alexametrics
25.1 C
Banjarmasin
Wednesday, 29 June 2022

Supermoon, Ujian Pertama Pemko Banjarmasin di 2018

BANJARMASIN – Tahun baru ini, keandalan drainase dan sungai di Banjarmasin dalam mengadang banjir mendapat ujian berat.

Stasiun BMKG (Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika) Bandara Syamsudin Noor baru saja mengeluarkan peringatan. Fenomena Supermoon pada awal 2018 bakal mengundang banjir rob.

Supermoon alias bulan penuh adalah fenomena bulan purnama dengan jarak terdekat pada bumi. Gravitasinya menarik air pasang. Pesisir Kalsel diminta waspada menghadapi permukaan air pasang maksimum. Tak terkecuali dataran rendah seperti Banjarmasin.

Favehotel Banjarmasin

Apalagi dari Desember hingga Januari, hujan dengan level sedang dan deras terus mengguyur. Seperti tiga pekan silam, Kecamatan Banjarmasin Timur dan Selatan terkena banjir terparah dalam lima tahun terakhir.

Rumah warga, sekolah, dan jalan terendam. Drainase kota ini keok. Alih-alih mencari solusi, pemko malah mencari kambing hitam. Menyalahkan air kiriman dari kabupaten tetangga.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin, Gusti Ridwan Syofyani mengklaim dari kajiannya, ada kiriman air dalam jumlah besar dari daerah tetangga. Persisnya dari kawasan Gambut dan Lingkar Selatan.

“Dari batas kota, Jalan Ahmad Yani kilometer enam sampai kilometer 17 dulunya area resapan air. Setelah perubahan tata ruang, makin banyak bangunan besar dibangun di kiri dan kanan jalan,” jelasnya.

Ridwan juga menuding pembangunan sejumlah ruko yang mengorbankan drainase jalan. Contoh, Jalan Kuripan dan Jalan Pramuka yang rendaman airnya lambat surut. “Kami sudah peringati untuk membongkar,” imbuhnya.

Camat Banjarmasin Selatan Muhammad Yusrin menambahkan, banjir itu merupakan imbas proyek strategis dua jalur Jalan Gubernur Subarjo. “Limpasan air hujan jadi terjebak, tidak bisa menyeberang,” ungkapnya.

Masalah lain yang terus menghantui adalah kekumuhan. Dengan luas hanya 98 kilometer persegi dan penduduk 700 ribu jiwa lebih, kekumuhan menjadi momok.

Pada 2015, tercatat 549,7 hektare kawasan kumuh di Banjarmasin. Pemerintah pusat menargetkan nol hektare kawasan kumuh pada 2020. Awal tahun 2017 saja, pemko mengklaim berhasil menurunkan kekumuhan hingga tersisa 361,19 hektare.

“Berapa yang sudah ditangani sampai 2018, belum didata, tapi targetnya 100 hektare,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Banjarmasin Ahmad Fanani Saifudin.

Suatu kawasan disebut kumuh jika pemukimannya tidak teratur, penanganan sampahnya jelek, dan tidak adanya penanganan air limbah. Kategorinya dibagi lagi menjadi kumuh berat, sedang dan ringan.

“Pemukiman camuh (kacau), masalah sampah dan buruknya sanitasi ini paling lengkap ada di Banjarmasin Selatan,” sebutnya.

Target nol kawasan kumuh ini terdengar musykil. Fanani maklum jika orang ragu mendengarnya. Misal, ketika pemko terlampau fokus pada satu kawasan kumuh, bisa saja kawasan lain yang diabaikan perlahan menjadi kumuh.

“Kami fokus pada kawasan kumuh berat. Nah, kasusnya begini, kawasan kumuh sedang dan ringan karena tidak diurusin lama-lama jadi kumuh juga,” tukasnya.

Apa yang Mesti Pemko Perbuat?

MESKI di bawah permukaan air laut, Banjarmasin mestinya tidak perlu pusing dengan banjir. Ada dua anugerah alam yang dimiliki kota ini. Dataran rawa dan sungai.

