alexametrics
23.1 C
Banjarmasin
Monday, 27 June 2022

Dirjen ESDM: HST Tak Boleh Ditambang

BANJARMASIN – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menegaskan, meski pihaknya telah mengeluarkan keputusan bernomor Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM) Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi, namun jika memang tak ada analisis dampak lingkungan (amdal), perusahaan tak boleh melakukan operasi produksi atau kegiatan pertambangan. “Yang ada amdal hanya di kawasan Kabupaten Tabalong. sedangakan di HST tak mengantongi amdal,” terang Bambang kepada Radar Banjarmasin, Minggu (14/1) kemarin.

Bambang memberi alasan keluarnya tahapan operasi produksi bagi PT MCM. Menurutnya perusahaan sudah memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peraturan. Meski demikian, dia menegaskan kembali, yang boleh dilakukan operasi produksi hanya di Kabupaten Tabalong. “Perusahaan ini memiliki dua blok, yakni Tabalong dan HST. Hanya di blok Tabalong yang memiliki amdal. Sedangakan di HST hingga saat ini tak ada amdalnya,” jelasnya.

Dengan demikian, ketika tak ada amdal tersebut, terang Bambang pada prinsipnya, tak boleh perusahaan melakukan pertambangan. “Meski SK nya memasuki tahapan operasi produksi, dan tak ada dokumen amdal tetap nggak boleh,” tegas Doktor dari Ecola Nationela Mines De Paris ini.

Favehotel Banjarmasin

Dokumen amdal sendiri lahir setelah perusahaan mengantongi izin prinsip, izin lingkungan hingga izin operasional produksi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Untuk mendapatkan dokumen amdal ini, tahapannya mencakup persetuan dari pemerintah daerah setempat termasuk pemerintah provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup. “Ketika mau operasional. Amdal ini harus dilengkapi dulu. Kalau nambang tanpa amdal, mereka tetap salah,” terang lelaki kelahiran Blora ini.

Dia memberi contoh salah satu perusahaan batubara lain di Kalsel yang memiliki PKP2B dengan kawasan tersebar. Meski memiliki izin PKP2B, tak semuanya yang boleh melakukan aktivitas operasi produksi. “Izin OP memang diberikan, tapi untuk beraktivitas tetap saja harus memiliki dokumen amdal,” tambahnya.

Selain izin amdal, Bambang juga menyebut, yang harus dilengkapi perusahaan ketika melakukan operasi produksi, adalah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) ketika berada di kawasan hutan. “Jadi perusahaan tak sembarangan nambang, meski memegang PKP2B,” tandasnya.

Bambang sendiri mempertanyakan masuknya PT MCM ini di HST. Harusnya, ketika diatur mealalui perda tata ruang disana, perusahaan ini pun tak boleh masuk. “Mestinya ketika diatur melarang tambang. Mereka tak boleh masuk. Sekarang duluan mana? terbit PKP2B atau perda tata ruang disana yang melarang tambang?” sebutnya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Ikhlas Indar memastikan, dokumen amdal PT MCM untuk melakukan operasi produksi di HST memang tak dikeluarkan.Dia menegaskan ketika tak ada dokumen amdal ini, perusahaan tak bisa beroperasi.

Ikhlas membeberkan, sejak tahun 2010 lalu, pengajuan amdal di kawasan HST tersebut belum disahkan pihaknya. “Masyarakat tak perlu khawatir, amdal belum kami sahkan, pemerintah Kabupaten HST pun tak pernah memberi rekomendasi. Meski mengantongi PKP2B, tetap saja PT MCM tak bisa melakukan operasi produksi,” tegas Ikhlas kemarin.

Ikhlas menjelaskan alasan pihaknya tak mengeluarkan dokumen amdal tersebut. Selain sungai disana sebagai intake PDAM, juga ditakutkan sumber daya air sungai disana akan tercemar karena dilakukan penambangan. “Yang pasti, kalau perusahaan melakukan operasi produksi, keluar batubaranya lewat mana. Ini catatan penting kami, alasan kenapa dokumen amdal sampai saat ini belum disahkan,” jelasnya.

