sugino mengatakan Pemprov Kalsel sebenarnya sudah sejalan dengan sikap KAMMI Kalsel: menolak pertambangan di HST jika AMDAL nya bermasalah lantaran ditolak warga. “Kami akan mengakomodasi suara dari mahasiswa yang hadir hari ini. Paman Birin juga sudah kami hubungi. Pemprov Kalsel siap menampung suara masyarakat,” kata dia.

Massa dari KAMMI Kalsel jelas tak puas dengan jawaban pejabat yang normatif. Yang mereka inginkan, bukti konkret berupa surat penolakan untuk Kementerian ESDM RI. Lebih spesifik, menuju Direktorat Jenderal Minerba yang telah menerbitkan izin.

“Mana suratnya,” tanya Fahrurraji, salah satu peserta aksi. Untungnya, pihak Pemprov Kalsel sudah menyiapkan bukti fisik surat yang dibuat Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kalsel. Lantas, sang koorlap, Alfiansyah membacakan surat yang ditujukan untuk Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara ESDM RI yang kini dijabat oleh Sri Rahardjo.

Surat yang dikeluarkan tertulis 16 Januari 2017. Perwakilan ESDM Kalsel, Indharto mengatakan, pihak Pemprov Kalsel sudah menyatakan sikap sejak jauh hari sebelum surat keputusan terbit 4 Desember 2017 yang lalu. “Karena sudah ada penolakan dari Kabupaten HST serta masyarakat sejak lama,” kata dia.

Mendengar ucapan Indharto, massa aksi masih tak terpuaskan. Mereka meminta Pemprov Kalsel merilis ulang surat penolakan kepada Kementerian ESDM RI. Dalam tenggat waktu satu minggu sejak digelar aksi.

“Baik. Kalau memang dari mahasiswa menghendaki. Yang pastinya, kami sejak dulu sudah mengirimkan surat ini kepada ESDM Kalsel,” ujar Indharto.

Jika tuntutan mereka tak digubris, KAMMI Kalsel jelas bersikap tegas bakal membawa massa yang lebih banyak. “Kami bakal mengajak elemen masyarakat lainnya,” pungkas Alfi, sang korlap. (ay/ran)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/