Rawa merupakan penyimpan air yang baik. Jadi masalah ketika bangunan di atasnya memakai pondasi urug. “Ada ruko-ruko mahal dan perumahan elit di Jalan Ahmad Yani yang mengurug,” ungkap Nanda Febryan Pratamajaya.

Banjarmasin sudah memiliki Perda Rumah Panggung. Dimana pemohon IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dituntut membuat area resapan air di kolong bangunan. Tapi jika antar kolong rumah ini terputus, sebenarnya membawa masalah baru.

“Rawa membusuk di kolong rumah. Karena kebiasaan memakai lantai papan yang tidak kedap, jadi sarang penyakit. Selain sarang tikus. Ongkos kesehatan lingkungan jadi mahal,” tukas Ketua Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia DPP Kalsel itu.

Anugerah lain adalah puluhan sungai besar dan kecil. Pria 30 tahun itu melihat, banyak sungai yang dibiarkan dangkal karena endapan lumpur, gulma dan sampah. Atau menyempit karena dihimpit bangunan.

Benar, pemko telah gembar-gembor mengembalikan identitas Banjarmasin sebagai kota sungai. Wajar jika Nanda sangsi. “Tengok saja alokasi anggaran kota. Belanja untuk infrastruktur sungai masih kalah dibanding infrastruktur darat,” cecarnya.

Disinggung drainase, alumni Magister Teknik Perencanaan Kota Universitas Krisnadwipayana Jawa Barat itu menilai, drainase masih dibangun terpisah-pisah. Tidak merujuk pada rancangan besar drainase kota.

Drainase mesti punya rute yang jelas, limpasan air datang darimana dan dibuang kemana. Jika parsial, ketika curah hujan melampaui daya tampung drainase, akhirnya ia malah meluap dan merendam jalan.

Master plan butuh pemetaan topografi kota. “Dimana daerah pasang surut air? Dimana saja yang datarannya rendah? Lebih penting lagi, tegas menetapkan mana kawasan yang boleh dibangun untuk bisnis atau pemukiman. Dan mana yang harus dijaga untuk area resapan,” pungkasnya. (fud)

BANJARMASIN – Tahun baru ini, keandalan drainase dan sungai di Banjarmasin dalam mengadang banjir mendapat ujian berat.

Stasiun BMKG (Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika) Bandara Syamsudin Noor baru saja mengeluarkan peringatan. Fenomena Supermoon pada awal 2018 bakal mengundang banjir rob.

Supermoon alias bulan penuh adalah fenomena bulan purnama dengan jarak terdekat pada bumi. Gravitasinya menarik air pasang. Pesisir Kalsel diminta waspada menghadapi permukaan air pasang maksimum. Tak terkecuali dataran rendah seperti Banjarmasin.

Favehotel Banjarmasin

Apalagi dari Desember hingga Januari, hujan dengan level sedang dan deras terus mengguyur. Seperti tiga pekan silam, Kecamatan Banjarmasin Timur dan Selatan terkena banjir terparah dalam lima tahun terakhir.

Rumah warga, sekolah, dan jalan terendam. Drainase kota ini keok. Alih-alih mencari solusi, pemko malah mencari kambing hitam. Menyalahkan air kiriman dari kabupaten tetangga.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin, Gusti Ridwan Syofyani mengklaim dari kajiannya, ada kiriman air dalam jumlah besar dari daerah tetangga. Persisnya dari kawasan Gambut dan Lingkar Selatan.

“Dari batas kota, Jalan Ahmad Yani kilometer enam sampai kilometer 17 dulunya area resapan air. Setelah perubahan tata ruang, makin banyak bangunan besar dibangun di kiri dan kanan jalan,” jelasnya.

Ridwan juga menuding pembangunan sejumlah ruko yang mengorbankan drainase jalan. Contoh, Jalan Kuripan dan Jalan Pramuka yang rendaman airnya lambat surut. “Kami sudah peringati untuk membongkar,” imbuhnya.

Camat Banjarmasin Selatan Muhammad Yusrin menambahkan, banjir itu merupakan imbas proyek strategis dua jalur Jalan Gubernur Subarjo. “Limpasan air hujan jadi terjebak, tidak bisa menyeberang,” ungkapnya.