Berbeda di Kabupaten Tabalong. Ikhlas mengatakan, PT MCM mengantongi amdal. Namun, dokumen amdal ini sebutnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui amdal sektor. Seingatnya, proses pengajuan amdal tersebut dilakukan pada tahun 2010 ke bawah, ketika itu kewenangan masih di pemerintah pusat.

Meski demikian, amdal tersebut pun terang Ikhlas patut ditelaah kembali. Pasalnya, dokumen amdal harus dilakukan revisi ketika ada perubahan. Contohnya ketika perusahaan mengajukan perubahan jumlah produksi. “Nah ketika ada perubahan, maka pihak perusahaan wajib melakukan perubahan amdal. Sekarang kewenanganya ada di pemerintah provinsi,” terang Ikhlas.

Ikhlas memaparkan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, ketika perusahaan selama tiga tahun berturut-turut tak ada kegiatan, maka perusahaan wajib melakukan pembaharuan baru atau revisi amdal. “Akan kita telaah lagi, mereka harus merevisi amdalnya ke Pemprov, karena kewenangannya ada di kami. Sampai saat ini tak ada pengajuan revisi dari pihak PT MCM,” tandasnya.

Senada, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq dengan tegas mengatakan, dua blok kawasan areal pertamabangan milik PT MCM yang memiliki PKP2B dari Kementerian ESDM, tak mengantongi dokumen IPPKH. “Tak ada dokumen IPPKH nya. Mereka tak boleh bekerja, dan bisa ditangkap ketika melakukan operasi produksi,” tegas Hanif.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan HST Ahmad Yani, membenarkan hal tersebut. Dia mengaku sampai saat ini Amdal PT MCM di blok Batu Tangga Kabupaten HST tidak pernah diterbitkan.”Untuk Blok Upau di Balangan dan Tabalong mereka sudah ada Amdal. Untuk blok Batu Tangga di Kabupaten HST tidak ada dan tidak pernah terbit Amdal-nya,” terangnya.

Dia menambahkan, jika PT MCM ini ingin memulai operasi produksi pertambangan batubara di Kabupaten HST, mereka harus memenuhi dokumen lingkungan. Sesuai dengan persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal tiga di dalam surat Keputusan Kementerian ESDM itu sendiri.

“Berdasarkan persyaratan PT MCM tidak akan bisa beroperasi di blok Batu Tangga HST ini. Kalau di blok Upau Balangan dokumen mereka sudah lengkap, termasuk Amdal-nya. Mungkin untuk legal formal, mereka bisa beroperasi disana,” terangnya yang menegaskan HST masih steril, tidak pernah mengeluarkan Amdal. Baik untuk PT MCM maupun PT Antang Gunung Meratus (PT AGM),”terangnya.

Oleh sebab itu dia mengharapkan, kearifan semua pihak mulai dari perusahaan, Gubernur Kalsel, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, termasuk Presiden Jokowi, agar menjaga pegunungan Meratus di blok Batu Tangga Kabupaten HST ini. “Jangan sampai adanya tambang batubara di dalamnya,” ucapnya.

“Yang dikuatirkan blok Batu Tangga ini nanti alamnya rusak,” seraya mengatakan di sana ada bendungan Batang Alai yang mengaliri 6.600 hektare persawahan di seluruh Kabupaten HST. “Di Batang Alai ini juga merupakan mata air terakhir di HST,” jelasnya.

Yang juga mengejutkan, Bupati HST H Abdul Latif beberapa bulan sebelum tersangkut permasalahan hukum juga susah mengeluarkan surat, yang di dalamnya memohon kepada Presiden RI, Kementerian ESDM RI dan Kementerian Koordinator Kemaritiman RI agar mengeluarkan kawasan di HST dari Ksnsesi PKP2B baik PT MCM maupun PT AGM.

