alexametrics
30.1 C
Banjarmasin
Sunday, 26 June 2022

Miras Beredar Bebas, Terus untuk Apa Ada Perdanya?

Perda No 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol mempersyaratkan minuman keras hanya boleh beredar di hotel berbintang empat dan restoran berstandar internasional di Banjarmasin. Kenyataannya, kedai dan tempat hiburan karaoke keluarga saja menjual. Untuk apa ada Perda?

Dentuman suara musik mengalun pelan di salah satu ruangan karaoke di Jalan Djok Mentaya Banjarmasin, Rabu (10/1) petang. Sesekali pramusaji membawa masuk gelas berukuran besar berisi minuman keras ke salah satu ruangan yang dipakai untuk karaoke. Karaoke adalah salah satu fasilitas hotel bintang tiga ini.

Favehotel Banjarmasin

Begitu mudahnya mendapatkan minuman keras? Ya,
beredarnya minuman keras di tempat ini bukan rahasia lagi. Para pengunjung dengan mudah memesan ketika sedang berkaraoke-ria. Sebagai tanda bebas, dinding lorong karaoke banyak bertempel foto berpigura minuman keras impor berbagai merk.

Radar Banjarmasin yang juga memantau ke lantai dasar menemukan kulkas di lounge hotel. Kulkas transparan berisi minuman keras (miras) terpajang untuk dijual kepada pengunjung.

Tak hanya hotel ini, salah satu hotel lain di kawasan Jalan A Yani KM 4 Banjarmasin, yang juga memiliki fasilitas karaoke dan tempat hiburan juga masih menjual minuman beralkohol kepada pengunjungnya.

Padahal berdasarkan Perda No 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, peredaran minuman keras kini dibatasi. Hanya boleh dijual oleh hotel berbintang empat dan restoran berstandar internasional. Bukan oleh hotel bintang tiga atau apalagi tempat hiburan karaoke biasa.

Perda juga jelas mengatur minuman keras hanya untuk minum di tempat. Di luar itu, dipastikan tidak berizin dan dapat ditindak. Kenyataan di lapangan, peredaran minuman keras masih marak di kedai-kedai pinggir jalan.
Ada yang menarik ketika aparat Kepolisian melakukan razia belum lama tadi di karaoke keluarga Jalan Brigjen H Hasan Basri. Ketika itu ditemukan puluhan dus miras yang disimpan di salah satu ruangan.

Data dari Disbudpar Kota Banjarmasin, dari sejumlah hotel yang ada di kota ini, hanya ada tiga hotel berbintang empat Yakni Mercure, Rattan Inn dan Golden Tulip. Itupun izin SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) yang mereka miliki sudah kedaluwarsa sejak akhir tahun 2017 lalu.

Pemko memastikan, ketika ada pengajuan izin dari hotel dengan status dibawah bintang empat akan menolak izin SIUP-MB. Itu artinya, tanpa memegang SIUP-MB yang sah, miras yang beredar di hotel-hotel tersebut ilegal. “Yang hotel tak berstatus bintang empat saja ilegal. Apalagi kedai-kedai yang tak ada fasilitas hotelnya. Itu jelas ilegal,” tegas Kabid Pengembangan Pariwisata Disbudpar Banjarmasin Muhammad Khuzaimi kemarin.

Pihaknya sudah melakukan sosialisasi Perda ini kepada pengusaha hotel dan tempat karaoke agar menjalankan aturan yang berlaku. Dia menerangkan, hingga saat ini tak satupun berkas pengajuan SIUP-MB di mejanya. “Nyatanya masih beredar marak. Kami tak melayani jika tak memenuhi standar yang telah dituangkan di perda,” tambahnya.

Di lain pihak, Rais Syuriah PC NU Kota Banjarmasin, KH Abdul Ghaffar menyesalkan Perda ini setengah-setengah. Menurutnya, untuk membebaskan kota ini dan bersih dari peredaran miras tak perlu mengotak-ngotakkan tempat yang boleh menjual. “Semuanya saja. Jangan hanya di tempat hotel berbintang empat ke atas saja yang diperbolehkan menjual,” tegas Abdul Ghaffar.

Dia menyayangkan pula hingga saat ini tak terlihat gebrakan dari Pemko setelah disahkannya perda ini. “Buat apa ada perda jika tak ditegakkan. Dewan juga harus mengawal produk hukum ini, jangan diam setelah perda dibuat,” tegasnya lagi.

Ketua Pansus Perda Miras, Mathari, berharap jangan sampai perda ini jadi macan ompong yang tak bisa memberi solusi. Dia sendiri berharap pemko segera menerbitkan Perwali sehingga aarat dapat menegakkan perda ini. “Kami sudah merampungkan. Tinggal eksekusi dari eksekutif,” ujarnya.