Masalah lain yang terus menghantui adalah kekumuhan. Dengan luas hanya 98 kilometer persegi dan penduduk 700 ribu jiwa lebih, kekumuhan menjadi momok.

Pada 2015, tercatat 549,7 hektare kawasan kumuh di Banjarmasin. Pemerintah pusat menargetkan nol hektare kawasan kumuh pada 2020. Awal tahun 2017 saja, pemko mengklaim berhasil menurunkan kekumuhan hingga tersisa 361,19 hektare.

“Berapa yang sudah ditangani sampai 2018, belum didata, tapi targetnya 100 hektare,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Banjarmasin Ahmad Fanani Saifudin.

Suatu kawasan disebut kumuh jika pemukimannya tidak teratur, penanganan sampahnya jelek, dan tidak adanya penanganan air limbah. Kategorinya dibagi lagi menjadi kumuh berat, sedang dan ringan.

“Pemukiman camuh (kacau), masalah sampah dan buruknya sanitasi ini paling lengkap ada di Banjarmasin Selatan,” sebutnya.

Target nol kawasan kumuh ini terdengar musykil. Fanani maklum jika orang ragu mendengarnya. Misal, ketika pemko terlampau fokus pada satu kawasan kumuh, bisa saja kawasan lain yang diabaikan perlahan menjadi kumuh.

“Kami fokus pada kawasan kumuh berat. Nah, kasusnya begini, kawasan kumuh sedang dan ringan karena tidak diurusin lama-lama jadi kumuh juga,” tukasnya.

Apa yang Mesti Pemko Perbuat?

MESKI di bawah permukaan air laut, Banjarmasin mestinya tidak perlu pusing dengan banjir. Ada dua anugerah alam yang dimiliki kota ini. Dataran rawa dan sungai.

Rawa merupakan penyimpan air yang baik. Jadi masalah ketika bangunan di atasnya memakai pondasi urug. “Ada ruko-ruko mahal dan perumahan elit di Jalan Ahmad Yani yang mengurug,” ungkap Nanda Febryan Pratamajaya.

Banjarmasin sudah memiliki Perda Rumah Panggung. Dimana pemohon IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dituntut membuat area resapan air di kolong bangunan. Tapi jika antar kolong rumah ini terputus, sebenarnya membawa masalah baru.

“Rawa membusuk di kolong rumah. Karena kebiasaan memakai lantai papan yang tidak kedap, jadi sarang penyakit. Selain sarang tikus. Ongkos kesehatan lingkungan jadi mahal,” tukas Ketua Ikatan Nasional Tenaga Ahli Konsultan Indonesia DPP Kalsel itu.

Anugerah lain adalah puluhan sungai besar dan kecil. Pria 30 tahun itu melihat, banyak sungai yang dibiarkan dangkal karena endapan lumpur, gulma dan sampah. Atau menyempit karena dihimpit bangunan.

Benar, pemko telah gembar-gembor mengembalikan identitas Banjarmasin sebagai kota sungai. Wajar jika Nanda sangsi. “Tengok saja alokasi anggaran kota. Belanja untuk infrastruktur sungai masih kalah dibanding infrastruktur darat,” cecarnya.

Disinggung drainase, alumni Magister Teknik Perencanaan Kota Universitas Krisnadwipayana Jawa Barat itu menilai, drainase masih dibangun terpisah-pisah. Tidak merujuk pada rancangan besar drainase kota.

Drainase mesti punya rute yang jelas, limpasan air datang darimana dan dibuang kemana. Jika parsial, ketika curah hujan melampaui daya tampung drainase, akhirnya ia malah meluap dan merendam jalan.

Master plan butuh pemetaan topografi kota. “Dimana daerah pasang surut air? Dimana saja yang datarannya rendah? Lebih penting lagi, tegas menetapkan mana kawasan yang boleh dibangun untuk bisnis atau pemukiman. Dan mana yang harus dijaga untuk area resapan,” pungkasnya. (fud)

Most Read

Artikel Terbaru

/