“Sebelum Amdal, kita bicara tata ruang RPJP, dan RPJMD Kabupaten HST. Intinya kita tidak akan mengelola tambang dengan keadaan seperti sekarang. Ini pertaruhan untuk nasib generasi mendatang. Jangan sampai lingkungan rusak, air tercemar, air bersih makin sulit. Bahka nantinya masyarakat malah membeli air bersih untuk kehidupan sehari-hari,” tegasnya.

Aliansi Masyarakat Murakata Menuntut Keadilan (AMUK) M Saleh Mengatakan, pihaknya terus memantau terkait permasalahan izin Operasi Produksi PT MCM ini. Pihaknya juga dengan tegas menolak dan akan melakukan perlawanan.”Insyaallah setelah konsolidasi dengan kawan-kawan LSM dan organisasi masyarakat di HST. semua komponen yangsejalan, akan melakukan aksi turun ke jalan,” jelasnya.

Penolakan pertambangan ini juga diungkapkan Koordinator masyarakat peduli dan penyelamat Murakata (Gempur) Edwan Anshari. Dia mengaku, pihaknya juga sudah mulai melakukan pengumpulan tandatangan untuk petisi penolakan tambang di HST.

“Kami sangat-sangat tegas bahwa menolak pertambangan batubara di Kabupaten HST. Karena kita semua tahu bahwa di blok batu tangga ini ada bendungan Batang Alai. Yang menjadi sumber air bersih dan juga mengaliri enam ribu lebih hektare persawahan di HST,” ungkapnya.(

Aktivis lingkungan termasuk WALHI Kalsel sendiri melakukan aksi damai di Banjarbaru dan Banjarmasin dalam sepekan terakhir. Seniman, atkivis lingkungan dan Organisasi masyarakat di HST juga melakukan aksi damai. (mof/ay/ran)

BANJARMASIN – Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menegaskan, meski pihaknya telah mengeluarkan keputusan bernomor Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Mantimin Coal Mining (MCM) Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi, namun jika memang tak ada analisis dampak lingkungan (amdal), perusahaan tak boleh melakukan operasi produksi atau kegiatan pertambangan. “Yang ada amdal hanya di kawasan Kabupaten Tabalong. sedangakan di HST tak mengantongi amdal,” terang Bambang kepada Radar Banjarmasin, Minggu (14/1) kemarin.

Bambang memberi alasan keluarnya tahapan operasi produksi bagi PT MCM. Menurutnya perusahaan sudah memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peraturan. Meski demikian, dia menegaskan kembali, yang boleh dilakukan operasi produksi hanya di Kabupaten Tabalong. “Perusahaan ini memiliki dua blok, yakni Tabalong dan HST. Hanya di blok Tabalong yang memiliki amdal. Sedangakan di HST hingga saat ini tak ada amdalnya,” jelasnya.

Dengan demikian, ketika tak ada amdal tersebut, terang Bambang pada prinsipnya, tak boleh perusahaan melakukan pertambangan. “Meski SK nya memasuki tahapan operasi produksi, dan tak ada dokumen amdal tetap nggak boleh,” tegas Doktor dari Ecola Nationela Mines De Paris ini.

Favehotel Banjarmasin

Dokumen amdal sendiri lahir setelah perusahaan mengantongi izin prinsip, izin lingkungan hingga izin operasional produksi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Untuk mendapatkan dokumen amdal ini, tahapannya mencakup persetuan dari pemerintah daerah setempat termasuk pemerintah provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup. “Ketika mau operasional. Amdal ini harus dilengkapi dulu. Kalau nambang tanpa amdal, mereka tetap salah,” terang lelaki kelahiran Blora ini.