Pihaknya sendiri berencana akan turun ke lapangan untuk memastikan perda ini berjalan atau tidak. “SKPD terkait segera duduk bersama membicarakan hal ini, perizinan, pariwisata, Satpol PP. Jangan sampai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tekannya. (mof/ay/ran)

Perda No 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol mempersyaratkan minuman keras hanya boleh beredar di hotel berbintang empat dan restoran berstandar internasional di Banjarmasin. Kenyataannya, kedai dan tempat hiburan karaoke keluarga saja menjual. Untuk apa ada Perda?

Dentuman suara musik mengalun pelan di salah satu ruangan karaoke di Jalan Djok Mentaya Banjarmasin, Rabu (10/1) petang. Sesekali pramusaji membawa masuk gelas berukuran besar berisi minuman keras ke salah satu ruangan yang dipakai untuk karaoke. Karaoke adalah salah satu fasilitas hotel bintang tiga ini.

Favehotel Banjarmasin

Begitu mudahnya mendapatkan minuman keras? Ya,
beredarnya minuman keras di tempat ini bukan rahasia lagi. Para pengunjung dengan mudah memesan ketika sedang berkaraoke-ria. Sebagai tanda bebas, dinding lorong karaoke banyak bertempel foto berpigura minuman keras impor berbagai merk.

Radar Banjarmasin yang juga memantau ke lantai dasar menemukan kulkas di lounge hotel. Kulkas transparan berisi minuman keras (miras) terpajang untuk dijual kepada pengunjung.

Tak hanya hotel ini, salah satu hotel lain di kawasan Jalan A Yani KM 4 Banjarmasin, yang juga memiliki fasilitas karaoke dan tempat hiburan juga masih menjual minuman beralkohol kepada pengunjungnya.

Padahal berdasarkan Perda No 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, peredaran minuman keras kini dibatasi. Hanya boleh dijual oleh hotel berbintang empat dan restoran berstandar internasional. Bukan oleh hotel bintang tiga atau apalagi tempat hiburan karaoke biasa.

Perda juga jelas mengatur minuman keras hanya untuk minum di tempat. Di luar itu, dipastikan tidak berizin dan dapat ditindak. Kenyataan di lapangan, peredaran minuman keras masih marak di kedai-kedai pinggir jalan.
Ada yang menarik ketika aparat Kepolisian melakukan razia belum lama tadi di karaoke keluarga Jalan Brigjen H Hasan Basri. Ketika itu ditemukan puluhan dus miras yang disimpan di salah satu ruangan.

Data dari Disbudpar Kota Banjarmasin, dari sejumlah hotel yang ada di kota ini, hanya ada tiga hotel berbintang empat Yakni Mercure, Rattan Inn dan Golden Tulip. Itupun izin SIUP-MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) yang mereka miliki sudah kedaluwarsa sejak akhir tahun 2017 lalu.

Pemko memastikan, ketika ada pengajuan izin dari hotel dengan status dibawah bintang empat akan menolak izin SIUP-MB. Itu artinya, tanpa memegang SIUP-MB yang sah, miras yang beredar di hotel-hotel tersebut ilegal. “Yang hotel tak berstatus bintang empat saja ilegal. Apalagi kedai-kedai yang tak ada fasilitas hotelnya. Itu jelas ilegal,” tegas Kabid Pengembangan Pariwisata Disbudpar Banjarmasin Muhammad Khuzaimi kemarin.

Pihaknya sudah melakukan sosialisasi Perda ini kepada pengusaha hotel dan tempat karaoke agar menjalankan aturan yang berlaku. Dia menerangkan, hingga saat ini tak satupun berkas pengajuan SIUP-MB di mejanya. “Nyatanya masih beredar marak. Kami tak melayani jika tak memenuhi standar yang telah dituangkan di perda,” tambahnya.

Di lain pihak, Rais Syuriah PC NU Kota Banjarmasin, KH Abdul Ghaffar menyesalkan Perda ini setengah-setengah. Menurutnya, untuk membebaskan kota ini dan bersih dari peredaran miras tak perlu mengotak-ngotakkan tempat yang boleh menjual. “Semuanya saja. Jangan hanya di tempat hotel berbintang empat ke atas saja yang diperbolehkan menjual,” tegas Abdul Ghaffar.

Dia menyayangkan pula hingga saat ini tak terlihat gebrakan dari Pemko setelah disahkannya perda ini. “Buat apa ada perda jika tak ditegakkan. Dewan juga harus mengawal produk hukum ini, jangan diam setelah perda dibuat,” tegasnya lagi.

Ketua Pansus Perda Miras, Mathari, berharap jangan sampai perda ini jadi macan ompong yang tak bisa memberi solusi. Dia sendiri berharap pemko segera menerbitkan Perwali sehingga aarat dapat menegakkan perda ini. “Kami sudah merampungkan. Tinggal eksekusi dari eksekutif,” ujarnya.

Pihaknya sendiri berencana akan turun ke lapangan untuk memastikan perda ini berjalan atau tidak. “SKPD terkait segera duduk bersama membicarakan hal ini, perizinan, pariwisata, Satpol PP. Jangan sampai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tekannya. (mof/ay/ran)

Most Read

Artikel Terbaru

/