Dia memberi contoh salah satu perusahaan batubara lain di Kalsel yang memiliki PKP2B dengan kawasan tersebar. Meski memiliki izin PKP2B, tak semuanya yang boleh melakukan aktivitas operasi produksi. “Izin OP memang diberikan, tapi untuk beraktivitas tetap saja harus memiliki dokumen amdal,” tambahnya.

Selain izin amdal, Bambang juga menyebut, yang harus dilengkapi perusahaan ketika melakukan operasi produksi, adalah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) ketika berada di kawasan hutan. “Jadi perusahaan tak sembarangan nambang, meski memegang PKP2B,” tandasnya.

Bambang sendiri mempertanyakan masuknya PT MCM ini di HST. Harusnya, ketika diatur mealalui perda tata ruang disana, perusahaan ini pun tak boleh masuk. “Mestinya ketika diatur melarang tambang. Mereka tak boleh masuk. Sekarang duluan mana? terbit PKP2B atau perda tata ruang disana yang melarang tambang?” sebutnya.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Ikhlas Indar memastikan, dokumen amdal PT MCM untuk melakukan operasi produksi di HST memang tak dikeluarkan.Dia menegaskan ketika tak ada dokumen amdal ini, perusahaan tak bisa beroperasi.

Ikhlas membeberkan, sejak tahun 2010 lalu, pengajuan amdal di kawasan HST tersebut belum disahkan pihaknya. “Masyarakat tak perlu khawatir, amdal belum kami sahkan, pemerintah Kabupaten HST pun tak pernah memberi rekomendasi. Meski mengantongi PKP2B, tetap saja PT MCM tak bisa melakukan operasi produksi,” tegas Ikhlas kemarin.

Ikhlas menjelaskan alasan pihaknya tak mengeluarkan dokumen amdal tersebut. Selain sungai disana sebagai intake PDAM, juga ditakutkan sumber daya air sungai disana akan tercemar karena dilakukan penambangan. “Yang pasti, kalau perusahaan melakukan operasi produksi, keluar batubaranya lewat mana. Ini catatan penting kami, alasan kenapa dokumen amdal sampai saat ini belum disahkan,” jelasnya.

Berbeda di Kabupaten Tabalong. Ikhlas mengatakan, PT MCM mengantongi amdal. Namun, dokumen amdal ini sebutnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui amdal sektor. Seingatnya, proses pengajuan amdal tersebut dilakukan pada tahun 2010 ke bawah, ketika itu kewenangan masih di pemerintah pusat.

Meski demikian, amdal tersebut pun terang Ikhlas patut ditelaah kembali. Pasalnya, dokumen amdal harus dilakukan revisi ketika ada perubahan. Contohnya ketika perusahaan mengajukan perubahan jumlah produksi. “Nah ketika ada perubahan, maka pihak perusahaan wajib melakukan perubahan amdal. Sekarang kewenanganya ada di pemerintah provinsi,” terang Ikhlas.

Ikhlas memaparkan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, ketika perusahaan selama tiga tahun berturut-turut tak ada kegiatan, maka perusahaan wajib melakukan pembaharuan baru atau revisi amdal. “Akan kita telaah lagi, mereka harus merevisi amdalnya ke Pemprov, karena kewenangannya ada di kami. Sampai saat ini tak ada pengajuan revisi dari pihak PT MCM,” tandasnya.

Senada, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq dengan tegas mengatakan, dua blok kawasan areal pertamabangan milik PT MCM yang memiliki PKP2B dari Kementerian ESDM, tak mengantongi dokumen IPPKH. “Tak ada dokumen IPPKH nya. Mereka tak boleh bekerja, dan bisa ditangkap ketika melakukan operasi produksi,” tegas Hanif.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan HST Ahmad Yani, membenarkan hal tersebut. Dia mengaku sampai saat ini Amdal PT MCM di blok Batu Tangga Kabupaten HST tidak pernah diterbitkan.”Untuk Blok Upau di Balangan dan Tabalong mereka sudah ada Amdal. Untuk blok Batu Tangga di Kabupaten HST tidak ada dan tidak pernah terbit Amdal-nya,” terangnya.

Dia menambahkan, jika PT MCM ini ingin memulai operasi produksi pertambangan batubara di Kabupaten HST, mereka harus memenuhi dokumen lingkungan. Sesuai dengan persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan pasal tiga di dalam surat Keputusan Kementerian ESDM itu sendiri.

“Berdasarkan persyaratan PT MCM tidak akan bisa beroperasi di blok Batu Tangga HST ini. Kalau di blok Upau Balangan dokumen mereka sudah lengkap, termasuk Amdal-nya. Mungkin untuk legal formal, mereka bisa beroperasi disana,” terangnya yang menegaskan HST masih steril, tidak pernah mengeluarkan Amdal. Baik untuk PT MCM maupun PT Antang Gunung Meratus (PT AGM),”terangnya.

Oleh sebab itu dia mengharapkan, kearifan semua pihak mulai dari perusahaan, Gubernur Kalsel, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, termasuk Presiden Jokowi, agar menjaga pegunungan Meratus di blok Batu Tangga Kabupaten HST ini. “Jangan sampai adanya tambang batubara di dalamnya,” ucapnya.

“Yang dikuatirkan blok Batu Tangga ini nanti alamnya rusak,” seraya mengatakan di sana ada bendungan Batang Alai yang mengaliri 6.600 hektare persawahan di seluruh Kabupaten HST. “Di Batang Alai ini juga merupakan mata air terakhir di HST,” jelasnya.

Yang juga mengejutkan, Bupati HST H Abdul Latif beberapa bulan sebelum tersangkut permasalahan hukum juga susah mengeluarkan surat, yang di dalamnya memohon kepada Presiden RI, Kementerian ESDM RI dan Kementerian Koordinator Kemaritiman RI agar mengeluarkan kawasan di HST dari Ksnsesi PKP2B baik PT MCM maupun PT AGM.

“Sebelum Amdal, kita bicara tata ruang RPJP, dan RPJMD Kabupaten HST. Intinya kita tidak akan mengelola tambang dengan keadaan seperti sekarang. Ini pertaruhan untuk nasib generasi mendatang. Jangan sampai lingkungan rusak, air tercemar, air bersih makin sulit. Bahka nantinya masyarakat malah membeli air bersih untuk kehidupan sehari-hari,” tegasnya.

Aliansi Masyarakat Murakata Menuntut Keadilan (AMUK) M Saleh Mengatakan, pihaknya terus memantau terkait permasalahan izin Operasi Produksi PT MCM ini. Pihaknya juga dengan tegas menolak dan akan melakukan perlawanan.”Insyaallah setelah konsolidasi dengan kawan-kawan LSM dan organisasi masyarakat di HST. semua komponen yangsejalan, akan melakukan aksi turun ke jalan,” jelasnya.

Penolakan pertambangan ini juga diungkapkan Koordinator masyarakat peduli dan penyelamat Murakata (Gempur) Edwan Anshari. Dia mengaku, pihaknya juga sudah mulai melakukan pengumpulan tandatangan untuk petisi penolakan tambang di HST.

“Kami sangat-sangat tegas bahwa menolak pertambangan batubara di Kabupaten HST. Karena kita semua tahu bahwa di blok batu tangga ini ada bendungan Batang Alai. Yang menjadi sumber air bersih dan juga mengaliri enam ribu lebih hektare persawahan di HST,” ungkapnya.(

Aktivis lingkungan termasuk WALHI Kalsel sendiri melakukan aksi damai di Banjarbaru dan Banjarmasin dalam sepekan terakhir. Seniman, atkivis lingkungan dan Organisasi masyarakat di HST juga melakukan aksi damai. (mof/ay/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/